Rabu

13 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 1.368,   Bulan Ini : 43.344
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 2 Oktober 2017 | 00:04 WIB

    Telah dibaca 138 kali

    Konflik Pansus Angket DPR RI vs KPK, Toni & Zeira: KPK Perlu Arif, Pansus Jangan Melemahkan

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM (kiri) dan Zeira Salim Ritonga, SE, saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Toni Togatorop, SE, MM, dan Zeira Salim Ritonga, SE, angkat suara terkait konflik berkepanjangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pansus Angket KPK DPR RI. Ke-2 legislator menyatakan, kedepan KPK perlu kian arif menyahuti koordinasi terhadap lembaga negara termasuk pola pencegahan/penindakan korupsi. Sedangkan Pansus Angket KPK DPR RI diingatkan jangan berorientasi kepentingan politis sesaat untuk melemahkan.

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, Selasa kemarin , Toni dan Zeira mengatakan, konflik antara KPK dan Pansus Angket KPK DPR RI harus segera diselesaikan. Menurut Toni, hingga kini kelembagaan KPK memberantas korupsi masih sangat dibutuhkan. Namun dia berharap, KPK lebih bijaksana menghadapi perbedaan cara fikir dengan DPR RI termasuk pihak-pihak yang memberi sorotan kritis. Toni mencontohkan, aksi KPK melakukan pencegahan, penindakan, penetapan tersangka serta Operasi Tangkap Tangan (OTT) harus dilandasi penegakan hukum yang profesional. Ketua FP-Hanura DPRDSU ini yakin, penetapan tersangka dan OTT KPK tidak boleh dilandasi dendam apalagi titipan kelompok tertentu. Tapi harus sesuai ketentuan aturan tanpa unsur tersembunyi bersifat subjektif. "Jangan direkayasa ya. Wujudkan OTT, penetapan tersangka, pencegahan dan penindakan secara profesional," ingatnya.

     

    KPK Sering Kalah Pra-Peradilan

     

    Apalagi, lanjut Toni lebih jauh, belakangan KPK sering kalah di Pra-Peradilan tatkala orang yang di-tersangka-kan melakukan gugatan. Toni memastikan, penetapan tersangka dan OTT KPK tentu saja meresahkan pihak-pihak berkepentingan. "Bisa dimaklumi kenapa mereka menggugat. Makanya proses hukum pantas didorong lebih baik oleh Pansus DPR RI dan pihak manapun. Sehingga setiap tindakan KPK semakin terukur, teruji dan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Toni. Menyinggung konflik Pansus dan KPK yang bertahan dengan ego masing-masing, Toni menilainya sebagai hal biasa. Pun demikian, Toni mengimbau pimpinan Pansus dan KPK arif. Mau bertemu agar dapat saling koordinasi. "Yang menyelidiki profesional dan yang diselidiki gak perlu berfikir negatif dulu. Pansus kan alat kelengkapan DPR RI yang diatur UU," terang anggota Komisi B itu diplomatis.

     

    Pansus Harus Kawal Penguatan KPK

     

    Zeira Salim Ritonga, SE, menambahkan, penyelidikan Pansus Angket KPK DPR RI seyogianya bertujuan mengawal dan mencari jalan keluar untuk penguatan lembaga KPK. "Faktanya KPK masih dicintai rakyat menangkapi koruptor. Jadi gak boleh ada kesan dihalang-halangi oleh siapapun," ujarnya. Politisi PKB ini juga menilai wajar bila KPK menolak undangan Pansus Angket DPR RI sampai sekarang. Alasannya diduga Zeira karena Pansus DPR RI terlanjur dapat "stempel" ingin melemahkan KPK semisal hak penyadapan. "Cuma jangan dilupakan, KPK dituntut eksis melakukan fungsi koordinasi dengan DPR RI serta lembaga terkait lain. Karena KPK dibentuk DPR RI dan telah jadi bagian penting melakukan pencegahan korupsi," akunya. Anggota Komisi D tersebut mengajak KPK menghadiri undangan Pansus Angket KPK DPR RI agar bisa mendengar dan menyerap berbagai masukan dari hasil penyelidikan Pansus. Seperti diketahui, hingga kini Pansus Angket KPK DPR RI masih belum bisa menuntaskan laporan kinerja karena KPK sendiri tidak mau melayani undangan Pansus. Padahal, masa kerja Pansus Angket KPK sudah habis namun gara-gara ke-2 lembaga tidak bertemu, perpanjangan masa kerja Pansus akhirnya dibahas dalam Paripurna DPR RI, kemarin. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER