Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 8 Agustus 2017 | 00:00 WIB

    Telah dibaca 663 kali

    Paripurna PAW Eveready Banjir Interupsi, Konsultasi Banmus DPRDSU ke Depdagri & MA RI Dipertanyakan

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU Philips Perwira Juang Nehe saat interupsi dalam Paripurna di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (7/8/2017). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Kendati 19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) telah meneken penolakan Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPRDSU FP-Gerindra Eveready Sitorus sejak 31 Juli 2017, toh Sidang Paripurna tetap mengambil sumpah/melantik Reki Nelson Barus sebagai pengganti Eveready, Senin siang (7/8/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com, Paripurna dimulai pukul 12.00 WIB dan dihadiri Wagubsu Nurhajizah Marpaung. Sejak Paripurna dimulai, banjir interupsi menyeruak ke permukaan. Diantaranya datang dari Astra Yuda Bangun. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, SK Mendagri memberhentikan Eveready seharusnya mengacu Tatib DPRDSU No 4/K/2014. "Saya percaya partai kami taat azas dan taat aturan. Saya setuju PAW ini bila sesuai aturan. Saya juga yakin Pak Prabowo taat aturan. Tapi di meja saya ada surat protes dari Pak Eveready," ucap Astra Yuda Bangun. Dia pun mempertanyakan apakah Tatib masih jadi acuan DPRDSU. "Kalo iya, maka mari kita patuh. Saya baca dari Pasal 135 ayat 5. Lalu Pasal 136 ayat 1 disebutkan bahwa PAW dapat ditindaklanjuti setelah ada kekuatan hukum tetap. Kemudian ayat 2 mengatakan, sebelum ada ketentuan hukum tetap maka proses PAW belum bisa. Saya minta PAW ini ditunda," pinta Astra dengan nada tinggi.

     

    Langkah Hukum Harusnya Dipertimbangkan

     

    Interupsi lain dilontarkan anggota F-PKB Philips Perwira Juang Nehe. Dia pun membeberkan rapat Banmus I pada 10 April 2017. "Saya ingat, kita tidak bicara bagaimana mekanisme partai. Tapi ini soal tata tertib kita di DPRDSU," cetus Philips. Artinya, lanjut legislator asal Dapil Sumut VIII Kepulauan Nias tersebut, siapapun penggugat dan tergugat harusnya sama di depan hukum. Saat rapat Banmus I, Philips mengaku telah meminta agar dipertimbangkan langkah hukum Eveready Sitorus sebelum PAW dijadwalkan. "Mari pertimbangkan kembali PAW ini. Capek kita bicara. Saya mohon, saya sedih Pak Wagirin tak hadir di sini. Hukum harus adil bagi siapa saja. Pakai prinsip keadilan," imbaunya.

     

    Konsultasi ke Mendagri dan MA RI Dipertanyakan

     

    Sedangkan Ramses Simbolon menyampaikan testimoni atas konsultasi Banmus DPRDSU ke Mendagri dan MA RI beberapa waktu lalu. "Depdagri menegaskan akan menyurati DPRDSU. Tolong tunjukkan mana surat yang menyatakan perintah pelaksanaan PAW. MA RI secara formal mengeluarkan surat dan memerintahkan supaya proses hukum yang sedang berlangsung dihormati," tegas Ramses. Politisi Gerindra itu juga menyatakan ada keanehan setelah konsultasi ke Mendagri dan MA RI. Patut diduga, kata Rames, pimpinan Dewan memang sengaja memaksakan rapat Banmus untuk menjadwalkan PAW. "Saya duga punya kepentingan tertentu yang melatarbelakangi," sindirnya, seraya mempersoalkan pencabutan hak-hak Eveready yang melekat padahal belum ada PAW. "Saya bertanya, atas dasar apa lembaga DPRDSU mencabut hak-hak Eveready sementara PAW belum dilaksanakan," cecar Ramses lagi.

     

    Ketua FP-Gerindra DPRDSU Yantoni Purba menilai, mekanisme jadwal PAW sudah melalui proses di DPRDSU. Dalam rapat Banmus terakhir, katanya, proses demokrasi telah berjalan. "Jadi tidak ada alasan membatalkan paripurna," ucapnya. Walau Paripurna sempat diskors, sekira pukul 14.30 WIB Paripurna PAW terhadap Eveready tetap berlangsung. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Paripurna PAW Eveready Banjir Interupsi, Konsultasi Banmus DPRDSU ke Depdagri & MA RI Dipertanyakan'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER