Senin

22 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 1.895,   Bulan Ini : 59.566
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 15 Oktober 2017 | 00:05 WIB

    Telah dibaca 370 kali

    Komisi A DPRDSU Kunker ke Polres Karo - Dairi, Bahas Darurat Narkoba, Pembentukan BNK & P4GN

    Budiman Pardede
    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) saat Kunker ke Polres Dairi, Kamis (12/10/2017). (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Polres Tanah Karo dan Polres Dairi, Rabu-Kamis (11-12/10/2017). Tujuannya membahas bahaya peredaran/penyalahgunaan Narkoba, status darurat Narkoba Indonesia, mendorong pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) serta Satgas Pencegahan, Peredaran, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Gerakan Narkoba (P4GN) di daerah.

     

    Kepada www. MartabeSumut.com, Jumat siang (13/10/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Wakil Ketua Komisi A DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, mengatakan, kehadiran ke Polres Tanah Karo dan Polres Dairi tidak terlepas dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang masuk status darurat Narkoba. Menurut dia, beberapa anggota Komisi A seperti Ramses Simbolon dan Fanotona Waruwu ikut menunaikan Kunker. Kehadiran Komisi A diterima oleh pejabat teras Polres Tanah Karo dan Polres Dairi diantaranya jajaran Kasat Narkoba serta Kasat Operasi. "Kita prihatin dengan status darurat Narkoba di Indonesia. Korbannya merenggut anak-anak, generasi muda bahkan orangtua. Narkoba menghantam berbagai lapisan sosial hingga strata kedudukan jabatan seseorang. Menghancurkan kehidupan semua golongan dari kaya, miskin, tua, muda, tukang becak atau pejabat sekalipun," tegasnya. 

     

    Pembentukan BNK & P4GN

     

    Legislator membidangi hukum/pemerintahan ini mengungkapkan, tatkala berdiskusi dengan pejabat di Polres Tanah Karo dan Polres Dairi, pihaknya menemukan 1 sistem yang urgen dibentuk yaitu BNK dan P4GN. Syamsul Qodri menjelaskan, saat ini ke-2 Polres belum memiliki BNK dan P4GN padahal ke-2 lembaga tersebut sangat berkorelasi terhadap upaya mencegah peredaran/penyalahgunaan Narkoba secara Nasional. Selain itu, pejabat ke-2 Polres disebutnya telah mengakui posisi Sat Narkoba tidak optimal melakukan tugas akibat keterbatasan personel, anggaran, sarana/fasilitas pendukung semisal kantor dan kendaraan dinas. Artinya, timpal politisi PKS itu lagi, berbagai persoalan tersebut seyogianya dicarikan jalan keluar agar "bom waktu" lost generation (kehilangan generasi) akibat Narkoba bisa segera diantisipasi. "Kita sarankan Polres Tanah Karo dan Polres Dairi segera membentuk BNK dan P4GN. Masak untuk 1 kasus Narkoba yang ditangani mereka cuma. didukung Rp. 25 juta dari total anggaran Polres tersedia Rp. 400 juta ? Berarti tidak sampai 20 kasus dong ? Jadi kalo kasus Narkoba banyak, apa aparat di sana mendiamkan," sindirnya.

     

    Wakil rakyat asal Dapil Sumut V Kab Batubara, Kab Asahan dan Kota Tanjungbalai ini memastikan, pengguliran dana dari provinsi Sumut kepada Polres di kab/kota memang tidak bisa diterapkan karena sifatnya operasional. Itulah sebabnya, Komisi A DPRDSU menyarankan ke-2 Polres segera berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Linmas Sumut. Bila kelak Tim Satgas P4GN terbentuk di Polres, maka Syamsul Qodri percaya bahwa Kesbangpollinmas Sumut akan dapat mengusulkan anggaran sepanjang untuk belanja barang/jasa yang bisa dihibahkan ke Polres. "Contohnya belanja barang/jasa pembangunan kantor atau sarana kendaraan dinas aparat. Kan kurang elok melihat kantor Sat Narkoba Polres Tanah Karo justru memakai kantin bekas ? Kurang representatif dan bakal sulit memberantas Narkoba," tutup Syamsul Qodri diplomatis. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER