Senin

22 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 8 Februari 2017 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 637 kali

    Bahas Dilema Harga TBS Sawit, Robi Agusman Harahap: Potongan 5-10 Persen di PKS = Pungli

    Budiman Pardede
    Ketua Komisi B DPRDSU Robi Agusman Harahap, SH memimpin RDP di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa pagi (7/2/2017). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Robi Agusman Harahap, SH memastikan, hingga kini harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit masih terus jadi dilema bagi petani sawit swadaya maupun plasma suatu perusahaan. Pasalnya, petani swadaya dan plasma selaku penghasil TBS sawit kerap dirugikan saat menjual buah kepada toke atau pabrik kelapa sawit (PKS) akibat potongan wajib 5-10 %. "Potongan tak jelas mencapai 5-10 % di toke bahkan PKS sama saja pungutan liar (Pungli). Sangat merugikan petani sebab buah mereka masuk 110 Kg tapi dianggap cuma 100 Kg," tegas Robi kepada  www.MartabeSumut.com, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRDSU bersama Kadisbun Sumut Herawati dan Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap, Selasa pagi (7/2/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.


    Apalagi, lanjut Robi, kebijakan penetapan harga TBS sawit yang berlaku sejak 1997 melalui Keputusan Menteri Pertanian No 830/Kpts/KB/320/8/97 tanggal 22 Agustus 1997 dan diikuti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 14/PERMENTAN/OT.140/2/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang penetapan harga TBS dan seluruh biaya kegiatan PKS/perusahaan sebagai faktor "K", itu justru tidak terlalu memberi iklim kondusif bagi petani sawit swadaya termasuk plasma. Politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ini beralasan, kedua payung hukum penetapan harga TBS tersebut tidak memperhatikan risiko tak terduga petani semisal: kenaikan ongkos angkut, kenaikan harga pupuk, randemen cangkang hingga randemen tandan/janjang kosong. "Padahal produksi cangkang dan tandan/janjang kosong diambil PKS/perusahaan karena menghasilkan nilai ekonomis. Ini belum menyangkut potongan wajib 5-10 % saat dipasok ke PKS. Potongan apa namanya itu ? Jangan-jangan inilah modus mempertahankan praktik Pungli PKS dan perusahaan untuk memeras petani sawit swadaya/plasma," duga Robi dengan nada tinggi.

     

    Tiga Rekomendasi


    Pantauan www.MartabeSumut.com sebelumnya saat RDP, Komisi B DPRDSU akhirnya melahirkan 3 rekomendasi. Diantaranya tindaklanjut rapat bersama membahas Permentan 105/2014 terkait perusahaan perkebunan memberikan ruang budi daya sapi ternak/tanaman jagung. Kemudian semua PKS yang tidak punya perkebunan sawit diwajibkan menutup usaha dan mendorong terbitnya Pergub agar kemitraan pengusaha dan petani sawit semakin kondusif. Hadir dalam RDP anggota Komisi B DPRDSU seperti Drs H Anhar A Monel, MAP, Wasner Sianturi, Sampang Malem, Helmiaty, Richard P Sidabutar, Syarif Rawi dan Aripay Tambunan, Kadisbun Sumut Herawati membeberkan, luas perkebunan sawit di Sumut 1.203.298,98 Ha. Meliputi perkebunan rakyat 416.475,11 Ha (34,61 %), PTPN 38.501,15 Ha (3,20 %), PBSN 34.009 Ha (28,75 %) dan PBSA 154.187 Ha (12.81 %). Total produksi TBS kelapa sawit Sumut 18.117.732,22 Ton, CPO 4.029.832,71 Ton dan PKO 686.182,92 Ton. "Kecurangan dalam tera timbang juga banyak terjadi. Tera sekarang di UPT Dispenda Sumut yang punya perwakilan pada kab/kota. Regulasi soal harga TBS mengacu Permentan No 14/PERMENTAN/OT.140/2/2013. Banyak petani plasma bermitra dengan perusahaan inti. Untuk menjaga kelangsungan kemitraan petani dan perusahaan perlu ditetapkan formula harga TBS," ujar Herawati, seraya mendukung pembuatan Pergub terkait harga TBS.


    Potongan di PKS Tanpa Dasar Hukum

     

    Sedangkan Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap menegaskan, pemerintah tidak boleh mengeluarkan regulasi sesuai pesanan elite dan kapitalis. Dia pun mengherankan Permentan No 14/PERMENTAN/OT.140/2/2013 yang tidak memasukkan cangkang sebagai pendukung harga TBS. Apalagi potongan 5-10 % di PKS dipastikannya tanpa dasar hukum. Dalhari mencontohkan, PKS di Kota Binjai dan Kab Langkat menetapkan potongan harga 3 % ke atas. "Potongan wajib saat masuk buah. Kalo memang buah petani kotor atau berisi air, dipotong 60 % pun kita juga rela. Lalu kemana potongan 5-10 % dibuat PKS ? Saya tidak tau apa tujuan potongan namun sudah berlangsung lama. Segala kegiatan dari kebun sampai ke PKS ada regulasinya," sesal Dalhari. Ketua Pokja harga TBS di Sumut Prof Ponten Naibaho mengakui, sejak 1985 telah ada keputusan nasional soal harga TBS sawit. Tapi  harus bermitra sehingga petani dapat menikmati usaha plasma dan perusaha mampu bertahan hidup. "Tahun 1997 ditetapkan harga TBS untuk semua provinsi dengan syarat petani dan perusahaan wajib bermitra," akunya. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Bahas Dilema Harga TBS Sawit, Robi Agusman Harahap: Potongan 5-10 Persen di PKS = Pungli'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER