Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 30 Juni 2017 | 00:00 WIB

    Telah dibaca 439 kali

    Massa akan Demo Dishut, Polda & DPRD Sumut, Sesalkan Eksploitasi Hutan di Pulau Mursala Tapteng

    Budiman Pardede
    Ketua LSM KIRAB Sumut Hamdan Simbolon, SH, hutan di Pulau Mursala dan dermaga pengumpulan kayu. (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua LSM Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB) Sumut Hamdan Simbolon, SH, prihatin. Iba mengetahui eksploitasi dan penjarahan hutan lindung terjadi mulus di Pulau Mursala dan Poncan Kab Tapanuli Tengah (Tapteng). Apalagi, aparat terkait di Tapteng disebutnya tutup mata terhadap perusakan hutan yang disinyalir dilakukan banyak pengusaha kayu diantaranya oknum anggota DPRD Tapteng berinisial "AH".

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (29/6/2017) di Medan, Hamdan menceritakan temuan yang diperoleh sesuai investigasi lapangan serta keterangan berbagai sumber. Putra asli Kota Sibolga ini membeberkan, oknum anggota DPRD Tapteng "AH" memakai CV MC untuk menjarah kayu hutan di Pulau Mursala dan Pulau Poncan. Persisnya di Lorong Sibura-bura, Desa Tapian Nauli I Kec Tapian Nauli Kab Tapteng. Kayu yang dijarah kemudian dibawa dengan tag boat, untuk selanjutnya dibawa bersandar ke dermaga milik "AH" sebelum akhirnya dijual kepada pembeli/penampung. "Kita sedih, kok Bupati Tapteng, Dinas Kehutanan (Dishut) Tapteng, Polres Tapteng dan Angkatan Laut diam saja di sana? Padahal ini masalah lingkungan," geram Hamdan.

     

    Wakil Bendahara KNPI Sumut itu memastikan,  hutan di Pulau Mursala dan Poncan sudah habis digunduli untuk kepentingan komersial "AH". Sebab, sekali seminggu kayu sebanyak 2 tronton tampak ditarik tag boat secara bebas. Dia menduga aksi penjarahan kayu sudah terjadi 20 tahun. "Tangkap oknum anggota DPRD Tapteng berinisial "AH". Dia patut diduga kuat mengeksploitasi hutan di Pulau Mursala dan Poncan. KIRAB Sumut meminta aparat hukum turun menindak orang-orang yang merusak Pulau Mursala dan Poncan," pinta Hamdan dengan nada tinggi.

     

    Demo Besar di Medan

     

    Dalam waktu dekat, lanjut Hamdan lagi, pihaknya akan menggelar demonstrasi besar pada 3 lembaga penting yang berkedudukan di Medan. Diantaranya Dishut Sumut, Polda Sumut dan DPRD Sumut. Artinya, para pengusaha yang membalak kayu dari hutan lindung pantas diadili sesuai hukum berlaku. Termasuk oknum aparat yang membekingi, oknum anggota DPRD Tapteng "AH" serta semua pihak yang terindikasi terlibat merusak hutan. "Info kami peroleh, pekerja pemotong kayu mengaku menjarah hutan lindung karena digaji pengusaha kayu asal Sibolga dan Tapteng. Hingga kini belum ada tindakan tegas penegak hukum," herannya, sembari menambahkan, pencuri kayu terkesan aman melakukan penebangan hutan di wilayah hukum Sibolga maupun Tapteng.

     

    Ironisnya lagi, timpal Ketua DKC Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Medan tersebut, Bupati Tapteng, Walikota Sibolga, aparat Angkatan Laut dan Pol Airud khususnya UPT Kehutanan Provinsi Sumut di Tapteng justru santai-santai saja. Seperti tidak mau tahu dengan apa yang terjadi terhadap hutan di Kota Sibolga dan Kab Tapteng. "Setahu saya ada aturan dan ketentuan menyatakan bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.  Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan," ungkap Hamdan, seraya mengingatkan ancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bila melanggarnya. Ketentuan lain dijelaskannya soal larangan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang. "Kita tak mau hutan dan alam dirusak hanya demi kepentingan komersial kelompok tertentu. DPRD Sumut, Polda Sumut dan Dishut Sumut harus bersikap walaupun Bupati Tapteng, Walikota Sibolga dan aparat di sana diam semua," sindir Hamdan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER