Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 30 Januari 2017 | 00:07 WIB

    Telah dibaca 609 kali

    Sutrisno Pangaribuan: Majukan Danau Toba Tanpa Ide Zonasi Halal-Haram

    Budiman Pardede
    nggota DPRDSU Sutrisno Pangaribuan, ST saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Sutrisno Pangaribuan, ST, menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak memiliki rencana strategis dalam pembangunan kawasan Danau Toba secara holistik. Pasalnya, hingga kini ada kesan pola membangun kawasan Danau Toba dilakukan setengah hati, penuh prasangka negatif dan memunculkan opini negatif zonasi halal-haram.

     

    Padahal, ide zonasi halal-haram yang dilontarkan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu, sesungguhnya bukan ide yang berdiri sendiri. "Ada sebuah rencana jangka panjang, menengah dan pendek dari sekelompok elite yang telah dirancang secara matang. Tujuannya tentu untuk memaksa 8 pemerintah kabupaten dan masyarakat di kawasan Danau Toba menerima rencana zonasi halal  dan non halal," terang Sutrisno kepada wwwMartabeSumut.com, Sabtu malam (28/1/2017) melalui saluran telepon.

     

    Bermakna Negatif


    Anggota Fraksi-PDIP DPRDSU ini melanjutkan, konsekuensi logis formal zonasi halal-haram itu bermakna negatif bahwa akan ada ekspansi secara besar-besaran manusia, fasilitas, modal, strata sosial, budaya, suku dan agama terkait pemnuhan kebutuhan zonasi. Akibatnya tentu saja perjumpaan bahkan benturan antar-komponen kehidupan sosial yang membuat pembangunan bukan jadi berkat melainkan masalah baru. Sebuah perjumpaan yang disebutnya tidak alamiah sebab dilakukan demi memenuhi selera para elite yang sering kali tidak mewakili kebutuhan masyarakat. Sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, katanya, berulangkali telah disampaikan gagasan kepada Pemprovsu maupun kepada 8 Pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba agar membuat perencanaan transportasi publik semisal kereta api selain jalan tol. "Saya sering menyampaikan usulan itu. Kereta api merupakan transportasi murah, ramah lingkungan serta moda transportasi masa depan. Tapi sama sekali tidak disambut dengan menyatakan bahwa infrastrukur kereta api hanya fokus di pantai timur," sesalnya. Pembangunan pun dipastikan Sutrisno sejatinya bermuara pada kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maka syarat utama pembangunan adalah pelibatan masyarakat secara partisipatif. Pembangunan kawasan Danau Toba ditujukan bagi masyarakat yang mendiami kawasan itu, bukan untuk orang luar. Sehingga yang pertama kali harus dilakukan adalah persiapan sosial bahkan persiapan manusia. Bukan apa-apa, imbuh dia lagi, ketika kawasan Danau Toba akan dijadikan daerah tujuan wisata nasional, regional hingga internasional, maka masyarakat harus dipersiapkan bertransformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat agraris yang bernuansa wisata sekaligus bertransformasi budaya. "Sehingga dari seluruh hal yang akan dibangun, maka harus dimulai dari pemetaan berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat di kawasan Danau Toba," cetusnya.

     

    9 Langkah Bijak


    Oleh karena itu, anggota Komisi C DPRDSU itu meminta Pemerintah pusat, Pemprovsu dan 8 Pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba melakukan 10 langkah bijaksana. Diantaranya: Pertama, pemerintah di semua level diminta lebih terbuka terkait rencana pembangunan. Masyarakat harus dijadikan sebagai subjek pembangunan sehingga dalam setiap tahapan pembangunan harus jelas keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Kedua, pembangunan manusia dan persiapan sosial harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Sekolah-sekolah formal harus dijadikan tempat penyampaian informasi menyangkut pembangunan sektor pariwisata. Kegiatan intra dan ekstra kokurikuler sekolah wajib berbasis budaya dan pariwisata agar generasi baru tampil jadi masyarakat yang akrab dengan pariwisata. Ketiga, lembaga keumatan untuk semua agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hendaknya dilibatkan dalam seluruh kegiatan pembangunan. Kebudayaan dan pariwisata akan masuk materi yang disampaikan di acara- acara ibadah, adat maupun ritual lainnya supaya terbangun kesadaran kolektif dalam membangun kebudayaan/pariwisata. Keempat, masyarakat yang mendiami kawasan Danau Toba sangat egaliter dan gemar berdiskusi. Pemerintah di semua level diminta membangun dialog secara partisipatif dalam rangka pembangunan kebudayaan/pariwisata. Kelima, pemberdayaan grup diskusi yang dimiliki berbagai komunitas, marga, huta, maupun ikatan lain yang dapat dijadikan sebagai ruang dialog dan pengumpulan ide, gagasan serta spirit dalam rangka pembangunan kawasan Danau Toba. Keenam, kawasan Danau Toba sudah terbuka jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Oleh karenanya, negara melalui pemerintah jangan lagi menyuguhkan hal-hal yang mengakibatkan kemunduran. Gagasan zonasi halal-non halal tidak memenuhi aspek keadilan, universal dan cenderung menghadirkan ketertutupan. Ketujuh, kawasan Danau Toba tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas karena telah melampaui sekat- sekat toleransi. Kawasan Danau Toba tempat tumbuh dan berakarnya kerukunan. Tidak seorang pun yang tinggal di kawasan Danau Toba takut memeluk agama/kepercayaannya, ragu menjalankan ibadah, khawatir dengan ritualnya atau cemas mendirikan rumah ibadah. Sehingga sangat tidak bijak menghadirkan ide zonasi halal-haram sebab mengganggu kerukunan yang telah terpupuk lama. Kedelapan, kepada Pemprovsu melalui kementerian pariwisata, BODT, Gubernur Sumatera, Dinas Pariwisata Provinsi, Bupati, instansi pemerintah terkait dan siapapun secara sendiri maupun berkelompok, sebaiknya tidak lagi berpikir tentang zonasi halal-haram di kawasan Danau Toba. Kesembilan, hampir bisa diaminkan, kawasan Danau Toba merupakan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan berisi kekayaan madu. Satu anugerah TYME yang patut dijaga dan dirawat secara kolektif.


    "Biarlah kawasan Danau Toba tempat tumbuhnya kebaikan dan cinta kasih. Sehingga tidak ada lagi dendam maupun prasangka dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata di kawasan tersebut. Mari kita berhenti berpikir dan bertindak diskriminatif melalui ide tentang zonasi halal-haram. Halal dan haram makna yang tidak universal bahkan cenderung diskriminatif serta berpotensi melanggar HAM. Saya harap tidak muncul  lagi pemikiran membuat sekat, kotak-kotak untuk masyarakat di kawasan Danau Toba," tutup Sutrisno. (MS/BUD)

     

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Sutrisno Pangaribuan: Majukan Danau Toba Tanpa Ide Zonasi Halal-Haram'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER