Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 1 Juni 2016 | 00:06 WIB

    Telah dibaca 1007 kali

    Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qodri Marpaung: Pelepasan SMA/SMK ke Pemprovsu Amanat UU 23/2014

    Budiman Pardede
    Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qodri Marpaung, Lc, saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Syamsul Qadri Marpaung, Lc, mengatakan, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) terkesan berat melepaskan SMA/SMK yang dikelola untuk diserahkan kepada Pemprovsu sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).


    Syamsul Qodri Marpaung membeberkan, ketika ditanyakan kepada dinas pendidikan kabu­paten/kota apakah lega atau tidak melepaskan SMA/SMK ke provinsi, ternyata jawabannya tidak. "Jawaban tersebut disampaikan mereka di forum resmi,” ungkap Syamsul Qodri Marpaung kepada www.MartabeSumut.com, Selasa (31/5/2016) melalui ponselnya. Politisi PKS ini menjelaskan, dengan tidak relanya dinas pendidikan kabupaten/kota, tentu saja menimbulkan kekhawatiran karena para kepala dinas akan ragu terhadap regulasi yang harus diperhatikan khususnya pengelolaan asset daerah. "Pengelolaan aset daerah jika ingin dilepas maka harus ada persetujuan DPRD kabupaten/kota. Para kepala dinas mengaku susah berkomunikasi dengan DPRD dan meminta bantuan DPRDSU agar DPRD kabupaten/kota mau mem-paripurna-kan/melepas aset-aset tersebut," katanya, seraya menegaskan, asset seperti tanah dan bangunan sekecil apapun butuh persetujuan DPRDSU sedangkan kendaraan nominalnya wajib diatas Rp. 5 miliar.


    Menyinggung kewenangan yang ada, Syamsul Qodri Marpaung pun mengakui agak sulit berlaku di sekolah negeri. Beda dengan sekolah swasta yang hanya memindahkan guru, pegawai dan siswanya saja. Sedangkan bangunan tidak menjadi masalah karena milik swasta. Apalagi kalau sekolah tidak mau melepaskan. Makanya, lanjut Syamsul Qodri, Komisi E DPRDSU meminta disiapkan segala berkas. "Melihat kondisinya, saya pesimis penyerahan kewenangan sekolah SMA/SMK negeri dapat berjalan lancar walau dalam waktu 2 bulan,” katanya. Dia menambahkan, ada kelemahan di pemerintah kabupaten/kota seperti neraca aset. Buktinya, di Kabupaten Asahan, BPK memberi opini wajar dengan pengecualian dan yang dikecualikan adalah pelaporan aset. Jika aset-aset tersebut diserahkan ke provinsi, terang Syamsul Qodri Marpaung, maka aset provinsi akan naik sementara di kabupaten/kota berkurang. "Seka­rang neraca aset tidak rapi. Bahkan ada sekolah yang tidak memiliki aset," ungkapnya.


    Tenaga Honorer


    Legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kab Batubara dan Kota Tanjung Balai itu menambahkan, belakangan muncul keluhan dari pemerintah kabupaten/kota terkait tenaga honorer. Sebab provinsi hanya mengisi formulir pengisian untuk PNS sementara formulir isian honor tidak diberikan. "Kalau tenaga honor tidak ditarik, pasti terjadi kekurangan guru. Untuk mencukupi guru honorer, dimana provinsi bisa mendapatnya," sindir Syamsul Qodri Marpaung. Bagi dia, tenaga honorer sebaiknya ditarik ke provinsi. Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi dimintanya segera mencabut moratorium pemindahan personel dari kabupaten/kota ke provinsi. "Jika ini tidak dicabut tentu tidak bisa masuk. Tapi jika dicabut harus diperhatikan jangan sampai dimanfaatkan seluas-luasnya sehingga ada orang yang ingin diselipkan. Bila perlu direvisi dan ditarik. Namun hanya untuk status guru," usulnya. Syamsul Qodri Marpaung berharap, data personel PNS dan swasta juga perlu ditata rapi. Kemudian standard anggaran gaji personel dihitung dengan baik supaya tidak membengkak. Sebab dalam minggu ketiga akan ada penandatanganan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qodri Marpaung: Pelepasan SMA/SMK ke Pemprovsu Amanat UU 23/2014'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER