Senin

22 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 12 Oktober 2015 | 00:00 WIB

    Telah dibaca 957 kali

    Legislator DPRDSU itu Curhat Soal Revisi UU KPK, Plh Kabag Humas KPK: Kami Tolak Pelemahan KPK !

    Budiman Pardede
    FL Fernando Simanjuntak (kiri atas), Jenny Riany Lucia Berutu (kanan atas), Ikrimah Hamidy (kiri bawah) dan Wasner Sianturi saat diwawancarai, Jumat siang (9/10/2015). (Foto: www.MartabeSumu.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan


    Empat legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) angkat suara soal usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyampaikan curahan hati (Curhat) seputar performance KPK kurun 13 tahun berdiri, pola kerja, rasa keadilan, karakter anak bangsa, hak asasi manusia (HAM), mekanisme penegakan hukum hingga kelembagaan yang bersifat Adhoc (sementara). Di lain pihak, Plh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Yuyuk Andriati Iskak secara tegas menolak usulan revisi yang dianggap melemahkan institusi anti rasuah tersebut.

     

    Dijumpai www.MartabeSumut.com terpisah, Jumat siang (9/10/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, anggota DPRDSU FL Fernando Simanjuntak, SH, MH, Jenny Riany Lucia Berutu, SH, H Ikrimah Hamidy, ST, MSi dan Wasner Sianturi, sepakat menyatakan tidak setuju dengan konsepsi pelemahan apalagi kriminalisasi KPK. Fernando Simanjuntak, misalnya. Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, hingga kini Indonesia masih saja latah membentuk Panitia atau lembaga Adhoc yang sebenarnya telah membingungkan administrasi ketatanegaraan maupun sistem hukum. Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Humbahas, Kab Samosir, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini berkeyakinan, saking bingungnya sistem Administrasi dan Hukum Negara menghadapi kehadiran lembaga bersifat sementara, tidak jarang berbagai benturan kepentingan menyeruak deras ke permukaan. "Terlalu banyak lembaga Adhoc di Indonesia. Kita harapkan semua panitia-panitia Adhoc ditinjau ulang karena membingungkan," cetusnya, seraya mencontohkan bermacam nama lembaga Adhoc yang terkesan menghamburkan uang negara sedangkan tugas/fungsi tidak menyentuh kepentingan rakyat maupun tujuan negara.

    Revisi UU KPK Bukan Melemahkan

    Wakil Ketua Komisi A DPRDSU membidangi hukum/pemerintahan tersebut melanjutkan, beberapa poin revisi UU KPK yang dipersiapkan DPR RI semisal durasi berdiri 12 tahun, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), limit penanganan kasus korupsi Rp. 50 Miliar ke atas, penyadapan/penyitaan asset tersangka, kewenangan penuntutan dan usulan pengangkatan penyelidik/penyidik, sebenarnya tergolong baik lantaran bertujuan membenahi KPK lebih baik, bukan melemahkan dan tidak bermaksud mengkriminalisasi. Pasalnya, kurun 13 tahun KPK berjalan, upaya evaluasi khusus oleh lembaga DPR teramat pantas dilakukan. Artinya, ujar Fernando lebih jauh, aparat/institusi KPK perlu menyadari bahwa predikat super body yang disandang tidak bermakna "malaikat" alias selalu benar atau mustahil keliru saat memproses penegakan hukum. Apalagi bila akhirnya sampai pada indikasi membonceng kepentingan tertentu, sengaja membunuh karakter seseorang, memunculkan kesan lembaga arogan, mencari-cari kesalahan, lalai mengedepankan asas praduga tak bersalah serta mengabaikan HAM.

    Hal-hal seperti itulah yang dipercaya Fernando mungkin sekali terjadi dan bakal berujung pada minusnya pencapaian target utama pro-justicia (demi keadilan) KPK dalam pemberantasan korupsi. "Saya rasa KPK masih kurang profesional selama berdiri. Buktinya pimpinan KPK saja tersandung hukum beberapa waktu lalu. Hukum harusnya mewujudkan keadilan, bukan membunuh karakter anak bangsa atau melanggar HAM karena kepentingan politik atau muatan tertentu," ingatnya. Oleh sebab itu, semenjak dini, imbuh Fernando lagi, bila 13 tahun lalu KPK dibentuk karena asumsi Kejaksaan dan Kepolisian tidak profesional, maka di era kekinian sudah saatnya memperkuat ke-2 institusi permanen tersebut. Bagi Fernando, revisi UU KPK menjadi keniscayaan untuk disetujui agar lembaga Adhoc tersebut tidak lagi membingungkan namun memberi kesempatan kepada Polri/Kejaksaan merefleksi diri sekaligus menjalankan tupoksi yang profesional melayani rakyat.

     

    Penegak Hukum Jangan Arogan


    Hal senada disampaikan Jenny Riany Lucia Berutu, SH. Politisi Partai Demokrat ini mengajak semua jajaran penegak hukum tidak arogan menjalankan tugas. Kendati menyatakan setuju revisi UU KPK, toh Jenny menilai ada muatan yang kurang masuk akal seperti penanganan kasus korupsi Rp. 50 Miliar ke atas. "Sulit diterima akal orang nekad korupsi Rp. 50 Miliar. Angkanya terlalu tinggi. Yang wajarlah kalo merevisi. Bila Rp. 2-10 Miliar ya masuk akal. Institusi seperti KPK, Polri dan Kejaksaan janganlah arogan menegakkan hukum," tegasnya. Anggota Komisi B DPRDSU asal Dapil Sumut XI Kab Tanah Karo, Kab Dairi dan Kab Pakpak Barat tersebut meyakini, kinerja maupun institusi KPK bakal tetap kuat walau kelak direvisi. Tapi Jenny mengingatkan, KPK jangan sampai ditunggangi pihak manapun sehingga melupakan prinsip keadilan dan HAM. Kepada Polisi dan Jaksa, Jenny menyarankan memperbaiki diri/institusi melayani rakyat agar tugas-tugas yang dimiliki tidak dicaplok KPK. "Ayokita contoh mental polisi dan jaksa di beberapa negara maju. Mereka haram mengharap suap apalagi meminta-minta. Walau sebatas kata-kata ucapan terimakasih, polisi di sana selalu menolak halus namun lantang mengatakan bahwa tugas-tugasnya adalah kewajiban sebab negaranya sudah membayar untuk tugas tersebut," sindir Jenny diplomatis.

     

    Sebatas Pemadam Kebakaran


    Tidak jauh berbeda dilontarkan H Ikrimah Hamidy, ST, MSi. Di mata politisi PKS ini KPK adalah lembaga Adhoc yang sepantasnya terbatas, temporer dan punya limit waktu. "Saya nilai pola kerja KPK masih sebatas pemadam kebakaran. Kehadiran lembaga Adhoc kayak KPK atau Komisi lain memang wajib ada masa berlaku. Supaya jelas target-target yang mau dikejar," cetus Ikrimah. Wakil Ketua Komisi B DPRDSU ini mengusulkan, pemerintah dan DPR RI perlu mengkaji serta memutuskan pendirian 1 lembaga penegak hukum korupsi saja. Menurut legislator asal Dapil Sumut II Kecamatan Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Polonia, Medan Maimoon dan Medan Johor tersebut, sebaiknya diputuskan saja apakah KPK atau Kejaksaan yang menangani kasus-kasus korupsi sedangkan Polri tidak mengurusinya. Soal revisi penanganan korupsi Rp. 50 Miliar ke atas, Ikrimah menilainya tidak jadi masalah. Sebab orang korupsi disebutnya lantaran sikap greedy (rakus), memang tahu atau tidak tahu. Sementara SP3 dianggapnya penting karena tidak ada lembaga serba benar. "Hukum kita masih multi tafsir. Jangan sampai kesalahan dicari-cari karena SP3 tak boleh. Penyadapan/penyitaan asset saya setuju harus izin Pengadilan/hakim. Kita harus hargai pengadilan/putusan hakim. Semua dalam rangka perbaikan institusi KPK. Kejaksaan dan Polri instansi vertikal yang kental kepentingan politik. Kaplingan kekuatan politik sangat kuat sekarang. Perbaikan Polri dan Kejaksaan patut dilakukan serius dari pusat supaya diikuti yang di bawah pusat," aku Ikrimah.

    KPK, Polisi dan Jaksa Bersinergi

    Politisi PDIP Wasner Sianturi memastikan, usulan revisi UU KPK jangan sampai menimbulkan prasangka buruk pelemahan. Presiden ditegaskannya telah memerintahkan KPK, Polisi dan Jaksa bersinergi dalam tugas penegakan hukum. "DPR dianggap melemahkan KPK. Apa DPR tak punya hak lagi menyusun draft aturan dan perubahan UU ? Janganlah buat dikotomi persepsi kontradiktif pelemahan atau kriminalisasi," imbaunya, sembari mengajak semua pihak terkait memberdayakan institusi Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak berbenturan terus dengan KPK. Dalam kondisi eforia sekarang, ucap Wasner, arogansi lembaga tertentu kerap terjadi sewenang-wenang. Kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif berjalan masing-masing sehingga pejabat pembuat komiten pemerintah banyak takut dan mengakibatkan serapan anggaran rendah. "Kita dukung KPK memberantas korupsi. Kalo semua urusan yang kecil-kecil dikerjakan KPK, ya sama saja tidak bersinergi dengan Polisi dan Jaksa. Bagi tugas kenapa sih ? UUD 1945 saja diamandemen, apalagi UU lain," ujarnya. Anggota Komisi B DPRDSU itu menyatakan setuju pula jika 60 persen porsi KPK melakukan pencegahan dan 40 persen penindakan. "KPK selama ini lebih dominan pada penindakan. Mari sama-sama "Padamu Negeri Kita Berbakti". Janganlah seolah-olah kiamat setiap KPK memproses hukum kasus korupsi," harapnya. Kepada institusi Kepolisian dan Kejaksaan, legislator asal Dapil Sumut IV Kab Sergai dan Kota Tebing Tinggi ini meminta bercermin serta membenahi diri. Kemudian berusaha keras membuat rakyat percaya atas pelayanan publik yang diwujudkan. "Jangan biarkan pembusukan budaya 2 institusi itu terus diperankan oknum Polisi dan Jaksa nakal. Karena akan membuat rakyat terluka. Masih banyak Polisi, Jaksa dan aparat hukum yang baik. Mari bekerjasama," imbau Wasner.

    Tolak Pelemahan KPK


    Ketua Komite Revolusi Agraria dan Gerakan Rakyat Marhaen Sumut H Syamsul Hilal secara tegas menentang usulan revisi UU KPK. Mantan anggota DPRDSU periode 2009-2014 itu beralasan, usulan yang dimunculkan sangat berpotensi melemahkan institusi KPK kedepannya. "Mari semua rakyat merapatkan barisan melawan koruptor dan antek-antek koruptor yang berkeliaran di Parlemen," kata Syamsul Hilal kepada www.MartabeSumut.com, Sabtu siang (10/10/2015) via ponselnya.

     

    Ini Suara KPK

     

    Terpisah, Plh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Yuyuk Andriati Iskak bersuara tegas saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com melalui saluran telepon, Jumat sore (9/10/2015). Yuyuk mengatakan, KPK menolak poin-poin usulan revisi UU KPK dengan berbagai pertimbangan yuridis formil. Tentang masa kerja KPK, menurutnya tidak perlu dilakukan batasan karena sudah sesuai dengan Pasal 2 Angka 6 Tap MPR Nomor VIII Tahun 2001 yang menyatakan MPR mengamanahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Dalam Tap MPR tersebut tidak menyebutkan adanya pembatasan waktu tertentu. Kami menolak pelemahan KPK," kata Yuyuk. Kewenangan penuntutan juga disebutnya tidak perlu dihapuskan karena proses penuntutan yang dilakukan KPK merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari proses penanganan perkara secara terintegrasi. Yuyuk menjelaskan, pembatasan penanganan perkara oleh KPK harus di atas Rp 50 Miliar adalah tidak berdasar karena KPK fokus pada subyek hukum, yaitu penyelenggara Negara sesuai Tap MPR Nomor XI Tahun 1999 dan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. "Soal kewenangan penyadapan telah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 006/PUU-I/2003 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Di sana MK menyatakan kewenangan penyadapan KPK tidak melanggar konstitusi sehingga perlu dipertahankan. Selama ini kewenangan penyadapan sangat mendukung keberhasilan KPK dalam pemberantasan korupsi. Apabila kewenangan ini dicabut maka sama saja melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi," ingatnya.

     

    Pada sisi lain, KPK dipercaya Yuyuk berhak memiliki kewenangan penyadapan berdasarkan undang-undang (legal by regulated) yang berbasis pada evaluasi/audit proses penyadapan. Dalam artian, ketika KPK harus melakukan penyadapan, maka tidak diperlukan izin dari pengadilan (legal by court order). "KPK tetap tidak berwenang mengeluarkan SP3 kecuali terhadap perkara-perkara yang secara limitatif tersangka meninggal dunia atau tersangka tidak layak diperiksa di pengadilan (unfit to stand trial). KPK harus diberikan kewenangan pula melakukan rekrutmen pegawai secara mandiri, termasuk mengangkat penyelidik dan penyidik berdasarkan kompetensinya bukan lantaran status sebagai Polisi atau Jaksa. Oleh karena itu, terkait dengan upaya melakukan revisi UU KPK, tentu saja KPK sependapat  dengan sikap dan keputusan Presiden Jokowi untuk menolak revisi UU KPK," tutup Yuyuk. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Legislator DPRDSU itu Curhat Soal Revisi UU KPK, Plh Kabag Humas KPK: Kami Tolak Pelemahan KPK !'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER