Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 14 Maret 2017 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 1245 kali

    Pengelolaan SMA/SMK di Provinsi Berbuntut Mogok Ngajar 750 Guru Honor di Kab Nisel

    Budiman Pardede
    Sidi Adil Harita (baju putih) dan Ikrimah Hamidy, ST, saat konsultasi, Senin siang (13/3/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Pelimpahan pengelolaan SMA/SMK Negeri dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), ternyata menorehkan beragam persoalan baru. Salah satunya adalah nasib 750 guru honorer atau Guru Bantu Daerah (GBD) asal Kab Nias Selatan (Nisel). Bukan apa-apa, lantaran ke-750 GBD di sana tidak diberi beban lagi bahkan tanpa jaminan finansial, kini semuanya mulai mogok mengajar. Ketua DPRD Nisel Sidi Adil Harita pun berkonsultasi kepada Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Senin siang (13/3/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

    Pantauan www.MartabeSumut.com, awalnya Adil diterima Ketua Komisi E DPRDSU Ir H Zahir, MAP. Namun lantaran harus memimpin RDP, selanjutnya Adil dilayani anggota Komisi E DPRDSU Ikrimah Hamidy, ST. Menurut Adil, sekarang ada sekira 750 GBD SMK/SMA Negeri di Nisel yang sudah 3 bulan tidak mengajar. Situasi itu dinilainya terjadi di seluruh kab/kota Sumut pasca-pelimpahan wewenang kepada Pemprovsu yang efektif berlaku 1 Januari 2017. "Coba dibayangkan, setiap SMA/SMK di sana paling banyak diisi 1-2 ASN/PNS selaku Kepsek. Selebihnya guru bantu/honorer. Biasanya GBD dapat Rp. 1 juta dari APBD Nisel. Kini kondisi belajar siswa SMA/SMK di Nisel terganggu. Mereka bingung karena tidak lagi diberi beban dan tanpa jaminan finansial," ungkap Adil, sembari mencontohkan kondisi SMA/SMK di lokasi terpencil Kec Kepualauan Batu Kab Nisel. Adil melanjutkan, di daerah perkotaan bisa saja jumlah GBD mencapai 375 orang sedangkan di pelosok Nisel 375. Adil mengaku sengaja datang ke Medan untuk membicarakan masalah tersebut dengan Pemprovsu dan DPRDSU. Politisi Partai Gerindra ini berharap, Pemprovsu dan DPRDSU bisa mencari solusi terbaik atas masalah 750 GBD di Nisel atau kab/kota Sumut lainnya. Bagi dia, operasional SMA/SMK harus berjalan baik sebab menyangkut pendidikan generasi bangsa dan bukan mustahil alokasi dana dapat ditalangi melalui P-APBD Sumut 2017 atau dana dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). "Kita prihatin atas kondisi 750 GBD Nisel yang telah bekerja antara 5-15 tahun. Saya dengar info kalau GBD Nisel mau diangkat PNS/ASN," ujar Adil bertanya.

     

    Belum Ada Pengangkatan PNS


    Menanggapi informasi itu, Ikrimah Hamidy berpendapat, sekarang GBD/honorer memang tidak didukung oleh dana APBD daerah setelah pengelolaan dilimpahkan ke Pemprovsu. Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu Komisi E DPRDSU telah konsultasi ke Kemendagri, Kemenpan dan Kemendikbud. "Kemenpan menyatakan belum ada formulasi pengangkatan PNS guru honorer K2 (SK tahun 2015 ke atas). Program Kemendikbud sekarang adalah pengangkatan PNS guru-guru honor di daerah "T3" atau terdepan, terluar dan terisolir," singkap Ikrimah. Bila kelak UU No 5/2014 tentang ASN mengalami perubahan, imbuhnya lebih jauh, maka Kemenpan menyatakan siap bersikap dinamis. Politisi PKS ini menyatakan, mengacu Permendikbud No 75/2016 tentang Komite Sekolah, tentu saja segala kutipan tidak boleh lagi dilakukan pihak sekolah selain bantuan atau sumbangan. Sebab UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) membolehkan bantuan masyarakat terhadap operasional suatu lembaga pendidikan. "Dari dana BOS mungkin bisa dipakai mengantisipasi pembayaran gaji guru honor tanpa birokrasi panjang. Ada payung hukum baru Permendikbud No 8/2017 tentang Juknis Dana BOS," terang Ikrimah, sambil menambahkan, dana BOS yang boleh dipakai sebesar 15 persen dengan catatan pengangkatan guru honor wajib sebelum ada peralihan ke Pemprovsu. Sedangkan syarat menggunakan dana BOS dipastikan Ikrimah melalui proses pendataan dan peng-SK-an oleh provinsi untuk diteruskan kepada Kemendikbud. "Bulan April depan kami RDP bersama Tim Saber Pungli Sumut membahas sumbangan masyarakat ke Komite Sekolah," tutup Ikrimah. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER