Senin

22 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 1 Februari 2017 | 00:00 WIB

    Telah dibaca 708 kali

    Bupati Dairi Beri Kepala BPK Sumut Cenderamata, Syamsul Qodri Marpaung: Gratifikasi Namanya

    Budiman Pardede
    Wakil Ketua Komisi A DPRDSU H Syamsul Qdri Marpaung, Lc saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (31/1/2017). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc angkat suara terkait maraknya opini publik negatif seputar pemberian cenderamata dari Bupati Kabupaten Dairi KRA Jhonny Sitohang Adinegoro, S.Sos kepada Kepala BPK Perwakilan Sumut, belum lama ini. Apalagi, cenderamata disebut-sebut diberikan pasca-audit BPK Perwakilan Sumut terhadap Laporan Keuangan Pemkab Dairi. Menurut Syamsul Qodri, bila benar Bupati Dairi memberikan sesuatu, maka sama saja melakukan perbuatan melawan hukum dengan sangkaan pemberian gratifikasi. "Harusnya tidak boleh. Gratifikasi namanya," tegas Syamsul Qodri Marpaung kepada www.MartabeSumut.com, Selasa sore (31/1/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.


    Dalam perspektif tindak pidana korupsi (Tipikor), lanjut wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan ini, pejabat dan PNS/ASN tidak diperbolehkan menerima atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun selain yang diatur UU semisal tunjangan resmi. Apabila ada yang diterima atau diberikan seorang pejabat maupun PNS/ASN, Syamsul Qodri yakin telah terjadi perbuatan melanggar hukum. "Kalau yang diterima dan yang diberikan tidak dikembalikan ke negara, tentu jadi perbuatan Tipikor sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001," ujarnya. Politisi PKS itu pun mempertanyakan integritas Bupati Dairi yang masih berani memberi cenderamata saat BPK Perwakilan Sumut melaksanakan audit laporan keuangan Pemkab Dairi. "Kuat dugaan, perbuatan Bupati Dairi masuk kategori melakukan penyuapan sebagai alat mempengaruhi hasil audit," sindirnya. 

    Bagi legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut V Kab Asahan, Kab Batubara dan Kota Tanjung Balai tersebut, seharusnya Bupati Dairi memberikan contoh baik kepada jajaran pejabat dan PNS/ASN. Bukan mempertontonkan praktik melawan hukum sebab gratifikasi tidak diukur dari besar - kecilnya nominal barang melainkan kepentingan tersembunyi yang kemungkinan terselip dibalik pemberian. "Itu mental pejabat dan PNS/ASN yang harus dihentikan. Pemeriksaan dan audit BPK tergolong tugas negara. Jadi jangan pengaruhi dengan memberi apapun. Warga Dairi dan Sumut bisa saja melaporkan kepada penegak hukum," cetus Syamsul Qodri Marpaung dengan nada tinggi.(MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Bupati Dairi Beri Kepala BPK Sumut Cenderamata, Syamsul Qodri Marpaung: Gratifikasi Namanya'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER