Minggu

17 Feb 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 24 Agustus 2016 | 00:00 WIB

    Telah dibaca 636 kali

    Pemprovsu Diminta Benahi Infrastruktur, Juliski: Bukan Program Prioritas Tapi Kebutuhan Rakyat

    Budiman Pardede
    Tiga SKPD Pemprovsu saat Raker bersama Komisi D DPRDSU, Selasa pagi (23/8/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) serius membenahi berbagai proyek infrastruktur publik di Sumut semisal jalan, jembatan, drainase, perumahan hingga saluran irigasi. Hal itu terungkap saat Rapat Kerja (Raker) DPRDSU bersama Bappeda Sumut, PSDA Sumut dan Dinas Tarukim Sumut, Selasa pagi (23/8/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.


    Pantauan www.MartabeSumut.com, Raker dipimpin Ketua Komisi D DPRDSU M Faisal (FP-Golkar), Wakil Ketua Fajar Waruwu (FP-Gerindra) dan Sekretaris Nezar Djoely (FP-NasDem). Tampak hadir anggota Komisi D DPRDSU seperti Ir Juliski Simorangkir, MM (F-PKB), Ir H Darwin Lubis (FP-Hanura) Drs Yulizar P Lubis, MPsi (F-PKB), Drs Baskami Ginting (F-PDIP), H Muchrid Nasution, SE (FP-Golkar), Analisman Zalukhu, S.Sos, MSP (F-PDIP) serta beberapa anggota Komisi D lainnya. Sementara pihak eksternal terlihat Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis, Kadis Tarukim Sumut Ir Ibnu Sri Hutomo, MM dan perwakilan PSDA Sumut. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi D Juliski Simorangkir mengungkapkan temuan ketika melakukan Kunker beberapa waktu lalu. "Banyak pekerjaan yang prioritas tapi tidak dikerjakan. Pemanfaatan proyek terkesan tidak untuk tujuan baik. Bukan kegiatan prioritas Pemprovsu diutamakan tapi program kepentingan/kebutuhan rakyat/publik. Mohon perhatian Kepala Bappeda," ingatnya. Pada sisi lain, Juliski menilai anggaran pemeliharaan harus ditingkatkan. Namun harus benar-benar diwaspadai dan diawasi sebab realisasinya cenderung rawan. "Proses tender banyak masalah. Laksanakan dengan benarlah. Saya banyak dengar keluhan-keluhan pemborong," ungkap Juliski.

     

    Kritik Legislator Mengalir Deras


    Beberapa anggota Komisi D mempertanyakan dan mengkritisi banyak hal. Diantaranya: dualisme dana BKP dan dana kab/kota, program e-system online di Sumut, longsor di Km 17 Kep Nias arah Nias Tengah (menuju Nisbar-Nisel) sangat mengganggu rakyat, pertumbuhan ekonomi Sumut 2016 sebesar 5,69 tanpa sektor pertanian, Reses DPRDSU Dapil Medan hampir-hampir tidak ada kewenangan provinsi terkait kerusakan jalan provinsi di Medan termasuk saluran air/drainase hingga proyek Rawasaring yang terkendala RTRW. Persoalan jalan provinsi kerap kupak-kapik dan perlu ditingkatkan jadi jalan Nasional juga mencuat ke permukaan. Begitu pula Jembatan Merah - Natal Kab. Madina yang rusak namun dana Silpa bencana Sumut Rp. 7 M tidak dipakai memperbaiki. Selanjutnya kondisi Kec Kualu Hilir di Kab Lab Batu Utara masih terpencil karena jalan/jembatan penghubung tidak ada padahal daerah penghasil beras. Terdengar pula usulan lain seputar jalan tembus Karo ke Langkat, wacana jalan tol di Kab Tanah Karo, perkembangan proyek Bendungan Lau Simeme, realisasi fisik irigasi sawah-sawah di Sumut, fasilitas publik untuk orang cacat, infrastruktur Dinas Tarukim, kampung nelayan serta BKP dan Bansos diperbanyak supaya mendukung program Pemprovsu di kab/kota.

     

    Menjawab berbagai masukan, Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis mengakui, selama ini fasilitas publik untuk orang cacat memang kurang tersedia di Sumut. Sementara proyek Bendungan Lau Simeme disebutnya sudah disikapi dengan menyurati Kepala BWS Sumatera II. "Pembebasan fisik tanah tahun 2017. Masalah Lau Simeme karena berada dalam kawasan hutan konservas/produksi. Masalah Amdal akan kami tanya ke BLH," ucap Arsyad. Dia melanjutkan, tahun 2016 segera dimulai peningkatan status jalan di Sumut. Baik jalan kab/kota jadi jalan provinsi, ataupun jalan provinsi menjadi jalan nasional. "Wacana jalan tol ke Karo saya belum tau secara resmi. Penerapan sistem online kita harap semua SKPD Sumut telah siap pada tahun 2017," tutupnya. Komisi D DPRDSU menskors Raker pukul 13.30 WIB untuk waktu yang ditentukan kemudian. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Pemprovsu Diminta Benahi Infrastruktur, Juliski: Bukan Program Prioritas Tapi Kebutuhan Rakyat'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER