Jumat, 11 November 2016 | 00:00 WIB

Telah dibaca 741 kali

DPRDSU Cecar Niat Pemprovsu Selesaikan Konflik Agraria & Lahan Eks HGU PTPN II 5.873 Ha

Budiman Pardede

Atas: Sarma Hutajulu (kiri) dan Fernando Simanjuntak. Bawah: Rony R Situmorang (kiri) dan Parlin usai RDP di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/11/2016). (Foto: www.MartabeSumut.com)

www.MartabeSumut.com, Medan

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Sarma Hutajulu, SH mencecar niat baik Pemprovsu menyelesaikan ratusan konflik agraria di Sumut termasuk mengambangnya distribusi lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873, 06 Ha. Sarma menilai, langkah Pemprovsu menyelesaikan konflik agraria tidak jelas sehingga rentan konflik horizontal.

Pantauan www.MartabeSumut.com saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRDSU, Kamis siang (10/11/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, tampak hadir beberapa pimpinan kelompok tani seperti Syaipal dan Johan Merdeka. Terlihat pula Kakanwil BPN Sumut Bambang P, Kabid Sengketa Lahan Biro Pemerintahan Umum Pemprovsu Parlin serta mewakili Dinas Perkebunan Sumut Berlian br Marbun. Anggota Komisi A yang hadir diantaranya Rony R Situmorang, Fernando Simanjuntak, Hartoyo dan Burhanuddin Siregar. "Kok bisa Pemprovsu membentuk Tim B plus tapi tidak bisa mengeksekusi masalah? Bagaimana ini tidak jelas? Niat ada gak? Jangan ngalor ngidul," cecar Sarma kepada Parlin dan Berlian br Marbun, sembari menegaskan konflik lahan di Sumut bukan masalah baru sebab hanya menunggu komitmen/niat baik Pemprovsu.

Lima Kesimpulan

Diakhir RDP, Sarma pun membacakan 5 kesimpulan RDP meliputi: Pertama, Komisi A DPRDSU memminta Pemprovsu membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria di Sumut. Kedua, Pemprovsu membuat road map konflik agraria dengan mengutamakan kepentingan rakyat dibanding pemilik modal. Ketiga, BPN Sumut dan kab/kota tidak boleh mengeluarkan alas hak apapun di lahan eks HGU PTPN II. Bila ada, supaya dilakukan proses hukum atau tindakan internal lembaga. Keempat, penghentian tindakan kriminalisasi kepada warga yang menuntut. Kelima, aparat kepolisian di jajaran Polda Sumut serius memberantas mafia tanah. Sebelumnya, br Simamora dari kelompok tani memohon segera dibentuk Pansus penyelesaian tanah. "Kami bukan mau kaya tapi hanya mengingingkan setapak lahan hidup. Kami selalu diteror dengan kelewang oleh oknum-oknum aparat, OKP dan preman-preman yang jadi suruhan developer/pengusaha. Tolong pihak hukum mengusut tuntas daerah-daerah konflik lahan sebelum terjadi bentrokan berdarah. Mohon tinjau. Masak ada ratusan hektare dikuasai seorang pengusaha saja," sesalnya.

Semua Konflik Lahan Sudah Diakomodir

Kabid Sengketa Lahan Biro Pemerintahan Umum Pemprovsu, Parlin, menjelaskan, semua konflik lahan sudah diakomodir dalam risalah tanah yang dibuat Tim B Plus sejak tahun 2000. Dari tahun 2002, katanya, baru tahun 2014 direspon Meneg BUMN. Lalu tanggal 15 Januari 2015 keluar Surat Meneg BUMN tentang lahan eks HGU dan daftar nominatif (nama urutan penerima). Pemprovsu disebut Parlin hanya memfasilitasi kab/kota. "Kita ada upaya menyelesaikan. Kami akan minta masukan Pemkab sebab lahan PTPN II ada di daerah. Dalam waktu dekat ada kemajuan sesuai arahan Pak Gubsu. Tapi Pemprovsu sifatnya menunggu tanpa bisa eksekusi," terang Parlin. Kakanwil BPN Sumut Bambang P mengakui, konflik tanah di Sumut sangat banyak antara siapa saja. Baik pihak badan hukum swasta dan warga atau antara warga dengan badan hukum milik negara. "Masalahnya adalah asset. Kalo kita salah menerbitkan sertifikat, maka kita kena sanksi hukuman," ucap Bambang, sambil menambahkan, di lahan PTPN II banyak sekali terlibat mengelola tanah termasuk masyarakat umum, oknum PTPN II hingga oknum-oknum aparat. Dinas Perkebunan Sumut Berlian Marbun membenarkan secara Nasional kasus sengketa lahan terbesar berada di Sumut. "Kegiatan kami cuma memfasilitasi dan membina 100 perusahaan di Sumut. Tapi semua buntu khususnya lahan PTPN II karena keputusan ada di kementerian," ujarnya.

Kaji Ulang Lahan Bermasalah

Usai RDP, www.MartabeSumut.com menemui anggota Komisi A DPRDSU Fernando Simanjuntak dan Rony R Situmorang. Menurut Rony, sebelum pertikaian berdarah-darah terjadi di Sumut, ada baiknya dikaji ulang semua lahan bermasalah berikut tanah eks HGPU TPN II seluas 5.873 Ha yang akan didistribusikan. "Alokasikan saja tanah eks HGPU TPN II seluas 5.873 Ha itu untuk fasum, fasos dan kepentingan umum. Misalnya Tpemakaman umum, sekolah, rumah sakit, penelitian, rumah pensiunan PTPN, lahan hijau atau taman-taman kota. Jangan jadi lahan perumahan, mall dan kawasan bisnis. Kalo untuk kepentingan umum pasti tidak ada yang ribut," kata politisi Demokrat ini. Sementara Fernando Simanjuntak mengingatkan Pemprovsu jangan terkesan membiarkan tanah eks HGU PTPN II tidak bermanfaat atau dijadikan ajang "mainan" mafia tanah yang rawan konflik berdarah antara warga di Sumut. "Beri kepastian dong, jangan mengambang," imbau politisi Golkar itu. Dilokasi sama, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Kabid Sengketa Lahan Biro Pemerintahan Umum Pemprovsu, Parlin. Menurut dia, eks HGPU TPN II seluas 5.873 Ha akan dialokasikan untuk tuntutan garapan masyarakat, perumahan karyawan PTPN II, penghargaan kepada masyarakat Melayu dan USU. "Pelepasan lahan dari Menteri terkait belum ada sampai sekarang. Niat kita besar kok. Tapi gimana ? Kita hanya menunggu kebijakan pusat," tutup Parlin. (MS/BUD)