Minggu, 31 Juli 2016 | 00:03 WIBTelah dibaca 1221 kaliTolak Relokasi Mandiri 1.683 KK Pengungsi Sinabung, Warga Desa Lingga Karo RusuhDekson H![]() Warga Desa Lingga Kab Tanah Karo melakukan aksi perusakan/pembakaran alat berat di lokasi relokasi, Jumat (29/7/2016). (Courtesy BNPB) www.MartabeSumut.com, Tanah Karo
Sutopo
melanjutkan, mengacu informasi polisi, kronologis kejadian perusakan
dan pembakaran terjadi pukul 12.30 WIB saat pelaksanaaan pembongkaran
pagar oleh pihak pengembang
menggunakan 1 unit alat berat dengan panjang lebih kurang 150 Meter dan
lebar 4 Meter yang dipandu Verawenta br Surbakti (pengembang).
Relokasi 1.683 KK
Terkait relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung, kata Sutopo, sebenarnya konsep awal relokasi tahap II direncanakan untuk 1.683 KK. Relokasinya di Desa Siosar dengan mengunakan lahan APL (Areal Pengguna lain) yang tersedia seluas 250 Hektare. "Lahan 250 Hektare ini cukup untuk menampung warga relokasi tahap I (370 KK) dan tahap II (1.683 KK)," terang Sutopo. Namun selain areal untuk perumahan, lanjutnya, juga dibutuhkan ketersediaan areal untuk pertanian (livelihood). Apalagi, keperluan lahan pertanian relokasi tahap I sudah keluar izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 416 Hektare sehingga tahap I sudah terpenuhi bantuan rumah dan bantuan lahan pertanian.
Sedangkan untuk relokasi tahap II (1.683 KK) sesuai usul Bupati Tanah Karo ke Men LHK dibutuhkan lahan pertanian seluas 975 Hektare. Tapi sampai saat ini izin pinjam pakai dari Kem LHK belum keluar sehingga pilihan relokasi tahap II disepakati adalah relokasi mandiri. "Artiya, masyarakat mencari lahan sendiri diluar daerah merah sesuai rekomendasi PVMBG. Dalam hal ini BNPB sudah menyalurkan dana hibah sebesar 190,6 Miliar yang masuk ke APBD Kab Tanah Karo sejak Desember 2015. Masing-masin Kepala Keluarga mendapat bantuan sebesar Rp 110 juta yaitu untuk dana rumah Rp 59,4 juta dan dana usaha pertanian Rp 50,6 juta," singkap Sutopo, sembari menambahkan, mengingat dana tersebut masuk ke APBD Tanah Karo, maka mekanisme penganggaran dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Tanah Karo sedangkan BNPB cuma memberi pendampingan yang diperlukan Pemda. (MS/DEKS) Berita Lainnya |
Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999
Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS. Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari. 3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat. Seks Mau Meningkat, Makan Ikan ! Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria. |