Minggu, 31 Juli 2016 | 00:03 WIB

Telah dibaca 961 kali

Tolak Relokasi Mandiri 1.683 KK Pengungsi Sinabung, Warga Desa Lingga Karo Rusuh

Dekson H

Warga Desa Lingga Kab Tanah Karo melakukan aksi perusakan/pembakaran alat berat di lokasi relokasi, Jumat (29/7/2016). (Courtesy BNPB)

www.MartabeSumut.com, Tanah Karo

Rencana pembangunan relokasi mandiri untuk 1.683 KK masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara mendapat penolakan masyarakat Desa Lingga. Berbagai upaya telah dilakukan banyak pihak namun masyarakat Desa Lingga tetap menolak sehingga saat pembangunan terjadi konflik dan berujung pada kerusuhan antara aparat dengan masyarakat, Jumat (29/7/2016). Satu orang meninggal dunia (Abdi Purba) dan satu oramg kritis (Ganepo Tarigan) dirawat di rumah sakit Medan akibat kerusuhan tersebut.

Informasi diperoleh www.MartabeSumut.com dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Jumat malam (29/7/2016), menjelaskan, berdasarkan laporan Polres Tanah Karo, pada hari Jumat malam (29/7/2016) di lahan relokasi Mandiri Tahap- II Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo, telah terjadi perusakan serta pembakaran alat betat excavator merek Hitachi dan tenda pos polisi yang dibangun untuk mengantisifasi bentrok antara pengembang, masyarakat pengungsi Desa Gurukinayan, Desa Berastepu kontra masyarakat Desa Lingga.

Kronologis perusakan/pembakaran  :

Sutopo melanjutkan, mengacu informasi polisi, kronologis kejadian perusakan dan pembakaran terjadi pukul 12.30 WIB saat pelaksanaaan pembongkaran pagar oleh pihak pengembang menggunakan 1 unit alat berat  dengan panjang lebih kurang 150 Meter dan lebar 4 Meter yang dipandu Verawenta br Surbakti (pengembang).

A. Pagar yang dibongkar tersebut adalah pagar yang sebelumnya dipasang oleh masyarakat Desa Lingga yang mengklaim bahwa lahan itu adalah jalan pemotongan menuju Desa Lingga.

B. Pukul 14.20 WIB kegiatan pembongkaran pagar selesai. Situasi aman dan kondusif.

C. Pukul 14.30 WIB Sekdes Lingga Lotta Sinulingga datang ke pos polisi memprotes tindakan yang dilakukan pengembang dan dibiarkan polisi.

D. Pukul 14.45 WIB sebanyak 150-an masyarakat Desa Lingga terdiri dari ibu-ibu dan laki-laki dewasa melakukan pemblokiran jalan umum, tepatnya di depan tenda pos polisi yang mengakibatkan jalan Kabanjahe Simpang Empat macet total.

E. Pukul 15.30 WIB massa membuka jalan dan bersama-sama menuju ke lokasi pagar yang sudah dibongkar dan berencana melakukan pemagaran kembali.

F. Pukul 17.30 WIB datang ibu-ibu sekira 70 orang ke tenda pengamanan polisi yang ada di lokasi dan menanyakan kepada petugas Polri yang ada di tenda tentang pelaku pembongkaran pagar yang dibuat mereka sebelumnya. Karena tidak mendapat jawaban memuaskan, mereka pun konplain dan melaporkannya ke kaum bapak-bapak.

G. Pukul 18.00 WIB datang masyarakat berkisar 400 orang dari arah lokasi pemagaran menuju ke arah tenda pos polisi sambil berkata "serang, bunuh, bakar". Anggota Polri yang ada di tenda berkisar 15 orang lari ke Polres Tanah Karo untuk meminta bantuan,

H. Pada saat personel meminta bantuan, masyarakat membakar tenda pos polisi dan excavator/beko merek Hitachi warna kuning hingga mengakibatkan terbakar 50 persen.

I. Ketika personel bantuan tiba di TKP, beko dan tenda polisi telah terbakar sehingga meminta bantuan Pemadam kebakaran untuk memadamkannya.

J. Ketika petugas Polres Tanah Karo tiba di TKP, penangkapan terhadap 5 orang warga dilakukan dan diketahui identitasnya : Eddi Sitepu, James Sinulingga, Nahason Sinuraya, Modal Sinulingga dan Sugiarto Meliala. Hingga kini ke-5 orang tersebu sedang menjalani pemeriksaan di ruang Sat Reskrim Polres Tanah Karo.

K. Mengetahui ada masyarakat ditangkap, pada pukul 20.20 WIB sebanyak 200-an masyarakat Desa Lingga mendatangi kantor Polres Tanah Karo. Mereka langsung melempari Polres dengan batu kemudian dibalas dengan tembakan peringatan dan gas air mata.

L. Setelah massa bubar diketahui ada yang meninggal dunia berumur sekira 40 tahun dan sedang di identifikasi.

M. Jumlah personel yang standby di Polres berkisar 200 orang gabungan dengan Polsek jajaran Tanah Karo.

Warga Desa Lingga Keberatan Pagar Dibongkar

1. Masyarakat Desa Lingga keberatan atas pembongkaran pagar yang dilakukan pihak pengembang dikarenakan lokasi tersebut adalah jalan pemotongan menuju Desa Lingga

2. Karena ada masyarakat Desa Lingga yang diamankan di Polres Tanah Karo, maka mereka melakukan penyerangan ke Polres Tanah Karo.

3. Suasana terakhir keadaan sudah dapat dikendalikan dan kondusif sementara aparat polisi tetap siaga.

Relokasi 1.683 KK

Terkait relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung, kata Sutopo, sebenarnya konsep awal relokasi tahap II direncanakan untuk 1.683 KK. Relokasinya di Desa Siosar dengan mengunakan lahan APL (Areal Pengguna lain) yang tersedia seluas 250 Hektare. "Lahan 250 Hektare ini cukup untuk menampung warga relokasi tahap I (370 KK) dan tahap II (1.683 KK)," terang Sutopo. Namun selain areal untuk perumahan, lanjutnya, juga dibutuhkan ketersediaan areal untuk pertanian (livelihood). Apalagi, keperluan lahan pertanian relokasi tahap I sudah keluar izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 416 Hektare sehingga tahap I sudah terpenuhi bantuan rumah dan bantuan lahan pertanian.

Sedangkan untuk relokasi tahap II (1.683 KK) sesuai usul Bupati Tanah Karo ke Men LHK dibutuhkan lahan pertanian seluas 975 Hektare. Tapi sampai saat ini izin pinjam pakai dari Kem LHK belum keluar sehingga pilihan relokasi tahap II disepakati adalah relokasi mandiri. "Artiya, masyarakat mencari lahan sendiri diluar daerah merah sesuai rekomendasi PVMBG. Dalam hal ini BNPB sudah menyalurkan dana hibah sebesar 190,6 Miliar yang masuk ke APBD Kab Tanah Karo sejak Desember 2015. Masing-masin Kepala  Keluarga mendapat bantuan sebesar Rp 110 juta yaitu untuk dana rumah Rp 59,4  juta dan dana usaha pertanian Rp 50,6 juta," singkap Sutopo, sembari menambahkan, mengingat dana tersebut masuk ke APBD Tanah Karo, maka mekanisme penganggaran dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Tanah Karo sedangkan BNPB cuma memberi pendampingan yang diperlukan Pemda. (MS/DEKS)