Minggu

17 Feb 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 29 Januari 2017 | 00:37 WIB

    Telah dibaca 637 kali

    DPRDSU Terima Kunjungan Konsultasi Banggar DPRD Nisel & Boyolali

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU menerima kunjungan DPRD Kab Nisel dan DPRD Kab Boyolali, Rabu siang (25/1/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syah Afandin, SH, Mustofawiyah Sitompul dan Baskami Ginting menerima kunjungan anggota Banggar DPRD Kab Nias Selatan (Nisel) dan DPRD Kab Boyolali, Rabu siang (25/1/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Rombongan DPRD Nisel dipimpin Ketua Sidi Adil Harita bersama 9 legislator sedangkan DPRD Boyolali dipimpin Ketua Paryanto, SH, MH dan 20 anggota Dewan.


    Pantauan www.MartabeSumut.com, pertemuan dilakukan di ruang Banggar DPRDSU Lt II dengan agenda konsultasi tupoksi DPRD dalam menjalankan Banggar. Ketua DPRD Nisel Sidi Adil Harita mengatakan, kelembagaan DPRD Nisel saat ini punya 35 wakil rakyat dan sengaja datang ke Banggar DPRDSU untuk mempertanyakan 3 poin. "Kami mau tanya, saat APBD Nisel ditetapkan, adakah kewenangan pemerintah daerah/SKPD menurunkan atau menaikkan anggaran setelah evaluasi Mendagri? Lalu, bagaimana tunjangan esselon III dan IV yang telah dilantik namun sebatas staf tanpa tunjangan? Kami mau tanya pula pola pembahasan Perubahan (P) dan Rancangan (R) APBD mulai dari KUA-PPAS hingga sinkronisasi Banggar dan TAPD. Ada gak kewenangan pemerintah secara sepihak mengubah hasil sinkoronisasi sebelum APBD disahkan," ujar Ketua DPRD Nisel Sidi Adil Harita bertanya. Dia mengungkapkan, tunjangan perumahan setiap anggota DPRD Nisel Rp. 10 juta dan tunjangan komunikasi Rp. 2,5 juta sehingga rata-rata menerima Rp. 16 juta/bulan. "Nisel daerah pertama di Sumut yang menyerahkan pengesahan APBD 2017 Rp. 1,1 T kepada Gubsu pada 29 November 2016," akunya

    Dana Bagi Hasil


    Sementara Ketua DPRD Kab Boyolali Paryanto, SH, MH mengakui, kunjungan ke DPRDSU merupakan balasan setelah beberapa waktu lalu DPRDSU datang ke Boyolali saat hari pangan sedunia. "DPRD Boyolali punya 45 kursi dari 7 Parpol dan 5 Fraksi. Kami ingin mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH)," ucap Paryanto. Menanggapi pertanyaan DPRD Nisel dan Boyolali, anggota Banggar DPRDSU Mustofawiyah Sitompul menjelaskan, terkait DBH ke kab/kota, Provinsi Sumut sudah melunasi sejak 2016. "Dewan berhak menanyakan berapa asumsi DBH. Saya harap DBH untuk Nisel telah beres," tegas Mustofawiyah, diikuti tanggapan Ketua DPRD Nisel yang menyatakan masih ada belum lunas. Kalau Nisel belum terima, Mustofawiyah menyatakan jadi masukan bagi DPRDSU. "Pertanyakan saja kepada Gubsu/Permprovsu. Psikologisnya, memang seolah-olah bupati/walikota dan Gubernur sengaja menganggap tidak setara dengan DPRD. Padahal sama. Makanya tidak boleh eksekutif melakukan perubahan setelah sinkronisasi. Kementerian keuangan pun tidak berhak mengintervensi setiap anggaran yang sudah disahkan dalam APBD," terangnya, sembari membeberkan, APBD Provinsi Sumsel hanya Rp. 7,2 T tapi uang perjalanan dinas DPRD Sumsel 4 hari Rp. 31 juta sementara DPRD Kab Banyuasin Sumsel Rp. 28 juta selama 4 hari.

    Yang terjadi saat ini, imbuh Mustofawiyah lagi, muncul keegoan pimpinan di Sumut. "Perjalanan dinas DPRD Nisel kok cuma Rp. 370 ribu/hari," heran Mustofawiyah. Dia menambahkan, tunjangan perumahan anggota DPRDSU saat ini mencapai Rp. 23 juta/bulan, anggota DPR RI Rp. 25 juta/bulan dan anggota DPRD Kab Boyolali Rp. 8 juta/bulan. Mustofawiyah mengimbau semua anggota DPRD menguasai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebab merupakan acuan pemerintah bekerja 5 tahun. Semua pihak diingatkannya tidak boleh ribut atau negosiasi lagi setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS. Bagi Mustofawiyah, anggota DPRD wajib jeli mengusulkan program melalui 4 pintu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mulai dari Musrenbang dari kec-provinsi, hasil Reses DPRD, pembicaraan khusus Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam komisi-komisi DPRD serta janji Pilkada bupati, walikota bahkan gubernur. "Setiap 31 Mei tahun berlajan RKPD ditutup. Eksekutif tidak berwenang merubah pagu anggaran. Kalo mengubah satuan tiga bisa saja setelah sinkronisasi," ujarnya. Pada sisi lain, sebut Mustofawiyah, supervisi KPK kepada eksekutif tidak memperbolehkan lagi ada dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada kab/kota. Soal esselon III dan IV yang tidak dapat TPP, dia menyarankan dikejar saja ke Gubsu. "Tunjangan perumahan Dewan di Boyolali cari harga tertinggi di sana," tutup Mustofawiyah. Pertemuan berakhir pukul 12.30 WIB usai sessi foto bersama dan tukar cenderamata. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'DPRDSU Terima Kunjungan Konsultasi Banggar DPRD Nisel & Boyolali'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER