Kamis

21 Mar 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 12 Juli 2017 | 00:34 WIB

    Telah dibaca 523 kali

    Kapoldasu Paulus Waterpauw Datang, Wagirin & Toni Beri PR Konflik Tanah, Hunian LP plus Narkoba

    Budiman Pardede
    Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw berbincang bersama Ketua DPRDSU Wagirin Arman, Selasa siang (11/7/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Wagirin Arman, S.Sos dan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM langsung memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw saat memulai tugas baru di Provinsi Sumut.

     

    PR tersebut disajikan Wagirin dan Toni tatkala Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw bersilaturrahmi ke ruangan Ketua DPRDSU di Lantai II gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (11/7/2017) sekira pukul 11.00 WIB. Pantauan www.MartabeSumut.com, Kapoldasu didampingi beberapa pejabat teras Poldasu. Sementara Ketua DPRDSU ditemani unsur Wakil Ketua seperti Aduhot Simamora, Parlinsyah Harahap dan HT Milwan. Tampak pula Ketua Fraksi Partai Hanura Toni Togatorop, SE, MM, Wakil Ketua Komisi D DPRDSU Drs Baskami Ginting, Sekwan DPRDSU Erwin Lubis, jajaran pejabat Setwan DPRDSU serta disaksikan puluhan jurnalis.

     

    Kepada Kapoldasu, Wagirin pun membeberkan masalah konflik tanah yang tergolong rentan di Sumut sehingga membutuhkan penanganan hukum secara tegas. Termasuk bertambah banyaknya jumlah tahanan/Napi yang memunculkan pesoalan baru pada kondisi Lapas/rumah tahanan di 33 kab/kota Sumut mengalami over capacity. "Perlu ada solusi. Politik anggaran di DPRDSU siap membantu daerah bila dibutuhkan. Saya sudah ke LP dan rumah tahanan di Sumut. Kondisinya sumpek, padat dan memprihatinkan," terang Wagirin. Toni Togatorop menambahkan, dirinya iba melihat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sumut. "Ngeri masalah Narkoba Pak. Nanti ditangkapi polisi, tapi tempat untuk menahan mereka tak ada," ucap Toni. Anggota Komisi B DPRDSU itu berharap Pemerintah psat dan Sumut menyediakan tahanan khusus Narkoba berikut fasilitas khusus rehabititasi para pecandu. "Kalo bisa tahanan Narkoba ada di 33 kab/kota Sumut," ujar Toni.

     

    Kapoldasu Bentuk Tim

     

    Menanggapi PR dari para legislator, Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw mengatakan, masalah konflik tanah akan disikapi dengan membentuk tim dibantu instansi terkait. Soal maraknya Narkoba, Kapoldasu mengakui memang ada indikasi bertujuan membiayai kehidupan dengan cara instan. "Ini masalah agak serius. Butuh penanganan kita bersama. Kalo perlu kita bentuk Satgas sampai tingkat paling bawah. Internal polisi juga penting agar dapat melihat kesiapan anggota," cetusnya. Kapoldasu menilai, pemain tingkat pengecer Narkoba marak karena ada sesuatu yang diperoleh. Kapoldasu tidak memungkiri pasti ada back-up terhadap pengedar Narkoba. "Dan itu oknum. Keberhasilan polisi karena peran serta masyarakat yang bersifat simbiosis mutualisme. Kalo masyarakat apatis, ya susah," aku Kapoldasu. Seperti di Jakarta, lanjut Kapoldasu mencontohkan, warga justru hidup dalam kelompok preman dan rela mengikuti cara-cara seperti preman pula. Pengecer Narkoba disebutnya bisa muncul gara-gara tak punya pekerjaan alias menganggur atau memang sengaja digalang sindikat. "Dalam minggu ini, jadwal kami memulai tugas adalah silaturrahmi ke Forkompimda Sumut untuk mencari masukan. Kemarin ada 29 tahanan dibawa dari Riau ke Sumut untuk sidang dan butuh pengawalan ekstra Polda Sumuut," singkap Kapoldasu. Silaturrahmi berakhir pukul 12.10 WIB. Wagirin pun mengucapkan terimakasih atas kehadiran Kapoldasu beserta jajaran. "Semoga pertemuan ini jadi sinergitas membangun daerah Sumut," tutup Wagirin.

     

    Konferensi Pers

     

    Selanjutnya Wagirin memimpin Konferensi Pers Kapoldasu bersama puluhan wartawan. Jurnalis www.MartabeSumut.com berkesempatan melontarkan 3 pertanyaan kepada Kapoldasu. Diantaranya: kasus-kasus korupsi maupun persoalan hukum yang ditangani Polda Sumut seolah-olah mencari-cari kesalahan dan bukan kebenaran kasus. Kemudian sikap aparat polisi di Sumut diduga diskriminatif melayani warga sehingga tidak mau menindaklanjut. Terakhir, kabar mendaftar pada salah satu Parpol untuk jadi Gubernur Papua juga dipertanyakan www.MartabeSumut.com.

     

    Jawab 3 Pertanyaan MartabeSumut

     

    Menyahuti 3 pertanyaan www.MartabeSumut.com tersebut, Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw menjelaskan, praktik kriminalisasi terhadap seseorang dan kelompok menjadi atensi pimpinan negara. Sebab hal ini dianggap serius agar penegak hukum tidak melakukan praktik kriminalisasi kepada siapapun. "Terimakasih masukannya. Prinsipnya tidak boleh kriminalisasi. Sekarang era transparansi. Harus kita pedomani. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan tidak ada. Namun kita lihat kasus-kasus berkembang nantinya," ucap Kapoldasu.

     

    Terkait pengaduan warga yang tidak ditindaklanjuti atau terkesan diskriminasi, Kapoldasu secara tegas meminta Kapolrestabes segera mempelajarinya. "Tolong Pak Kapolrestabes prioritaskan indikasi kriminalisasi dan diskriminasi laporan warga yang ditanyakan Pak Budiman Pardede. Polisi sekarang harus terbuka," ingatnya. Dalam artian, lanjut Kapoldasu memastikan, persoalan kriminalisasi dan diskriminasi pengaduan warga ke kantor polisi juga merupakan masukan serius dari pimpinan negara bahkan Kapolri. "Pimpinan Polri selalu mengingatkan agar polisi bisa benar-benar profesional, modern dan terpercaya (Promoter)," terang putra asal tanah Papua tersebut.

     

    Paulus Waterpauw Jadi Gubernur Papua?

     

    Menyahuti kabar pendaftaran dirinya sebagai Gubernur Papua, Kapoldasu tampak berfikir sejenak. Sembari tetap menunjukkan pribadi yang tenang, Kapoldasu menampilkan sikap keengganan memberi komentar. Bagi dia, pekerjaan difokuskan dulu sebagai pimpinan baru di Polda Sumut. "Saya gak jawab sekarang ya. Saya kerja dulu aja. Menurut saya, Tuhan itu maha besar. Fikiran itu belum masuk konsepsi. Saya putra Papua pertama yang berpangkat setinggi ini. Kalo harapan, ya bisa saja ada secara pribadi," tepis Kapoldasu diplomatis. Kapoldasu pun mengaku suka dan senang bertemu insan Pers walau belum kenal sama sekali. Dia menilai, medialah counterpart utama polisi yang paling penting saat bertugas. "inilah kebinekaan kita. Anak Papua bisa pimpin Polda Sumut. Tolong kami dikawal, dibimbing ya.  Saya sangat terbuka dengan teman-teman media," tutup Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Kapoldasu Paulus Waterpauw Datang, Wagirin & Toni Beri PR Konflik Tanah, Hunian LP plus Narkoba'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER