Sabtu

23 Feb 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 2 Agustus 2016 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 1154 kali

    Kerusuhan di Desa Lingga Tanah Karo Cermin Kegagalan Kebijakan Pemerintah

    Dekson H
    Warga Desa Lingga Kab Tanah Karo Membakar alat berat di lokasi relokasi, Jumat (29/7/2016). (Courtesy BNPB)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Peristiwa kerusuhan antar warga Desa Lingga dengan personel Polres Kab Tanah Karo di lahan Relokasi Mandiri Tahap- II Desa Lingga, Jumat (29/7/2016), merupakan puncak dari ketidakpastian dalam penanganan korban erupsi pengungsi Gunung Sinabung. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum serius dalam menangani dampak bencana Sinabung sejak 2013-sekarang.

     

    Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) Manambus Pasaribu mengungkapkan hal tersebut kepada www.MartabeSumut.com melalui Press Release yang dikirimkan, Senin (1/8/2016). Sebagaimana informasi yang dihimpun, kata Manambus, kerusuhan telah mengakibatkan 1 orang meninggal dunia (Abdi Purba) dan 1 orang kritis (Ganepo Tarigan). Sementara sebelumnya, 5 orang warga Desa Lingga (Eddi Sitepu, James Sinulingga, Nahason Sinuraya, Modal Sinulingga dan Sugiarto Meliala) ditangkap dan ditahan oleh Polres Tanah Karo karena diduga membakar peralatan milik pengembang serta tenda pos penjagaan polisi.

     

    Pemerintah Biarkan Korban ?


    Menurut dia, BAKUMSU menilai bahwa kerusuhan tersebut mengesankan pemerintah gagal karena masih membiarkan korban dalam ketidakjelasan dan melepaskan kewajibannya memenuhi hak-hak korban erupsi Sinabung. "Hingga saat ini belum ada kejelasan konsep relokasi tahap II terutama untuk lahan perumahan dan pertanian. Demikian halnya dengan ketidakjelasan hak pinjam pakai kawasan hutan karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 975 Hektare sesuai usul Bupati Tanah Karo kepada Kementerian LHK," tegasnya.


    Ironis lagi, lanjut Manambus, pilihan kebijakan relokasi mandiri yang awalnya dipandang sebagai solusi atas ketiadaan lahan relokasi justru menimbulkan masalah baru. Yakni ketidakteraturan dan konflik horizontal di masyarakat. Relokasi mandiri disebutnya cuma bertumpu pada pemberian sejumlah uang tanpa dibarengi konsep, rencana kerja, mekanisme pelaksanaan hingga pengawasan yang jelas dan terukur khususnya terkait penetapan lokasi relokasi. "Pemerintah terkesan naif menganggap pemberian dana bantuan rumah dan lahan pertanian dengan total Rp. 110 juta per KK akan memungkinkan korban mampu mencari sendiri lahan untuk rumah atau  pertanian tanpa memikirkan potensi konflik. Apalagi pelaksanaan relokasi mandiri terkesan dipaksakan meskipun dalam beberapa kesempatan mendapat penolakan seperti halnya yang dilakukan oleh warga Desa Lingga," ungkapnya.

     

    Tiga Rekomendasi


    Oleh sebab itu, imbuhnya lagi, BAKUMSU merekomendasikan 3 hal penting untuk diperhatikan pemerintah :

     

    1. Dalam hal relokasi, pemerintah harus memiliki konsep dan rencana kerja, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang jelas dan terukur dalam setiap upaya pemenuhan hak-hak korban/warga lainnya. Konsep dan rencana kerja, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja salah satunya bisa diatur dalam Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum dalam memastikan dan mempercepat pemenuhan hak-hak korban bencana Sinabung.

     

    2. Kepastian hukum atas kerusuhan di Desa Lingga wajib dilakukan berdasarkan prinsip imparsialitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan mempertimbangan konteks sosial terjadinya tindak pidana.

     

    3. Kapolri Jendral Tito Karnavian harus segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sumut dan mencopot Kapolres Tanah Karo atas kekerasan yang menyebabkan korban nyawa dan luka kritis di pihak warga. Sebab kekerasan yang menyebabkan korban nyawa bertentangan dengan agenda reformasi di tubuh Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Kemudian ada pula Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. (MS/DEKS)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Kerusuhan di Desa Lingga Tanah Karo Cermin Kegagalan Kebijakan Pemerintah'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER