Kamis

21 Mar 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 6 April 2016 | 01:03 WIB

    Telah dibaca 864 kali

    UN SMA Curang, DPRDSU Meradang

    Budiman Pardede
    Sarma Hutajulu (kiri atas), Syamsul Qodri Marpaung (kanan atas), Eveready Sitorus (kiri bawah) dan Zahir. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ujian Nasional (UN) siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Medan yang dijadwalkan 4 hari dan sudah berlangsung 2 hari itu diduga curang. Kalangan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) pun meradang. Sindikat pelaku curang diminta diproses hukum sebab kualitas siswa didik tidak diukur dari persentase kelulusan semata.

     

    Legislator DPRDSU seperti Sarma Hutajulu, SH (F-PDIP), H Syamsul Qodri Marpaung, Lc (F-PKS), Eveready Sitorus (F-Gerindra) dan Ir Zahir, MAP (F-PDIP), saat ditemui www.MartabeSumut.com terpisah, Selasa (5/4/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, sepakat mengistilahkan indikasi kecurangan UN yang terjadi tiap tahun ibarat pembusukan budaya. Ketua Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu, SH, mengatakan, pelaku kecurangan bukanlah siapa-siapa melainkan sindikat orang dalam di lingkungan sekolah maupun Dinas Pendidikan. Soal ujian bocor atau kunci jawaban yang dibagikan diam-diam, dijelaskan Sarma sebagai modus pelaku menjalankan aksi. "Beginilah jadinya bila oknum berkuasa di pemerintahan atau lembaga pendidikan hanya memikirkan persentase kelulusan," sesalnya. Dia mengimbau aparat kepolisian dan Dinas Pendidikan jujur mengungkap siapa sebenarnya otak dibalik motif kecurangan UN. Bukan apa-apa, sejak UN diluncurkan, Sarma memastikan selalu ada polemik sampai sekarang sehingga UN pantas dievaluasi apakah benar menjadi satu-satunya instrumen menilai kelulusan siswa. "Sekolah sudah jadi privatisasi komersial. Melahirkan sindikat-sindikat. Mata rantai sindikat UN di Medan dan Sumut patut diusut tuntas oleh polisi. Kecurangan dibongkar dan dibuka terang benderang," imbau politisi muda yang tergolong vokal itu.

    Dua Akar Masalah


    Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, berpendapat, kecuranagn UN setidaknya dilandasi 2 akar masalah. Diantaranya pihak sekolah sengaja main kotor lantaran mengejar kredibilitas kelulusan hingga faktor tekanan penguasa. UN dianggap Syamsul seperti kasus korupsi. Tidak ada lembaga yang bersih namun selalu sulit dibersihkan sebab hampir semua kalangan terlibat. UN tidak menutup kemungkinan seperti itu apalagi pemilik sekolah sangat memandang gengsi rating anjlok yang berdampak pada penerimaan siswa baru kelak. "Ada juga sih sekolah yang main bersih. Sekolah dan siswa sama-sama idealis. Ditawari curang tidak mau. Mungkin karena didikan keluarga. Namun kalau saja seorang Bupati atau Walikota ingin persentase kelulusan, maka dibuatnyalah berbagai cara. Sudah rahasia umum. Jadi mereka pakai seni masing-masing untuk mengamankan aksi," tegasnya. Diakui Syamsul, untuk membuktikan kecurangan memang tidak mudah. Tapi kondisi tersebut nyata berdampak buruk pada etika siswa dan dunia pendidikan sehingga banyak siswa yang tak melakukan persiapan matang. Bagi Syamsul, orientasi pendidikan jangan memandang kelulusan melainkan kapasitas dan kualitas. Masalah ketidaklulusan bukanlah aib atau akhir dari segalanya. "Di luar negeri sana ada 30 siswa satu kelas. Berapa pun yang tidak lulus atau lulus biasa saja. Gak seperti Indonesia. Kalau tidak naik/tidak lulus langsung pindah sekolah," sindirnya, sembari menambahkan, hingga kini masih belum terlihat keseriusan siswa menghadapi UN karena banyak siswa keluar-masuk saat ujian. Itulah sebabnya Syamsul meyakini, seharusnya UN bersifat lokal dan tidak disamakan antara satu daerah dengan daerah lain. Karena cuma daerah yang mengetahui karakter serta kualitas kepintaran siswa masing-masing. Indonesia pun dikatakan Syamsul belum siap menghadapi UN karena kualitas guru perlu perhatian begitu pula kelengkapan fasilitas sekolah yang minim. Belum lagi peran guru dan orangtua yang cenderung lalai membentuk mental/karakter anak agar berlaku jujur dalam menghadapi UN. "Bila guru terbukti memainkan kecurangan, maka segera tindak tegas. Kalau dia berstatus PNS ya pecat saja," pinta Syamsul dengan nada tinggi. Sedangkan solusi menghadapi kecurangan UN ditawarkan Syamsul dengan evolusi mental bangsa secara bertahap tanpa revolusi langsung. Lalu melakukan perbaikan melalui penegakan kepastian hukum. "Andaikan benar Ombudsman Sumut menemukan fakta kecurangan UN, maka si penerima kunci jawaban (siswa) disanksi atau anulir selama 1 tahun biar kapok. Lalu si pembawa kecurangan diproses hukum," tutup Syamsul Qodri Marpaung..

    Pembodohan dan Pembohongan Kualitas Pendidikan


    Hal senada disampaikan anggota Komisi E DPRDSU Eveready Sitorus. Dugaan soal ujian bocor dan kunci jawaban bocor di SMUN II Medan saat UN mengindikasikan telah terjadi pembodohan/pembohongan terhadap kualitas pendidikan Nasional. Upaya maksimal polisi dan pengawas pun dipertanyakan Eveready tatkala UN telah 2 hari digelar. "Siapa yang terlibat? Jangan seperti contoh kasus SMAN II Lubuk Pakam beberapa tahun lalu. Perlu tindak lanjut penyelidikan khusus. Kita minta polisi turun menindak dan menyelidiki kenapa bisa terjadi setiap tahun," heran Eveready meradang, sembari mencontohkan, sistem komputerisasi sekolah di Sumut belum efektif dan menimbulkan kesenjangan saat UN sebab tidak semua sekolah mampu/siap. Pendapat kritis lainnya dilontarkan Ir Zahir, MAP. Dia menilai, seharusnya tidak ada kata-kata kecurangan. Hal itu dilatarbelakangi konsep UN semenjak dini yang mengedepankan prestasi siswa SMA sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi. "Kebiasan buruk curang tiap tahun ini harus dihentikan. Teknologi sudah maju. Saya minta dibentuk tim khusus dari polisi, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk mengusut tuntas," pinta Zahir. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'UN SMA Curang, DPRDSU Meradang'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER