Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 395,   Bulan Ini : 56.203
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 11 Desember 2016 | 00:16 WIB

    Telah dibaca 606 kali

    Sumut Juara II Korupsi, DPRDSU : Asal Jangan Aparat Hukum Saja Bagian dari Juara itu !

    Budiman Pardede
    H Syamsul Qodri Marpaung, Lc (kiri) dan Robi Agusman Harahap, SH saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Bambang Sugeng Rukmono saat peringatan hari anti korupsi di Medan, Jumat (9/12/2016), disambut miris oleh Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc dan Ketua F-PKB DPRDSU Robi Agusman Harahap, SH.

     

    Pasalnya, Kajatisu Bambang Sugeng Rukmono membeberkan 3 provinsi pemilik perkara korupsi tertinggi se-Indonesia yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) diantaranya Kejati Jawa Timur, Kejati Sumut dan Kejati Jawa Tengah. Kedua legislator sepakat, informasi Kajatisu tersebut patut jadi bahan refleksi serius bagi kalangan penegak hukum khususnya di Sumut. "Kalo kasus koruptor ya sikat aja. Kita sangat dukung. Cuma, asal jangan aparat hukum dan pihak Kejati Jatim, Kejati Sumut dan Kejati Jateng yang jadi bagian dari korupsi atau juara tersebut," sindir Syamsul Qodri Marpaung, saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com, Sabtu sore (10/12/2016) melalui jaringan pesan WhatsApp. Politisi PKS ini melanjutkan, apa yang terjadi dengan Sumut sejak 2 tahun terakhir diobok-obok KPK, seyogianya membuat kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua masyarakat Sumut untuk membenahi perilaku masing-masing. 

     

    Suka tak suka, mau tak mau, kata Syamsul Qodri, informasi Kajatisu tersebut patut disikapi dengan jiwa besar. Kendati ada perasaan tidak enak mengetahuinya, tapi Syamsul Qodri berharap fakta yang ada memberikan efek positif bagi perubahan Sumut kedepan khususnya mental aparat penegak hukum, pejabat dan pegawai di semua birokrasi pemerintahan. "Mari kita revolusi mental seperti pesan Pak Presiden Jokowi. Kalo kasus korupsi yang ditangani Kejati Sumut juara II tertinggi dibanding 32 provinsi lain di Indonesia, ya kita harap bukan karena perilaku aparat Kejati-nya bagian dari juara itu," ucap wakil rakyat asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kab Batubara dan Kota Tanjungbalai ini lagi. 


    Karena Perilaku Oknum Aparat Hukum?

     

    Hal senada disampaikan Robi Agusman Harahap. Bagi dia, mungkin bukan Sumut-nya yang juara II tapi perilaku oknum aparat hukum di Sumut. "Jujur, kita memang miris. Namun kita tetap perlu merubahnya," cetus Robi kepada www.MartabeSumut.com, Sabtu sore (10/12/2016) melalui jaringan pesan BlackBerry Messenger. Cara merubahnya, lanjut Robi lagi, semua pihak urgen memperbaiki etos kerja dan menghancurkan pola-pola pembusukan budaya korup yang selama ini kental melekat. Artinya, Sumut hanya bisa bebas dari praktik korupsi tatkala jajaran aparat, pejabat, birokrat, wakil rakyat, konglomerat hingga masyarakat bersinergi menciptakan iklim pemerintahan bersih.

     

    Anggota Komisi C DPRDSU ini mencontohkan, sinergi pembersihan praktik korupsi bisa dimulai dari unsur terkecil instansi pemerintah pelayanan publik. Diantaranya lingkungan, kelurahan, kecamatan bahkan kantor walikota/bupati. Robi yakin, bila kepala lingkungan dan ASN/PNS menjalankan birokrasi pemerintah tanpa pamrih, niscaya jadi percontohan baik kepada aparat lain. Rakyat yang menerima pelayanan publik pun disebutnya akan tampil sebagai "Humas" pemerintah. Menyuarakan sikap aparat yang tidak bermental suap, menolak diberi gratifikasi serta minus melakukan Pungli. Bila kelak itu terjadi, Robi percaya Sumut mendapat ranking I provinsi paling bersih. "Makanya pejabat pemerintah, legislatif, yudikatif dan masyarakat Sumut harus ikut mengawasi anggaran dan proses pembangunan," tutup legislator asal Dapil Sumut VII Kab Tapsel, Kab Madina, Kab Padang Lawas, Kab Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidimpuan itu optimis. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER