Senin

22 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 6 November 2016 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 607 kali

    Menguji Keberanian Dishut Sumut, DPRDSU: Tidak ada Toleransi Bagi Perusak Hutan !

    Budiman Pardede
    Sekretaris Komisi C DPRDSU Sutrisno Pangaribuan, ST saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Sutrisno Pangaribuan, ST membeberkan, belum lama ini dirinya menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dari seorang wakil rakyat Kota Padangsidimpuan. Isinya tentang surat Dinas Kehutanan (Dishut) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) No 522/ 016/ Linhut/ 16 tanggal 27 Mei 2016 terkait pemanggilan para pelaku pengerjaan kawasan hutan. Surat disebut Sutrisno bersifat penting dengan perihal pemberitahuan yang ditandatangani Kabid Perlindungan Hutan Ir Yuliani Siregar, MAP.


    Kepada www.MartabeSumut.com, Sabtu kemarin melalui ponselnya, politisi PDIP ini melanjutkan, surat merupakan kelanjutan pendataan dan inventarisasi kerusakan kawasan hutan yang dilakukan Dishut Sumut dan Dishut Kab Tapanuli Selatan (Tapsel). Dia menyampaikan, pendataan/inventarisasi sesuai surat Perintah Tugas No: 090/1194 tanggal 23 Mei 2016 yang didasarkan pada UU No 41/1999 tentang Kehutanan jo UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumut. "Jika mengacu ketentuan tersebut, Dishut Sumut menyatakan ada lokasi hutan yang dikuasai/dikerjakan oleh orang per-orang maupun kelompok. Praktik menguasai/mengerjakan kawasan hutan merupakan perbuatan melawan hukum. Secara tegas dinyatakan melanggar UU," ujarnya, sembari mengungkapkan, dari daftar nama pelaku sebagaimana terlampir, didapati nama mirip dengan anggota DPRD Kab Tapsel dan juga nama yang berhubungan dengan oknum Kepala Daerah di Sumut.

    Dishut Sumut Harus Konsisten


    Sebagai wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut 7 Kab Tapsel, Kab Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kab Padang Lawas Utara dan Kab Padang Lawas, yang nota bene tempat kawasan hutan berada, Sutrisno percaya, Dishut Sumut selaku wakil negara harus konsisten menegakkan peraturan per-UU. Segala aktivitas yang diduga melanggar hukum ditegaskan Sutrinos wajib diproses tanpa pandang bulu. "Sekarang kita menguji keberanian Dishut Sumut. Mereka perlu jelaskan kepada publik proses lanjutan dari pemanggilan seluruh pelaku. Apakah para pelaku telah hadir dan mematuhi undangan dalam 14 hari kalender. Dishut Sumut patut mengklarifikasi juga kepada rakyat Sumut apa dasar (alas hak) menguasai/mengerjakan kawasan hutan. Saya ingatkan ya, tidak ada toleransi bagi perusak hutan," cetusnya.

    Tunjukkan Dokumen Pengusahaan Hutan


    Terhadap para pelaku yang menguasai/mengerjakan kawasan hutan, Sekretaris Komisi C DPRDSU itu meminta patuh dan hadir di kantor Dishut Sumut Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 No 14 Medan dalam tempo 14 hari kalender untuk memberikan keterangan seputar dokumen yang jadi dasar menguasai/mengerjakan kawasan hutan. Jika para pelaku tidak memenuhi undangan dalam 14 hari kalender, Sutrisno pun memastikan para pelaku melakukan pembangkangan terhadap negara. "Bisa upaya paksa dengan meminta bantuan penegak hukum (Polri). Bila para pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen menguasai/mengerjakan kawasan hutan, saya sarankan Dishut Sumut melanjutkannya ke proses hukum," ingat Sutrisno, sembari meyakini, fakta miris ini membuktikan bahwa proses penyelesaian Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumut ada persoalan sebab saat pembahasan Ranperda RTRW lokasi itu tidak pernah dimasukkan daftar inventaris masalah. Seharusnya, terang Sutrisno lebih jauh, Pemerintah Provinsi Sumut jujur dan terbuka soal kawasan hutan yang masih bermasalah. Bila benar ada anggota DPRD Tapsel dan Kepala Daerah di Sumut terlibat, maka tindakan tersebut dinilainya bertentangan dengan UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. "Sehingga para pelaku tidak layak sebagai penyelenggara negara/pemerintah/pemerintah daerah. Aparat penegak hukum dan Polda Sumut saya harap melakukan penyelidikan dengan memeriksa pihak terkait," tutup Sutrisno. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Menguji Keberanian Dishut Sumut, DPRDSU: Tidak ada Toleransi Bagi Perusak Hutan !'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER