Sabtu

23 Feb 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 16 November 2016 | 00:40 WIB

    Telah dibaca 787 kali

    RDP dengan PLN Sumut, DPRDSU Minta Vendor Perusahaan Negara Dibubarkan

    Budiman Pardede
    Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (15/11/2016). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.co, Medan

     

    Ada yang menarik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) dengan belasan perwakilan Serikat Pekerja Listrik (SPL) Sumut, BPJS Sumut, perusahaan (Vendor) dan PT PLN Wilayah Sumut, Selasa siang (15/11/2016). Pasalnya, selain dikawal ratusan demonstran pendukung SPL, DPRDSU juga merekomendasikan pembubaran semua vendor di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin langsung Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc dihadiri anggota Komisi E seperti Janter Sirait, Firman Sitorus, Ari Wibowo dan Eveready Sitorus. Pihak eksternal diantaranya Manager Niaga PLN Sumut Jadima Purba, Warmen Sihombing dari PLN Pembangkit Sumut, Bambang Utama mewakili kanwil BPJS Sumbagut Aceh/Sumut, perwakilan SPL Rahmid Manik serta pihak vendor PT PLN Sumut meliputi Darwis dari PT Reza Fiska Pratama serta Pananda Siahaan mewakili PT Delta Elektra Indonesia Unit Ground Patrol. Dalam rekomendasinya, Syamsul Qodri membacakan 4 poin. Pertama, PLN Sumut harus mengundang semua vendor, BPJS Sumut, Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk membahas dugaan pelanggaran pidana seputar manipulasi data hingga pungli terhadap ribuan pekerja kontrak Aplikasi Catat Meter Terpadu (ACMT) PT PLN Sumut. Kedua, Komisi E DPRDSU akan konsultasi ke PLN pusat terkait mekanisme kontrak antara PLN Wilayah dengan para vendor selaku perusahaan yang mempekerjakan pencatat meteran maupun pekerja operator pembangkit. Ketiga, pembubaran vendor di BUMN dan perusahaan pemerintah lainnya sebab dianggap sarang korupsi, kolusi dan pungli. Keempat, Komisi E DPRDSU akan membahas secara internal dan merekomendasikan kepada pimpinan Dewan tentang pembentuksan Panitia Khusus (Pansus) nasib ribuan pekerja kontrak PLN Sumut.

     

    Lima Masalah


    Sebelumnya, semua undangan telah menyampaikan argumentasi masing-masing. Pihak SPL mempersoalkan 5 masalah seputar status pembaca meter, penyelesaian Sistem ACMT yang tidak jelas sebab ada 600 pekerja putus kontrak tanpa tunjangan jelas. Kemudian masalah PHK sepihak 81 pekerja di Pakam oleh vendor PT Indah Mandiri Sari, gaji dibawah UMK, pekerja di pembangkit dianggap sebagai cleaning service padahal faktanya operator pemeliharaan. Selanjutnya pemotongan PPh pekerja pembangkit sebesar 2 persen. Sedangkan Manager Niaga PLN Sumut Jadima Purba mengatakan, rasio baca meteran PLN saat ini masih dalam penataan. Soal pekerja pembaca meteran disebutnya jadi hak vendor sesuai kontrak kerja. Baik jumlah meteran pelanggan yang wajib dibaca tiap hari hingga rekrutmen pekerja. "Rasio baca 1 orang/hari. Angka-angka yang dianggap terlalu besar dan di daerah terpencil. Kami sudah disain agar tidak ada melebihi kapasitas baca. Rasio ini tidak berdampak pada penambahan pekerja. Kita sudah teken untuk 6 area," kata Purba.

     

    Sementara anggota Komisi E DPRDSU Janter Sirait secara lantang meminta perusahaan atau vendor di BUMN dan perusahaan pemerintah harus dibubarkan. Diakui Janter, saat ini banyak sekali masalah di PLN Sumut. "Masak UMK tenaga kontrak pun dikenai PPh 21 termasuk hak normatif. Bentuk saja Pansus DPRDSU. Bubarkan perusahaan-perusahaan vendor karena jadi tempat kolusi, korupsi dan pungli. Termasuk perusahaan negara lainnya. Kita ke Jakarta menemui PLN pusat. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini," cetus Janter. Usai RDP, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Manager Niaga PLN Sumut Jadima Purba terkait pembubaran vendor. "Wahh, saya gak komentarlah. Kujawab ya, salah. Kujawab tidak juga salah," tepisnya berlalu. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'RDP dengan PLN Sumut, DPRDSU Minta Vendor Perusahaan Negara Dibubarkan'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER