Jumat

15 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 1.200,   Bulan Ini : 50.443
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 2 November 2017 | 00:04 WIB

    Telah dibaca 133 kali

    Gema Paluta Serukan Penegakan Hukum Tersangka Korupsi Bachrum Harahap

    Budiman Pardede
    Massa berunjukrasa menuntut proses hukum dugaan korupsi Drs H Bachrum Harahap, Rabu siang (1/11/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Puluhan mahasiswa berbendera Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (Gema Paluta) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Rabu siang (1/11/2017) di Jalan Imam Bonjol Medan. Massa pun menyerukan proses penegakan hukum terhadap Drs H Bachrum Harahap, yang telah ditetapkan Kejari Padang Sidimpuan sebagai tersangka sejak Februari 2005 atas dugaan korupsi Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) dari beberapa SKPD Kab Tapanuli Selatan (Tapsel).

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com, pengunjukrasa tiba di gedung Dewan pukul 11.00 WIB. Mereka langsung berkumpul di depan pagar pintu masuk sembari memajang spanduk dan berorasi bergantian. Ali Muksin, salah satu demonstran, dalam orasinya mengungkapkan, saat ini Bachrum Harahap memang menjabat Bupati Paluta. Namun penetapan status tersangka korupsi terjadi saat Bachrum Harahap menjabat Ketua DPRD Kab Tapsel. Bachrum Harahap dan 25 anggota DPRD Tapsel disebutnya ditetapkan sebagai tersangka melalui surat Kejari Padang Sidimpuan Nomor : Print-01/N.2.20/FD.1/01/2005. Kemudian pada 8 Juli 2008 terbit lagi surat Nomor: R-1108/D/Dek:I.07/2008 dari Jamintel kepada Jampidsus di Kejagung RI agar membuka kembali kasus korupsi Bachrum Harahap yang telah masuk tahap penyidikan. "Hasilnya sampai sekarang tidak jelas. Apa karena dia kebal hukum di Republik ini," geram Muksin, diikuti yel-yel massa "periksa dan tangkap Bachrum Harahap. Tak ada yang kebal hukum di Indonesia". Dia juga menyerukan agar Kejatisu membuka kembali kasus dugaan korupsi Bachrum Harahap karena diduga merugikan negara Rp. 7,5 Miliar.

     

    Indikasi Korupsi saat Bupati Paluta

     

    Setelah Bachrum Harahap menjabat Bupati Paluta, lanjut Muksin membeberkan, muncul lagi indikasi keterlibatan korupsi dengan modus memuluskan dana Bansos KNPI Paluta tahun 2012 - 2014 Rp. 1,8 Miliar. Saat itu, ungkap Muksin, KNPI Paluta mendapat dana Bansos Rp. 600 juta namun diduga salah sasaran sebab dana Rp. 200 juta diperuntukkan untuk mendanai anaknya Andar Amin Harahap ikut Pilkada Kota Padang Sidimpuan. Sementara tahun 2013 KNPI Paluta kembali menerima dana Bansos Rp. 600 juta tapi diduga sebesar Rp. 300 juta dialokasikan untuk dana Pilkada Paluta yang diikuti Bachrum Harahap. Selanjutnya tahun 2014 KNPI Paluta tetap saja memperoleh dana Bansos Rp. 600 juta namun peruntukan anggaran tidak jelas dialokasikan kemana. "Kami minta Kejatisu memeriksa Bachrum Harahap dan anaknya Andar Amin Harahap yang diduga ikut menerima fee senilai Rp. 620 juta. Tangkap dan penjarakan Bachrum Harahap serta Andar Amin Harahap terkait dugaan korupsi APBD Tapsel maupun APBD Paluta," cetus Muksin, seraya meminta Kejatisu dan Polda Sumut memanggil Ketua KNPI Paluta atas dugaan kerugian uang negara Rp. 1,8 M dengan modus dana Bansos sedari 2012 - 2014.

     

    Sedangkan kepada lembaga DPRDSU, Muksin menyerukan sikap tegas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kejatisu dan Polda Sumut. "Kami mendorong DPRDSU untuk mendesak Kajatisu dan Kapolda Sumut. Jalankan fungsi pengawasan. Kami sudah 24 kali demo di Kejatisu tapi sampai sekarang diabaikan," sesalnya. Masih berdasarkan pengamatan www.MartabeSumut.com, sekira 20 menit berorasi, sebanyak 5 perwakilan demonstran diterima anggota DPRDSU Muchrid Nasution dan Indra Alamsyah di ruang Komisi C DPRDSU. Pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRDSU sekira pukul 13.00 WIB. Aksi massa tidak menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Imam Bonjol depan gedung Dewan.(MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER