Senin

27 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 26 Juni 2012 | 17:44 WIB

    Telah dibaca 1850 kali

    SE Mendagri Tak Laku, Usulan Pemekaran Kab Pantai Barat Mandailing Diaminkan

    Budiman Pardede
    Sidang Paripurna DPRDSU, Selasa (26/6), menyetujui pembentukan Kab Pantai Barat Mandailing. (Foto: MartabeSumut)..

    10 Fraksi DPRDSU Aminkan Pembentukan Kab Pantai Barat Mandailing


    Mustofawiyah Sitompul: Kita Akomodasi Agar Jangan Dianggap Menghempang Aspirasi



    MartabeSumut, Medan



    Kendati ada Surat Edaran (SE) Mendagri kepada seluruh kepala daerah yang menginstruksikan penghentian pemekaran wilayah sebelum Pilpres 2014 digelar, toh 10 Fraksi di DPRDSU tak bisa berbuat banyak kecuali mengaminkan usulan pembentukan Kab Pantai Barat Mandaling. Melalui Sidang Paripurna DPRDSU, Selasa (26/6) pukul 10.00 WIB, 10 Fraksi DPRDSU secara bulat menyetujui dan menerima pembentukan Kab Pantai Barat Mandaling yang merupakan pemekaran dari Kab induk Mandailing Natal (Madina).


    Pantauan MartabeSumut di lokasi Paripurna, juru bicara (jubir) Komisi A DPRDSU Hj Syafrida Fitrie, SP, MSP, melaporkan hasil kerja tim yang sejak 2 bulan lalu mendapat penugasan khusus untuk meneliti usulan pemekaran. "Kami di Komisi A telah melakukan kajian verifikasi administrasi, identivikasi kajian teknis, tapal batas, kunjungan lapangan, pertemuan dengan masyarakat, persiapan lahan kantor hingga persyaratan lain. Berdasarkan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, maka kami melihat Kab Pantai Barat Mandailing pantas dimekarkan dari Kab induk Madina," katanya.


    Selanjutnya pimpinan Sidang Paripurna yang juga Ketua DPRDSU H Saleh Bangun memberikan kesempatan 10 Fraksi DPRDSU untuk memberikan tanggapan. Sebanyak 10 juru bicara fraksi semuanya bulat menyatakan mendukung pembentukan Kab Pantai Barat Mandailing. Urutan pembacaan tanggapan meliputi; Fraksi Demokrat oleh Hj. Meilizar Latif, SE, MM, Fraksi Golkar dibacakan Isma PA Pulungan, Fraksi PDIP dengan jubir Analisman Zalukhu, Fraksi PKS oleh Amsal Nasution, Fraksi PAN dibacakan Irwansyah Damanik, Fraksi PPP oleh Bustami HS, Fraksi PDS disampaikan Tohonan Silalahi, Fraksi Hanura oleh Hamamisul Bahsan, Fraksi PPRN jubirnya Rinawati Sianturi dan terakhir Fraksi GBBR dibacakan Yan Syahrin. Selanjutnya sidang diskors beberapa menit untuk membentuk tim perumus dan persiapan SK rekomendasi DPRDSU. Selang 10 menit kemudian skors dicabut dan jubir tim perumus Rahmiana Pulungan membacakan hasil rapat tim. "Tim menyetujui pembentukan usulan pembentukan Kab Pantai Barat Mandailing yang memiliki 6 kecamatan, ibukota di Kec Natal, hibah 3 tahun bertutut-turut dari APBD Sumut dan dana pemilihan kepala daerah ditampung dalam APBD Sumut," cetusnya. Setelah membacakan hasil tersebut, Wakil Ketua DPRDSU Chaidir Ritonga meneken secara resmi keputusan DPRDSU tentang pembentukan Kab Pantai Barat Mandailing. Plt Gubsu yang diwakili Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen menyambut baik sikap DPRDSU atas pembentukan kabupaten tersebut. "Hasil keputusan kami terima dan Pemprovsu akan meneruskan ke Presiden melalui Mendagri," ujar Hasiholan.


    Tidak Menahan Aspirasi


    Usai sidang paripurna, MartabeSumut menemui Sekretaris Komisi A DPRDSU Mostofawiyah Sitompul, SE, terkait keberadaan SE Mendagri dan kebijakan moratorium pemekaran wilayah sebelum Pilpres 2014. Menurut Mustofa, pihaknya di DPRDSU tidak dalam posisi menahan aspirasi masyarakat. "Setahu saya, 2-3 bulan lalu memang ada keluar Edaran Mendagri yang memberitahukan kepala daerah di Indonesia menyangkut tidak dilakukannya pemekaran daerah sebelum Pilpres 2014. Namun lebih baik kita akomodasi saja agar jangan dianggap menghempang aspirasi," ujar Mustofa. Politisi Demokrat itu membeberkan, saat ini sudah ada 491 kab/kota di Indonesia dan 181 usulan pemekaran wilayah yang sedang dalam proses. Dengan jumlah itu, katanya, seharusnya sekaranglah waktu yang tepat bila masyarakat memiliki aspirasi memekarkan wilayah. "Persoalan SE Mendagri atau moratorium kita serahkan kepada kebijakan pusat. Sebab kalo sudah ada usulan yang menjadi rekomendasi DPRD atau gubernur, tentu menjadi grand design bagi pemerintah pusat nantinya dalam menyahuti aspirasi pemekaran," yakin Mustofa. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'SE Mendagri Tak Laku, Usulan Pemekaran Kab Pantai Barat Mandailing Diaminkan'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER