Kamis

21 Mar 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 26 Agustus 2015 | 01:49 WIB

    Telah dibaca 1204 kali

    Mahasiswa DO Vs Kampus UPPB: Komisi E DPRDSU Gagal Islah-kan, Rektor UPPB Dinilai Tak Taat Hukum

    Budiman Pardede
    Mahasiswa UPPB Medan yang di-DO Bayu Subronto (kanan), Abdul Manan (tengah) dan Satria Adiguna saat diwawancarai seusai RDP bersama Komisi E DPRDSU dan PR I UPPB. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Konflik berkepanjangan antara 5 mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi (UPPB) Medan yang drop-out (DO) dengan pimpinan UPPB Medan ternyata belum kunjung usai. Mediasi islah (damai) yang dilakukan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa siang (25/8/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, tetap saja membuahkan "Gatot" alias gagal total.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com di lokasi RDP, awalnya suasana rapat sudah menjurus perdamaian kedua belah pihak namun di ujung pertemuan justru berbalik 360 derajat. Pimpinan rapat Efendi Panjaitan sempat terlihat kewalahan bahkan kebingungan dengan situasi tersebut. Pasalnya, PR I UPPB Medan Kasim Siyo selaku secara lantang menyatakan tidak bersedia damai dengan 5 mahasiswa yang telah diputuskan DO melalui SK Rektor UPPB Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 dan ditandatangani Rektor Dr HM Isa Indrawan, SE, MM. "Kami masih Kasasi soal putusan PTUN Medan. Kami tidak bersedia islah," ucapnya datar. Sementara 3 dari 5 mahasiswa UPPB yang DO, Bayu Subronto (24), Satria Adiguna (25) dan Abdul Manan (25) tampak kecewa mendengar jawaban Kasim Siyo. Alhasil, Ketua Komisi E DPRDSU Efendi Panjaitan tak bisa berbuat apa-apa selain menutup pertemuan.

     

    Rektor UPPB Tidak Taat Hukum


    Usai RDP, www.MartabeSumut.com dan sejumlah wartawan mengkonfirmasi Bayu Subronto, Satria Adiguna dan Abdul Manan. Menurut ketiganya, sikap Kasim Siyo dan Rektor UPPB Medan merupakan wujud sikap tidak taat hukum. Bayu Subronto mengungkapkan, sanksi DO dikeluarkan Rektor UPPB Medan berawal dari aktivitas yang dilakukan di kampus termasuk oleh 2 rekan mereka yang juga DO namun tidak bisa hadir RDP yaitu M Arifta Sembiring dan Riky. Menurut warga Jalan Km 12 Medan Diski semester VIII ini, sikap kritis pihaknya di UPPB Medan mulai dikecam pimpinan UPPB Medan tatkala mendirikan organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) UPPB Medan sejak 28 Agustus 2010 dengan Ketua pertama Riky. "Kami pernah mengkritisi kebijakan Rektorat soal denda 1 persen/hari/termin uang kuliah jika mahasiswa terlambat bayar. Lalu kami persoalkan pula dugaan korupsi beasiswa BBM dan PPA tahun 2012-2013 untuk 90 mahasiswa UPPB Medan. Saat itu termin I dibayar 2.100.000/orang untuk 90 mahasiswa tapi termin kedua tidak dibayar. Terakhir, semua aksi kami di SMH malah berujung keluarnya surat pembubaran SMH UPPB oleh Rektor UPPB Medan. Padahal pendirian awal SMH justru dengan SK Rektor," sesal Bayu, seraya menambahkan dirinya sangat siap kuliah lagi bila sanksi DO dicabut.

    Menang di PTUN Medan

     

    Satria Adiguna menambahkan, dari sisi hukum, kebijakan Rektor UPPB Medan memberi sanksi DO kepada 5 mahasiswanya sudah dijawab oleh Putusan Hakim PTUN Medan bernomor Reg 29/G/2014/PTUN-MDN tertanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan dan putusan. Dalam penetapan, kata Satria Adiguna, hakim PTUN Medan memerintahkan Rektor UPPB Medan agar menunda SK DO kepada 5 mahasiswa UPPB Medan. "Sedangkan dalam putusan, hakim PTUN Medan menyatakan SK Rektor UPPB Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani Rektor Dr HM Isa Indrawan, SE, MM batal demi hukum," ujar warga Jalan Pinang Baris No 3 Medan tersebut. Lalu, pernahkah membawa surat penetapan dan surat putusan PTUN Medan kepada pihak Rektorat UPPB Medan ?  Bayu Subronto, Satria Adiguna dan Abdul Manan justru tersenyum sinis. Abdul Manan mengungkapkan, waktu SK PTUN turun mereka berlima langsung menyampaikan kepada PR III Asrul Aswat yang menjabat saat itu. "Tapi Pak Asrul Aswat menjawab enteng bang. Kalo kami tidak laksankanakn keputusan itu, kalian mau apa," singkap Abdul Manan, menirukan kalimat Asrul Aswat. Bagi warga Jalan Titi Papan Gang Reski No 40 C ini, sampai kapanpun mereka berlima akan menuntut keadilan atas penzoliman yang dilakukan pimpinan UPPB Medan. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Mahasiswa DO Vs Kampus UPPB: Komisi E DPRDSU Gagal Islah-kan, Rektor UPPB Dinilai Tak Taat Hukum'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER