Senin

11 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 3.308,   Bulan Ini : 38.856
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 16 November 2017 | 00:04 WIB

    Telah dibaca 121 kali

    Realisasi Dana 2017 Besar Pasak dari Tiang: Komisi A DPRDSU Ngamuk, KPID & KIP Sumut Disuruh Pulang

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU Raker bersama instansi/lembaga terkait pemerintah, Selasa siang (14/11/2017). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mengamuk. Penyebabnya sikap sepele Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut dalam Rapat Kerja (Raker) membahas realisasi anggaran P-APBD Sumut 2017 serta usulan anggaran kegiatan APBD Sumut 2018. Bukan apa-apa, selain ke-2 lembaga tidak membawa Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2018, realisasi anggaran 2017 yang dipergunakan dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat untuk operasional kurang jelas alias lebih besar pasak dari tiang.

     

    Fakta tersebut terungkap sesuai pantauan www.MartabeSumut.com, saat Raker, Selasa (15/11/2017) pukul 10.55 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRDSU FL Fernando Simanjuntak, SH, MH, Sekretaris Sarma Hutajulu, SH dan dihadiri anggota Komisi A Ramses Simbolon. Pihak eksternal tampak Kadis Kominfo Sumut Fitriyus, Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon, Plt Ketua KIP Sumut Abd Jalil, perwakilan Kesbangpol Linmas Sumut, BNN Sumut serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut. Setelah mencermati 7 lembar materi realisasi anggaran 2017 yang disampaikan KPID Sumut dan mengetahui RKA tidak dibawa, Sarma Hutajulu langsung mengamuk. "Tolong kalian jangan sepele kali soal anggaran karena menyangkut uang rakyat. Kita mengevaluasi realisasi anggaran 2017 KPID Sumut Rp. 4,8 Miliar dan membahas usulan 2018. Harus jelas-lah uang selama ini kemana dan berapa diusulkan kedepan," tegas Sarma. Kegeraman politisi PDIP itu kian memuncak tatkala mengetahui anggaran operasional KPID Sumut per 29 September 2017 Rp. 3,8 Miliar dari pagu anggaran Rp. 4,8 Miliar. Sarma menilai sangat tidak masuk akal lantaran lebih banyak uang untuk yang bekerja daripada hasil pekerjaan. "Gak logis sekali. Sudahlah RKA tak ada, apa berat kali rupanya "mesin" yang dibayar KPID Sumut tahun 2017 ? Biaya operasional kok bisa Rp. 3,8 Miliar walau realisasinya Rp. 2,6 Miliar ? Kemana saja uang dipakai," cetus Sarma dengan nada tinggi.

     

    Bikin Sakit Hati

     

    Lebih keras lagi dilontarkan Ramses Simbolon. Politisi Partai Gerindra tersebut malah meminta Raker ditunda. "Tunda aja, bikin sakit hati. Masak langsung mematok 67,3 persen dana operasional sedangkan pekerjaan 33 persen ? Harusnya KPID Sumut bisa punya visi misi lebih benar dengan kondisi penyiaran yang luar biasa banyak, peredaran berita hoax dan maraknya media sosial," ucapnya. Ramses memastikan, Komisi A DPRDSU bukan mempersoalkan besaran insentif operasional orang berkerja mencapai Rp. 3,8 Miliar. Tapi bagaimana peran/tugas KPID Sumut menyikapi bencana penyiaran porno dan tantangan jaman yang kian bebas. "Gak sesuai visi misi KPID dalam pembahasan satuan III. Gak benar KPID ini. RKA tak ada pula. Kalo kalian siap, mana RKA-nya," cecar Ramses. Fernando tidak tinggal diam. Politisi Partai Golkar ini mengingatkan KPID Sumut jangan cuma tidur-tidur lalu mendapat uang Rp. 4,8 Miliar. "KPID Sumut jangan syur sendiri dong. Kalo gak ada RKA ya dtundalah. Pulang saja sekarang dan bawa RKA Senin depan untuk kita bahas. Segerakan surat jawaban resmi dari Gubsu dan bawa RKA," pinta Fernando.

     

    Realisasi Dana Dilakukan Diskominfo Sumut

     

    Masih berdasarkan pengamatan www.MartabeSumut.com, menanggapi kekesalan Komisi A, Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon mengatakan, realisasi anggaran per 29 September 2017 Rp. 2. 928. 133. 212 atau 60,3 persen dari total pagu Rp. 4. 859. 719. 647. Sementara anggaran hibah 2018 diakuinya masih diusulkan kepada Gubsu senilai Rp. 7,1 Miliar. "Memang belum ada persetujuan Gubsu. Surat kami soal rincian anggaran 2018 telah kami siapkan. Termasuk rinciannya," terang Parulian terbata-bata, sembari menambahkan, realisasi dana 2017 dilakukan Diskominfo Sumut melalui triwulan I, II dan III. Menurut dia, dana triwulan IV akan cair dalam waktu dekat. Sementara dana hibah Rp. 7,1 Miliar menunggu rekomendasi Diskominfo Sumut sebagai lembaga/dinas pemerintah yang melakukan verifikasi. Kadiskominfo Sumut Fitriyus berpendapat, sejak triwulan III anggaran KPID Sumut sudah di-closed (tutup). Sisa anggaran triwulan IV disebutnya mencapai Rp. 4,8 Miliar. "Triwulan IV kita beri dana hibah karena sesuai UU 23/2017 yang menyatakan Komisi Penyiaran bukan ditangani Pemerintah Daerah lagi. Se-Indonesia kebijakan ini," ungkap Fitriyus, sambil menegaskan, anggaran KPID Sumut 2018 juga masuk hibah. Fitriyus menjelaskan, dana hibah merupakan kewenangan Gubsu dan kelembagaan Komisi Penyiaran mengacu  pada UU 32/2002. "Makanya bisa diberi dana hibah berturut-turut setiap tahun. Sekarang dana hibah KPID Sumut 2018 ditambung Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sumut. Kini RKA bukan Diskominfo lagi menyusun melainkan pegawai/staf KPID Sumut sendiri," katanya. Giliran Plt Ketua KIP Sumut Abd Jalil bicara, Komisi A juga menyuruh pulang akibat masalah serupa dengan KPID Sumut. Realisasi kegiatan KIP Sumut 2017 yang tertuang dalam materi 8 lembar senilai Rp. 2. 886. 623. 957 atau 87 persen dari total pagu anggaran Rp. 3. 317. 750. 073. "RKA belum kami bawa, tapi laporan realisasi dana kegiatan 2017 ada," aku Abd Jalil. Sarma Hutajulu kembali naik pitam. "KIP Sumut dan KPID Sumut saling hargailah. Sepele kali bapak-bapak datang ke sini. Sebelum bahan ada, jangan jawab-jawablah. Pulang saja ambil bahan, Senin kita bahas kembali," sindir Sarma Hutajulu. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER