Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 518,   Bulan Ini : 56.326
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 4 Agustus 2015 | 00:05 WIB

    Telah dibaca 1110 kali

    KPK Tahan Gatot & Evi, Kuasa Hukum: Kami Minta KPK Sidik Bansos, BDB dan BHP Sumut tahun 2012

    Edward S
    Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) saat melantik Gatot Pujo Nugroho jadi Gubsu ke-17 mengganti Syamsul Arifin yang ditahan KPK, Kamis (14/3/2013) di Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com).

    www.MartabeSumut.com, Jakarta

     

    Setelah diperiksa hampir 10 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya secara resmi menahan Gubsu Gatot Pujo Nugroho bersama isteri mudanya Evi Susanti, Senin malam (3/8/2015). Gatot keluar lebih dulu dari gedung KPK dengan memakai rompi tahanan warna oranye pukul 21.10 WIB. Kemudian disusul Evi pukul 21.13 WIB mengenakan rompi serupa.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com di lokasi, Gatot keluar dengan senyum kecut tanpa menjawab pertanyaan puluhan wartawan yang telah lama menunggu. Begitu pula Evi. Sembari tertunduk, dia melangkah menuju mobil tahanan dengan wajah sembab. Sekira pukul 21.15 WIB, Razman A Nasution, kuasa hukum Gatot dan Evi, berbicara kepada puluhan awak media di depan gedung KPK. Menurut Razman, pihaknya dan KPK telah menandatangani berita acara penahanan pertama Gatot dan Evi selama 20 hari kedepan. Dia mengatakan, Gatot akan ditahan di Rutan Cipinang sedangkan Evi di Rutan KPK.  "Kami minta dan dorong KPK menyidik Bansos, BDB dan BHP Sumut tahun 2012. Jangan pihak Kejagung karena kami anggap KPK lebih independen. Kami juga meminta kasus Pak Gatot dan Bu Evi ini cepat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor supaya jelas semua," imbaunya, seraya menambahkan, Evi sempat memberikan surat untuk diserahkan kepada OC Kaligis terkait ide penyuapan hakim PTUN Medan yang dianggap bukan permintaan Gatot dan Evi.

     

    Nasib Gatot Sudah Diprediksi Banyak Pihak di Sumut

     

    Sebelumnya, Dosen Sosiologi Politik (Sospol) Fisip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi, mengaku tidak terkejut saat Gatot ditetapkan tersangka oleh KPK pada Selasa sore (28/7/2015).. "Saya tidak terkejut. Sejak lama sudah saya katakan kepada Anda kalau nasib Gatot bakal mirip dengan mantan Gubsu Syamsul Arifin," cetus Shohibul kepada www.MartabeSumut.com, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa sore (28/7/2015). Menurut Shohibul, semua pejabat yang tercatat memiliki data dosa, sangat potensial menjadi tersangka. Pada saat status tersangka, terdakwa dan terpidana sudah melekat pada diri seorang pejabat, Shohibul menyatakan bakal membawa perubahan peta politik pemerintahan. "Sudah kita prediksi satus tersangka Gatot itu. Alasannya karena selama ini memang banyak yang ganjil dan tidak patut dalam tata kelola keuangan APBD Sumut beberapa tahun terakhir," tegas Shohibul.

     

    Jika kelak Gatot ditahan KPK, lanjut Shohibul, tentu saja segera dibicarakan siapa Plt-nya. Dan bila nanti divonis sekian tahun dan inkracht (berkekuatan hukum tetap-Red), Shohibul percaya situasinya tak berbeda dengan apa yang dialami mantan Gubsu Syamsul Arifin. "Pendeknya, nasib Gatot bakal mirip Syamsul Arifin dululah," duga Shohibul, sembari membeberkan, seingatnya Syamsul Arifin ditahan dan divonis KPK atas kasus dugaan korupsi selama menjabat Bupati Kab Langkat. Pada sisi lain, ungkap Shihibul lagi, menjadi rumit pula membayangkan nasib Wagubsu HT Erry Nuradi manakala menghadapi masalah serupa seperti Gatot untuk kasus dugaan korupsi selama menjabat Bupati Kab Sergai. "Bukan karena saya tahu ada masalah di sana. Sekali lagi, sekarang ada asumsi umum berkembang bahwa jika Sumut terus-menerus ditohok melalui penegakan hukum, niscaya jumlah orang yang mau dipenjarakan masih cukup banyak," tutup Dosen yang juga menjabat Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS) yang berdiri sejak tahun 1999, Koordinator Daerah Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) periode 2008-2010 hingga tenaga ahli bidang Sospol DPRD Sumut


    Dalami Bansos, BDB dan BHP

     

    Hal senada dilontarkan anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Dr Januari Siregar, SH, MHum. Wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan itu menguraikan, KPK patut didorong oleh rakyat Indonesia agar menguak secara terang benderang indikasi penyimpangan APBD Sumut 2012, 2013 dan 2014 yang menjadi keresahan warga Sumut selama ini. "Banyak sekali kita lihat pelanggaran aturan pengelolaan keuangan negara dilakukan Gubsu/Pemprovsu. Contohnya saja dana Bagi Hasil Pajak (BHP) yang secara tegas dinyatakan BPK RI telah melanggar aturan. Saya minta KPK jangan berhenti pada peristiwa suap, tolong dalami penyimpangan BDB, Bansos, Hibah dan BHP," imbau Januari dengan nada tinggi kepada www.MartabeSumut.com di Medan, Rabu siang (22/7/2015), seraya memastikan, Gubsu/Pemprovsu tidak mematuhi UU Nomor 28 tahun 2009  tentang pajak daerah dan retribusi sehingga terdapat kekurangan penyaluran BHP ke kab/kota yang sampai sekarang jumlahnya berkisar Rp. 2,2 Triliun. Artinya, timpal Januari lebih jauh, kalau sudah ada pelanggaran aturan dilakukan Gubsu, berarti ada indikasi penyimpangan realisasi keuangan. Nah, penyimpangan tersebut dipandang Januari bersifat massif selama ini dan membuat publik Sumut menduga praktik korupsi/suap gencar terjadi dalam tata kelola keuangan APBD Sumut.

     

    OTT Wajar Melibatkan Gubsu

     

    Politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) itu melanjutkan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Medan terhadap 3 hakim PTUN Medan, 1 Panitera dan 1 pengacara pada Kamis 9 Juli 2015, disusul permintaan KPK kepada Dirjen Imigrasi untuk mencekal Gubsu Gatot Pujo Nugroho pada Jumat 10 Juli 2015 serta terakhir penggeledahan KPK ke kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan pada Sabtu malam 11 Juli 2015, adalah rentetan peristiwa yang mengindikasikan ketidakberesan tata kelola pemerintahan Sumut khususnya pengelolaan keuangan negara (korupsi/suap). Menurut Januari, semua peristiwa sangat wajar melibatkan posisi Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebab selain dilatarbelakangi pengajuan perkara ke PTUN Medan atas pemanggilan/pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejatisu kepada beberapa pejabat Pemprovsu, dugaan penyalahgunaan keuangan negara yang dilakuan Gubsu/Pemprovsu juga berkorelasi erat dengan pelanggaran aturan yang dinyatakan BPK. Lalu, apa pendapat Anda soal Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI kepada Gubsu/Pemprovsu terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) APBD Sumut 2014 pada Jumat 12 Juni 2015 ? Januari justru terdengar tertawa-tawa. Bagi legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut II Medan B wilayah Sunggal, Selayang, Tuntungan, Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Petisah ini, opini WTP yang diberi BPK RI kepada Gubsu/Pemprovsu bukan terkait peraturan atau penyimpangan hukum yang terindikasi terjadi pada program BDB/BKP, BHP, Bansos, Hibah dan sebagainya.


    Pusaran Korupsi

     

    Sedangkan pemerhati sosial politik Nasional asal Sumatera Utara (Sumut) Dr (Phil) Dharma Indra Siregar (78) berpendapat, dari sisi keilmuan philosofis, maka apa yang dialami Gatot selaku Gubernur sekira 12 juta rakyat Sumut, sebenarnya tidak terlepas dari 1 persoalan inti yang melibatkan kepemimpinannya yaitu korupsi. Praduga tak bersalah dipastikan Dr Dharma patut diposisikan sebagai pijakan awal proses hukum, namun di sisi lain asas praduga bersalah juga jadi pegangan kuat bagi kalangan penegak hukum. "Mungkin saja setelah Lebaran Gatot akan ditahan KPK. Karena selama Gatot saya kenal, dia tidak punya philosofis kepemimpinan sense of belonging Sumut (rasa memiliki Sumut-Red)," aku Dr Dharma, tatkala ditemui www.MartabeSumut.com di Medan, Selasa siang (14/7/2015). Sambil mengingatkan philosofis adalah falsafah dalam diri seseorang yang tercermin dari perilaku, Dr Dharma memastikan, kehilangan harta benda adalah biasa dan kehilangan anak-istri juga biasa. Sebab semuanya berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. "Tapi kalau manusia kehilangan harga diri, maka kita tidak berharga atau bukan siapa-siapa," timpalnya lagi.

     

    Secara philosofis, psikologis dan falsafah perilaku kepemimpinan Gatot sebagai Gubsu, timpal Dr Dharma, hingga kini tidak diketahui persis seberapa besar kecintaan Gatot terhadap Provinsi Sumut. "Berapa persen sih diri Gatot cinta Sumut ? Kalo dia cinta Sumut, dia pasti tidak korupsi. Dia tidak boleh korupsi 1 sen pun uang rakyat untuk memperkaya diri, kroni-kroni atau kelompok tertentu," terangnya. Namun bila Gatot terbukti korupsi, menyuap hakim dan menyalahgunakan wewenang pada program BDB/BKP, Bansos, BHP atau sejenisnya, maka Dr Dharma percaya kalau Gatot bukanlah siapa-siapa lagi karena telah kehilangan harga diri bahkan kepercayaan 12 juta rakyat yang dipimpin. "Ini kajian penilaian philisofis, akar dari semua disiplin ilmu. Gatot mungkin saja telah khianati ibunya, istrinya dan 12 juta rakyat Sumut. Kalo bukan karena Syamsul Arifin, tidak bakal ada yang kenal Gatot," ingatnya.

     

    Gubsu Jujur jadi Titik Terang

     

    Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRDSU Sutrisno Pangaribuan, ST, menilai, penetapan status tersangka kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti menjadi titik terang bagi upaya mendorong Gubsu agar jujur membeberkan kebenaran kepada KPK. Baik itu menyangkut dugaan suap hakim, sekaligus mengembangkan keterlibatan siapa saja seputar akar persoalan kasus dugaan penyimpangan/penyalahgunaan pengelolaan dana Bansos dan dana BDB/BKP dari APBD Sumut tahun anggaran 2012 dan 2013. Berdasarkan expose perkara yang dilakukan pimpinan dan jajaran penyidik KPK, ucap Sutrisno, sekarang telah terbit surat perintah penyidikan (Sprindik) dengan menetapkan Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti sebagai tersangka. "Perubahan status Gatot harus diapresiasi sebagai keberhasilan KPK mengungkap kasus dugaan suap Ketua, Hakim dan Panitera PTUN Medan dalam OTT KPK pada Kamis 9 Juli 2015 di gedung PTUN Medan," singkap Sutrisno kepada www.MartabeSumut.com Rabu siang (29/7/2015). (MS/BUD/EDO)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER