Selasa

22 Mei 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.323,   Bulan Ini : 52.190
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 4 Oktober 2016 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 507 kali

    Bahas Konflik Tapal Batas Sumut-Riau, Komisi A DPRDSU Usir Staf Bappeda Sumut

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU menggelar RDP terkait konflik tapal batas Sumut-Riau, Senin siang (3/10/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas konflik tapal batas Kab Labuhan Batu Selatan (Labusel) Sumut dengan Kab Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, Senin siang (3/10/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pantauan www.MartabeSumut.com, saat RDP berlangsung, beberapa anggota Komisi A mengusir staf perempuan dari Bappeda Sumut lantaran dianggap tidak kompeten menjelaskan persoalan.

     

    Ketua Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu, SH (F-PDIP) langsung memimpin RDP didampingi Wakil Ketua Richard P Sidabutar, SE (FP-Gerindra). Anggota Komisi A yang hadir diantaranya Anhar A Monel, M Syarif Rawi, Burhanuddin Siregar, Ronny Situmorang, Sampang Malem dan Putri SM Daulay. Sementara pihak eksternal tampak Asisten I Pemprovsu Hasiholan Silaen, Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprovsu Ilyas Hasibuan, Plt Ka Biro Pemerintahan Umum Sumut Ilyas Sitorus,  Asisten I Pemkab Labusel Zuhri, anggota DPRD Labusel Tulus, Bappeda Sumut, Biro Keuangan Sumut, BPN Provsu, Disbun Labusel, Kadishut Labusel, Camat Kampung Rakyat dan Camat Torgamba Kab Labusel.

    "Sesuai Kunker Komisi A DPRDSU pada 20 Sept 2016 ditemukan masalah tapal batas Kab Labusel Sumut dengan Kab Rohil Riau. Banyak kami lihat potensi konflik horizontal semisal gangguan keamanan, kerawanan sosial, terhambatnya pembangunan dan aski main hakim sendiri. Kami amati komitmen Pemprovsu sangat rendah menyelesaikan. Beberapa kali kami ajak Biro Pemerintahan ikut Kunker, tapi selalu tidak mau. Di Kec Manduamas dan kec Singkil telah terjadi bacok-bacokan akibat konflik tapal batas," singkap Sarma, seraya menegur staf perempuan dari Bappeda Sumut. "Kita datang bukan mau duduk-duduk dan main-main. Silahkan telepon pimpinan Anda kalau Anda tidak kompeten memberi penjelasan," cetus Sarma dengan nada tinggi, tatkala mengabsen undangan. Anggota Komisi A Burhanuddin Siregar lebih keras lagi. Bagi dia, niat Pemprovsu tidak serius menyelesaikan konflik tapal batas sementara rakyat bisa ribut sampai berdarah-darah. "Udah keluar saja dan cari pimpinan Anda di Bappeda. Media juga harus menulis hal-hal seperti ini. Pemprovsu terlalu sering mempertontonkan kondisi yang tidak tepat," sesalnya. Melihat kegeraman Komisi A DPRDSU, staf Bappeda tersebut langsung keluar ruangan.

    Tidak Guna Bila Mendagri Cuma Disurati

     

    Anggota Komisi A DPRD Labusel, Tulus, menjelaskan, apa yang dilakukan Pemprovsu selama ini tidak akan ada gunanya bila Mendagri cuma disurati saja. DPRD Labusel disebutnya kesulitan menggunakan anggaran karena ketidakjelasan tapal batas Labusel-Rohil. Kita coba ke Senayan DPR RI dan Mendagri. Andai Labusel bisa, pasti kami putuskan. Tapi ini tapal batas provinsi. Setiap tahun berkurang rakyat kami. Warga banyak punya 2 KTP. Kalo bisa kita gedor saja Jakarta karena konflik berdarah rentan pecah setiap saat," ingat Tulus. Asisten I Pemprovsu Hasiholan Silaen menanggapi, apa yang disampaikan Komisi A DPRDSU dan Pemkab Labusel sama seperti dirasakan Pemprovsu. "Sudah ada laporan kita pada 22 Mei 2015 ke Kemendagri. Namun yang bisa menyelesaikan hanya pemerintah pusat. Sekarang bagaimana kita mendesak pusat menyelesaikan masalah tapal batas," tepis Hasiholan.

     

    Artinya, lanjut dia lagi, bila sudah ada keputusan kelak, itu bukan berarti menghilangkan hak perdata tapi hanya mendudukan tapal batas. Hasiholan berkeyakinan, tidak ada teori pembiaran Prmprovsu menangani konflik tapal batas. "Sekarang ada konflik Labusel vs Rokan Hilir, Palas vs Rokan Hulu (Riau) dan Danau Toba saja sudah diklaim Aceh milik mereka. Kita sama-sama dorong Permendagri keluar agar selesai masalah tapal batas," imbaunya. Ketua Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu akhirnya mengeluarkan 3 kesimpulan rapat. Diantarnya melakukan Kunker bersama Pemprovsu dan Pemkab Labusel untuk menemui Mendagri dan Komisi II DPR RI di Jakarta bulan Oktober. "Potensi konflik horizontal sangat tinggi kedepan bila tidak diselesaikan. Jangan sampai ada klaim Aceh bahwa Danau Toba milik mereka," heran Sarma.(MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER