Senin

11 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 3.282,   Bulan Ini : 38.830
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 12 November 2017 | 13:55 WIB

    Telah dibaca 164 kali

    Bahas Konflik Lahan 102 Ha di Durin Tonggal, DPRDSU Curigai 43 Sertifikat Bodong Dikeluarkan BPN DS

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU menggelar RDP membahas konflik lahan di Desa Durin Tonggal Kec Pancur Batu, Rabu pagi (8/11/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas konflik lahan 102 Ha antara Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon dengan pengembang di Dusun IV Kuta Lepar dan Dusun V Tebing Ganjang Desa Durin Tonggal Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang (DS), Rabu (8/11/2017)  pukul 11.10 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, Sekretaris Sarma Hutajulu, SH serta dihadiri anggota Komisi A Rony R Situmorang, SH.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com, kendati RDP diskors sampai sore pukul 16.30 WIB untuk pengambilan 43 sertifikat dari BPN Deli Serdang (DS), toh Sekretaris Komisi A Sarma Hutajulu akhirnya menskors lagi RDP karena BPN tidak berhasil membawa data yang diminta. "Ini sudah 4 kali RDP, masak tidak siap juga datanya? Tidak siap atau pura-pura tak siap? Tolonglah diantar paling lambat 17 November 2017. BPN DS kami harap membuat laporan secara tertulis," sindir politisi PDIP tersebut, seraya menyayangkan pihak USU tidak datang dan mencecar BPN soal 23 sertifikat milik PT Indo Palapa maupun kelompok tani. Sedangkan Syamsul Qodri Marpaung mempertanyakan apa alas hak penerbitan 43 sertifikat terhadap Christina br Ginting dkk. Politisi PKS ini menilai, data yang dibawa BPN DS sore itu tidak lengkap sehingga 43 sertifikat yang dikeluarkan atas nama Christina br Ginting dkk di lahan seluas 76.702 M2 atau 76 Ha bisa dicurigai bodong. "Setelah lengkap data BPN DS, barulah Komisi A DPRDSU mengeluarkan rekomendasi. RDP kita skors," tutup Sarma dan Syamsul Qodri.

     

    Sebelumnya, Komisi A DPRDSU meminta pihak pengembang PT Indo Palapa berbicara. Diwakili Atuan selaku Dirut dan Supriadi sebagai Insinyur Lapangan, manajemen PT Indo Palapa menjelaskan, sejarah tanah dibeli tahun 2009 sesuai 23 sertifikat induk. Kemudian sebagian sertifikat mulai dipecah pada tahun 2010 dan membangun 310 unit perumahan. Atuan mengaku sudah 30 tahun bekerja di Indo Palapa dan setiap membeli tanah selalu dilengkapi sertifikat. "Kami tidak pernah beli tanah tanpa sertifikat," terangnya, sembari mengungkapkan, tanah PT Indo Palapa awalnya Sertifikat Hak milik No 66 atas nama Sugiarto dan berubah jadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 691 atas nama PT Indo Palapa. Atuan melanjutkan, sejak 2009 sampai sekarang tanah seluas 32 Ha telah dikuasai secara fisik. Sementara lahan yang dikuasai warga/kelompok tani bukan dalam areal PT Indo Palapa. "Kami juga tidak ada hubungan dengan PT Anugerah Multi Sumatera (AMS) sebab PT Indo Palapa berdiri 1978," ungkapnya. Apa yang disampaikan PT Indo Palapa diprotes salah seorang kelompok tani. "Kenapa tahun 2009 bisa keluar sertifikat ? Padahal tahun 2009 kami masih aksi demo di sana," cetusnya keheranan.

     

    BPN Akui Terbitkan 43 Sertifikat

     

    Syarifuddin dari BPN DS membenarkan 43 sertifikat pernah diterbitkan kepada Christina br Ginting dkk seluas 76.702 M2 atau 76 Ha di Desa Durin Tonggal Kec Pancur Batu Kab DS. "Sebanyak 24 sertifikat sudah ada perubahan," ucapnya. Nah, pada saat itulah Sarma Hutajulu dan Syamsul Qodri Marpaung mengejar BPN DS dan BPN Sumut terkait sejarah alas hak tanah sehingga 43 sertifikat bisa diterbitkan atas nama Christina br Ginting dkk. Namun Syarifuddin malah meminta maaf karena belum bisa melengkapi. Erwin dari BPN Sumut juga enteng menyatakan bshwa datanya ada di kantorr BPN DS dan minta waktu untuk mengcopy. Hingga sore pukul 16.30 WIB saat RDP dimulai lagi, BPN DS dan BPN Sumut tak kunjung bisa membawa copy 43 sertifikat tersebut. Usai RDP, www.MartabeSumut.com menemui Wakil Ketua Komisi A DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc. Bagi dia, Pemprovsu sebaiknya bijaksana menyelesaikan konflik lahan di Durin Tonggal dengan melakukan validasi data peruntukan yang berhak. "Dikembalikan saja kepada masyarakat yang lebih berhak. Saya rasa Negara (Meneg BUMN) tidak keberatan melepaskan lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873 Ha bila Pemprovsu memberikan data peruntukan yang jelas. Kepada siapa diberikan, dimana lokasinya dan berapa luasnya. Sebab lahan konflik 102 Ha di Durin Tonggal juga masuk bagian dalam eks HGU PTPN II yang dilepaskan negara seluas 5.873 Ha," tutup Syamsul Qodri Marpaung.

     

    Seperti diberitakan www.MartabeSumut.com sebelumnya, lahan 102 Ha yang diklaim kelompok tani berada di luar HGU PTPN II. Hal itu pernah ditegaskan Nur Kamal selaku perwakilan PTPN II yang ikut RDP beberapa waktu lalu. Namun konflik masih meluas sebab areal yang dikuasai kelompok tani saat ini seluas 30 Ha. Sisanya 72 Ha lagi dikelola pengembang. Kelompok Tani menyebut tanah 102 Ha adalah milik leluhur yang dikuasai turun temurun sampai sekarang. Kini, lahan eks HGU PTPN II seluas 30 Ha yang diklaim kelompok tani dimanfaatkan untuk aktivitas bertanam padi. Sementara yang diklaim pihak pengembang berdiri properti pada areal 72 Ha. Pihak PTPN II telah mengaku menduduki lahan kebun Kwala Bekala seluas 1.204, 26 Ha sejak 1974 sesuai sertifikat yang dikeluarkan BPN. Namun dari jumlah itu dikeluarkan 300 Ha untuk KB USU Medan dan 50 Ha kepada masyarakat. Sementara sisa 854, 26 Ha merupakan HGU PTPN II. Jadi lahan konflik 102 Ha di Durin Tonggal sudah bisa dipastikan memang di luar HGU PTPN II. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER