Rabu

18 Jul 2018

Pengunjung Hari Ini : 1.250,   Bulan Ini : 30.994
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 21 November 2017 | 00:06 WIB

    Telah dibaca 295 kali

    Warga Talun Sinuhil Asahan Klaim 525 Ha HGU PT SPR, Komisi A DPRDSU Keluarkan 7 Sikap

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU menggelar RDP membahas konflik lahan warga Asahan dengan PT SPR, Kamis kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas sengketa lahan warga Talun Sinuhil Asahan yang mengklaim 525 Ha HGU PT Sari Persada Raya (SPR), Kamis kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Kendati RDP diskors, namun Komisi A mengeluarkan 7 sikap.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com, rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc dan Sekretaris Sarma Hutajulu, SH. Karena belum ada fakta maksimal dari para pihak, Syamsul dan Sarma pun menskors RDP. "Nanti Dinas kehutanan kita ikutkan saat RDP lanjutan," kata Sarma, sembari merinci 7 sikap Komisi A. Diantaranya: pertama, meminta Kelompok Tani Talun Sinuhil melengkapi data. Dimana saja lokasi klaim 525 Ha, siapa yang klaim dan riwayat tanah. Kedua, PT SPR juga menyerahkan data lengkap agar bisa dicarikan jalan keluar penyelesaian. "Kalo proses keluarnya HGU tidak benar, bisa kami rekom untuk dicabut," ingat Sarma. Ketiga, dokumen 900 Ha yang disebut PT SPR sudah keluar izin prinsip tapi belum keluar HGU, harus dibuktikan agar tidak ada yang menguasai lahan dengan alasan izin prinsip. Keempat, BPN Sumut dan BPN Asahan mempersiapkan data resmi lapangan. Kelima, Polri dan TNI berada ditengah jaga keamanan tapi tidak diperalat siapapun. Keenam, warga dan perusahaan sama-sama menjaga kondusifitas keamanan tanpa saling mengancam. Ketujuh, Kades dan Camat setempat wajib peduli menjembatani konflik.

     

    Sarma mengatakan, pada tahun 1994 ada SK pemberian hak lahan dari BPN pusat kepada warga Talun Sinuhil. Sementara pernyataan PT SPR yang menyebut tidak ada kampung Talun Sinuhil saat melakukan peninjauan lapangan, langsung diselidiki Sarma. "Tadi bapak bilang tak ada kampung Talun Sinuhil. Tapi ganti rugi pada Pak Japel mencantumkan Dusun Talun Sinuhil. Dari mana bapak tahu tidak ada tanah adat di sana," cecar Sarma terhadap manajemen PT SPR Benyamin, SH, sembari meminta respon bila kelak Kampung Talun Sinuhil ditemukan saat kunjungan. Sarma juga mempersoalkan izin lokasi 900 Ha PT SPR yang dikeluarkan Gubsu apakah berstatus tanah negara atau tanah apa. Sementara institusi Polri dan TNI diminta Sarma jangan sampai dipakai PT SPR untuk turun ke lapangan.

     

    Peninjauan Harus Ikutkan Warga

     

    Sedangkan Syamsul Qodri Marpaung menambahkan, harusnya peninjauan lapangan yang pernah dilakukan PT SPR melibatkan masyarakat Talun Sinuhil dan tidak sekadar tim tertentu saja. Apalagi ada 479 KK menguasai lahan seluas 370 Ha sedari tahun 1991. "Saya persoalkan berita acara tinjauan lapangan PT SPR pada 4 Agustus 2006," tegas Syamsul Qodri.

     

    Dikuasai Sejak 1784

     

    Sebelumnya, pendamping Kelompok Tani Talun Sinuhil Juniaty Aritonang membeberkan, tanah telah dikuasai warga turun temurun sejak 1784. Lalu tahun 1991-1992 PT SPR mencaplok tanah warga untuk dijadikan kebun. Warga Talun Sinuhil, Japel Sirait, mengatakan, pihaknya tetap menuntut 525 Ha lahan yang dikuasai PT SPR sejak 1982. "Sebelum SPR masuk, ompung saya yang menguasai dengan tanaman durian, kopi dan aren," terang Japel. Boru Butar Butar, istri Japel Sirait, ikut angkat suara. Menurut dia, ketika SPR hadir, sistemnya mengusir warga dengan cara-cara macam PKI. "Dibuat mereka parit, ditutup jalan kami. Kami tak pernah dapat ganti rugi dari SPR," akunya. Hengky Sirait, anak Japel Sirait, mengaku pernah dipenjara selama 5 bulan akibat tuduhan pendudukan lahan tanpa izin sesuai aduan PT SPR. "Kami minta BPN ukur ulang lahan," imbaunya.

     

    Sahala Sitorus, Kades Mandoge Huta Padang Kec BP Mandoge Kab Asahan, menyatakan belum pernah menangani konflik lahan antara warga dan PT SPR. "Tapi saya pernah dengar masalah ini. Saya bertugas mulai bulan 10 tahun 2013. Setahu kami, lahan sengketa itu milik Sirait sebelum PT SPR datang," ujar Sahala. Camat BP Mandoge Jutawan Sinaga menilai, sedikit sekali info diperoleh dari warga/kelompok tani. Belakangan, ungkap Jutawan Sinaga, warga cuma menembuskan surat sengketa lahan kepada bupati, camat dan kepala desa. Tidak secara spesifik permintaan memfasilitasi konflik. "Di luar ini masih ada konflik PT SPR dengan kelompok tani lain. Kami mendukung diselesaikan. Banyak keluhan kepada kita soal intimidasi dan pengancaman. Kita minta PT SPR lebih membuka diri," pinta Jutawan.

     

    PT SPR Akui Punya Dokumen

     

    Bagian Hukum/GM PT SPR, Benyamin L, SH, menyampaikan, luas tanah PT SPR 5.334 Ha dengan dasar HGU No 2/1996 seluas 4.434 Ha sampai 15 tahun kedepan. Sisanya 900 Ha sedang izin lokasi dan pengurusan HGU. "Saya punya dokumen pendukung. Lahan kami di Kec Bandar Pasir Desa Bagasan dan Desa Huta Padang. Saat enclave, tidak ditemukan kampung Talun Sinuhil. Yang ada cuma 6 kampung lain," ucap Benyamin, yang langsung dibantah Kades Mandoge Huta Padang Kec BP Mandoge Sahala Sitorus. "Ada kok kampung Talun Sinuhil dan Talun Joring," kata Sahala.

     

    Benyamin melanjutkan, sebanyak 3 bidang tanah telah diberi ganti rugi kepada Japel Sirait. Begitu pula sebelum dan setelah 2006 masih banyak ganti rugi yang dilakukan PT SPR.  Dia memastikan, Kades dan Camat selalu dilibatkan dalam setiap ganti rugi sehingga berfikir sudah merupakan representasi warga. "Sebagian besar kami ganti rugi. Itulah dasar alas hak pengeluaran HGU. Secara logika, topogravinya landai, berjurang-jurang. Di daerah lahan konflik tidak ada tanah ulayat," yakin Benyamin. Japel Sirait menimpali, ada menerima ganti rugi lahan 19 Ha sekira Rp. 2 juta. "Tapi yang kami tuntut sekarabg terletak di areal 225 Ha yang diusahai PT SPR," terang Japel.

     

    Ada Izin Lokasi

     

    Maish berdasarkan pengamatan www.MartabeSumut.com, BPN Sumut Mindo br Sianturi berpendapat, sebelum penerbitan HGU No 2 milik PT SPR, terlebih dulu dipenuhi izin lokasi Gubsu seluas 5.500 Ha untuk perkebunan karet dan coklat. Setelah dilakukan pengukuran Kadesteral, katanya, ditemukan 6 perkampungan yang telah diinclave sehingga luasnya jadi 5.334 Ha. Kemudian ada lagi 900 Ha kawasan hutan produksi terbatas. "Jadi HGU PT SPR 4.434 Ha," terang Mindo, sambil menambahkan, asal tanah yang dimohonkan PT SPR adalah tanah negara berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).

     

    BPN Asahan A Samudra menerangkan, tahun 2006 melarang agar lahan 900 Ha di kawasan hutan produksi tidak ditanami tapi tetap ditanami. Kapolsek BP Mandoge AKP Rudy Chandra menjelaskan, Polri tidak pernah diperalat tapi menindaklanjuti pengaduan PT SPR sesuai Pasal 335 KUHP dan beberapa delik perkebunan lain. "Diproses di Polres Asahan semua. Kita hanya menjaga kondusifitas wilayah. Pengaduan sesuai UU perkebunan (menguasai lahan) dan pengancaman dengan senjata tajam Pasal 335 KUHP," singkap Rudy. Perwakilan Kodam I BB Mayor Makmun HT berjanji, bila memang ada tindakan aparat TNI diluar institusi, maka akan ditindak. "Jabatan Danramil bisa dicabut. Kami akan telusuri," ucap Mayor Makmun. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER