Selasa

16 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 1.672,   Bulan Ini : 41.035
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 7 Agustus 2017 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 355 kali

    19 Anggota DPRDSU Teken Penolakan PAW Eveready, Wagirin Dituding Otoriter & Lettoy Memahami Hukum

    Budiman Pardede
    Eveready Sitorus (kiri) dan Wagirin Arman. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menjadwalkan Sidang Paripurna Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPRDSU FP-Gerindra Eveready Sitorus, Senin 7 Agustus 2017. Jadwal itu diputuskan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRDSU pada Selasa siang (25/7/2017). Akibatnya, 19 kolega Eveready di DPRDSU meneken nota penolakan dan seruan kepada pimpinan Dewan agar menghentikan pelaksanaan Paripurna PAW. Sedangkan Eveready Sitorus menuding Ketua DPRDSU H Wagirin Arman, S.Sos melanggar hukum serta otoriter tatkala memutuskan jadwal PAW dalam rapat Banmus.

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, Minggu malam (6/8/2017), Eveready pun angkat suara setelah selama ini memilih diam dan mencermati orang lain berkomentar. Anggota Komisi E DPRDSU itu memastikan, jadwal Paripurna PAW dirinya yang diputuskan Banmus adalah wujud sikap otoriter Wagirin Arman karena dilandasi kepentingan politik tersembunyi sesaat. "Wagirin Arman tidak memiliki sikap arif, hikmat dan bijaksana selaku pimpinan Dewan. Dia bukan seorang negarawan dan politisi yang baik. Dia tidak menghormati penjelasan anggota Dewan lain saat rapat Banmus tapi memutuskan sepihak jadwal Paripurna PAW," cetus Eveready blak-blakan melalui saluran telepon. Sembari menyebut ke-19 nama anggota DPRDSU yang meneken dan meminta pelaksanaan Paripurna PAW dihentikan, Eveready melanjutkan, selain berjiwa otoriter, Wagirin Arman juga telah melanggar aturan dan tidak menghormati ketentuan hukum berlaku. "Janganlah karena sekarang punya jabatan Ketua Dewan bisa berbuat seenaknya. Ingat karma Bos, jangan zolimi dan perlakukan orang lain secara tidak adil," tegasnya. Bagi Eveready, hingga kini masih melakukan perlawanan hukum di PTUN Jakarta bernomor 84/G/2017/PTUN-Jakarta tanggal 17 April 2017 dan gugatan perdata di PN Medan dengan Nomor 01/Pdt-SIB/Parpol/2017/PN-Medan. "Saya punya hak menggugat SK Mendagri Nomor 161.12/1955/Otda yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2017. Hargai dong proses hukum. Saya rasa Wagirin Arman itu lettoy (lemah/loyo-Red) memahami hukum," sindir Eveready.  

     

    Wagirin Arman Gagal Bereskan 10 Masalah

     

    Pada sisi lain, Eveready menyesalkan sikap Ketua DPRDSU H Wagirin Arman, S.Sos yang gagal membereskan 10 persolan ganjil sebelum memutuskan jadwal PAW yang konstitusional. Eveready pun merinci 10 masalah yang diabaikan Wagirn Arman. Diantaranya: Pertama, masih ada gugatan tertanggal 3 Januari 2017 di PN Medan dengan Nomor gugatan: 01/Pdt-SIB/Parpol/2017/PN-Medan yang sampai sekarang masih berjalan. Kedua, pada 20 Maret 2017 Mendagri mengeluarkan SK Nomor 161.12/1955/Otda tentang pengangkatan Riki Nelson Barus dan pemberhentian dirinya dari anggota DPRDSU, yang sampai sekarang aslinya belum pernah diterima dari Mendagri. Ketiga, dalam penerbitan SK Nomor 161.12/1955/Otda, Mendagri diduga melanggar Tata Tertib (Tatib) DPRDSU Pasal 134 dan Pasal 135. SK Mendagri juga terindikasi melabrak UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 139 ayat 2 huruf (h) dan UU Nomor 17 tahun 2014 Pasal 355 ayat 2 huruf (c). Keempat, tanggal 10, 17 dan 26 Mei 2017 Banmus DPRDSU berkali-kali melakukan sidang yang alot tentang PAW tapi akhirnya diputuskan dengan konsultasi ke Mendagri dan meminta Fatwa Mahkamah Agung (MA) RI. Kelima, pada 10 Juni 2017 seluruh anggota Banmus dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRDSU berangkat menemui Mendagri dan MA RI di Jakarta dengan menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit. "Jadi jangan sia-siakan uang rakyat yang keluar dengan melakukan keputusan PAW in-konstitusional," ingat Eveready. Keenam, hasil konsultasi ke MA mengamanatkan, keputusan PAW diserahkan kepada Mahkamah Partai Gerindra sesuai UU dan peraturan berlaku serta harus menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. "Artinya, masih ada upaya hukum yang saya lakukan di Pengadilan Medan dan Pengadilan TUN Jakarta. Tolong sabar dikit apa tidak bisa? Apa sih yang dikejar-kejar Wagirin Arman dengan PAW saya. Kalau saya kalau di pengadilan, ya saya siap menerima. Tapi bagaimana kalau kelak saya dimenangkan pengadilan? Apa Wagirin Arman itu siap bertanggungjawab atau siap-siap buang badan," heran Eveready.

     

    Ketujuh, hasil konsultasi dari Mendagri menyatakan bahwa Mendagri akan mempelajari, mempertimbangkan dan meninjau kembali SK tersebut bila ada kekeliruan dalam penetapan, diikuti pemberitahuan tertulis kepada DPRDSU. Kedelapan, saat ini SK Mendagri tentang PAW masih digugat di PTUN Jakarta dengan Nomor 84/G/2017/PTUN-Jakarta tanggal 17 April 2017. Kesembilan, rencana PAW terkesan dipaksakan sampai menghabiskan uang rakyat begitu besar sekira Rp. 500 juta untuk konsultasi ke Mendagri dan MA RI. Belum lagi proses PAW yang melanggar Tatib DPRDSU Pasal 134 dan Pasal 135, UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 139 ayat 2 huruf (h), UU Nomor 17 tahun 2014 Pasal 355 ayat 2 huruf (c) serta mengabaikan fatsun berlaku di DPRDSU. "Semangat melakukan PAW tersebut kok asal-asalan ya? Ketua DPRDSU terlalu memaksakan kehendak untuk PAW saya. Kan masalahnya masih ditangani pengadilan? Kenapa tidak mengindahkan arahan Mendagri atau fatwa MA RI," ucap Eveready. Kesepuluh, tugas DPRDSU masih sangat banyak untuk memikirkan nasib rakyat Sumut. Sehingga sangat tidak menghormati rakyat Sumut bila Banmus DPRDSU menghabiskan waktu dan uang untuk sekadar rapat membahas PAW.

     

    Sementara itu, pada Rabu (14/6/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, www.MartabeSumut.com sempat mengkonfirmasi Ketua DPRDSU H Wagirin Arman, S.Sos terkait dugaan pelanggaran Tatib dan pengabaian proses pengadilan yang sedang berjalan. Wagirin pun enteng menyatakan hanya menjalankan SK Mendagri terkait PAW Eveready Sitorus. "Selaku Ketua Dewan, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Makanya dasar PAW diproses tidak melanggar aturan. Kita hormati upaya hukum yang dilakukan Pak Eveready. Kita lihat saja kedepan," tepis Wagirin santai, seraya membantah disebut melanggar aturan tapi menjalankan SK Mendagri. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER