Kamis

21 Mar 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 28 Juli 2015 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 990 kali

    Ada Apa di Rapat Gelap Sekda Provsu, Wakil Ketua DPRDSU dan Ketua Komisi C ?

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi A DPRDSU Sutrisno Pangaribuan, ST, saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto : www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan


    Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Sutrisno Pangaribuan, ST, risau. Pasalnya, foto copy surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Nomor: 005/5357/2015 tertanggal 18 Juni 2015 perihal undangan rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran.2015 yang ditujukan kepada Ketua DPRDSU Cq. Ketua Komisi C DPRDSU, kini beredar luas dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan anggota DPRDSU serta sejumlah wartawan. Apalagi, rapat yang diselenggarakan pada Sabtu 11 Juli 2015 pukul 21.00 WIB-selesai di Lantai 8 kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan, justru bersamaan dengan penggeledahan kantor Gubsu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kerisauan Sutrisno kian menjadi-jadi tatkala upaya menjelaskan atau mengklarifikasi surat/tujuan rapat gelap yang dilakukan Komisi C DPRDSU melalui Koordinator Komisi C DPRDSU Parlinsyah Harahap, Ketua Komisi C DPRDSU Muchrid Nasution, beberapa anggota Komisi C DPRDSU hingga Sekda Provsu Hasban Ritonga, itu justru semakin menunjukkan indikasi bahwa surat dan tujuan rapat tidak memiliki legal standing formal terhadap institusi DPRDSU. Kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (27/7/2015) di ruang Komisi A DPRDSU, Sutrisno pun mencurahkan kerisauan hatinya dengan segudang tanda tanya besar. "Ada apa di rapat gelap Sekdaprovsu, Wakil Ketua DPRDSU dan Ketua Komisi C saat KPK melakukan penggeledahan kantor Gubsu ? Jangan-jangan, ada yang mau membuat institusi DPRDSU dan anggota Dewan masuk jebakan Batman," sindirnya menduga-duga.

    Lima Pertanyaan Serius

    Politisi PDIP ini merinci, setidaknya muncul 5 pertanyaan serius yang patut dijelaskan jujur oleh pihak pengundang maupun yang menghadiri undangan.Pertama, penjelasan Ketua Komisi C DPRDSU Muchrid Nasution yang menyatakan surat tersebut berada di meja Koordinator Komisi C DPRDSU Parlinsyah Harahap selaku pimpinan DPRDSU, malah tidak nyambung karena sudah mendapat bantahan. "Koordinator Komisi C DPRDSU sendiri telah menyatakan kehadiran beliau dalam rapat berdasarkan undangan pesan singkat SMS dari salah seorang staff Komisi C. Sehingga sumber dan asal usul keberadaan surat memang kabur alias gelap," cetus Sutrisno tersenyum. Kedua, beredarnya surat Sekda Provsu, belakangan diduga sebagai upaya Komisi C DPRDSU membuang badan, sekaligus tindakan Sekda Provsu mengambil alih tanggungjawab melindungi Komisi C DPRDSU dari jeratan pelanggaran Tata Tertib (Tatib) DPRDSU. "Rapat yang gelap itu digelar di luar gedung DPRDSU tanpa mekanisme Badan Musyawarah (Bamus) DPRDSU dan juga tidak melalui penugasan Pimpinan DPRDSU. Jadi kehadiran salah satu Wakil Ketua DPRDSU selaku Koordinator Komisi C DPRDSU jelas tidak bisa dimaknai sebagai penugasan Pimpinan DPRDSU," terangnya. Ketiga, sebanyak 5 kejanggalan ditemukan lagi pada copy surat Sekda Provsu yang sudah beredar luas saat ini.

     

    Diantaranya: A. Nomor dan tanggal surat ditulis dengan tulisan tangan, sehingga berbeda dengan bagian lain isi surat. B. Penegasan (bold) tujuan surat Kepada Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Cq. Ketua Komisi C DPRDSU, tidak lazim dan sangat berbeda dengan bagian lain isi surat. C. Tanggal pembuatan surat 18 Juni 2015 dan tanggal pertemuan Sabtu 11 Juli 2015 juga tergolong ganjil. Sebab kurun waktu 18 Juni 2015 sampai 11 Juli 2015 DPRDSU masih konsentrasi pada evaluasi realisasi APBD TA.2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2014 sehingga surat tersebut sangat tidak logis dibuat pada waktu yang tertera dalam surat. D. Keganjilan surat yang dibuat tanggal 18 Juni 2015 dan baru dikirimkan pada 09 Juli 2015. Karena kurun waktu pembuatan surat dan pengiriman surat terlalu lama. Patut diduga sebagai siasat terhadap Bamus DPRDSU tanggal 29 Juni 2015 agar agenda tersebut tidak masuk melalui Bamus. Jika surat baru dikirim 09 Juli 2015 atau baru diterima DPRDSU pada 09 Juli 2015, maka akan semakin bias sebab pengakuan dari beberapa orang anggota Komisi C DPRDSU mengatakan undangan rapat diperoleh melalui SMS Staff 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. E. Ada kebohongan publik dari pihak yang berupaya melakukan klarifikasi bila mengacu pengakuan langsung Sekwan DPRDSU Randiman Tarigan dan Wakil Ketua/Pimpinan DPRDSU Ruben Tarigan terkait surat undangan rapat yang tidak pernah masuk melalui Sekretariat DPRDSU dan juga tidak ada penugasan Pimpinan Dewan untuk rapat di luar gedung DPRDSU pada tanggal tersebut. Keempat, tidak ada kewewenangan melekat pada perseorangan atau sekelompok orang mewakili lembaga DPRDSU untuk hadir mewakili lembaga/Pimpinan DPRDSU mengikuti rapat dengan instansi lain di luar gedung Dewan tanpa penugasan resmi Pimpinan DPRDSU. "Tindakan mereka hanya mewakili kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Saya pastikan, mereka tidak mewakili institusi DPRDSU maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," aku Sutrisno dengan nada tinggi. Kelima, polemik rapat gelap semakin menyingkap situasi miris bahwa kepemimpinan DPRDSU dalam taraf mengkhawatirkan.

    Ada Persoalan Besar Pemprovsu & DPRDSU ?

    Sutrisno melanjutkan, 5 pertanyaan serius dan 5 keganjilan surat gelap Sekda Provsu sepertinya memberi pesan kalau sebenarnya ada persoalan besar dalam relasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan institusi DPRDSU. Bisa meliputi kapasitas pemimpin kedua lembaga, managemen kelembagaan serta komunikasi antar-lembaga berdasarkan dugaan "main mata" oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Menurutnya, copy surat Sekda Provsu yang belakangan muncul pasca-rapat gelap, kini mulai disikapi serius oleh para anggota DPRDSU dan publik. "Menunjukkan bahwa Sekda Provsu ingin mengambil alih tanggungjawab rapat gelap tersebut. Sekda mencoba menyelamatkan muka pimpinan dan anggota DPRDSU yang hadir dalam rapat gelap dengan berdalih soal aturan internal masing-masing lembaga," sindirnya.


    Oleh sebab itu, timpal legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut VII Kab Tapsel, Kab Madina, Kab Padang Lawas, Kab padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidimpuan ini lagi, pimpinan DPRDSU dapat mengambil alih penyelesaian polemik rapat gelap sebagai wujud tanggungjawab. Sedangkan kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang sampai saat ini mjasih saja diam, Sutrisno mengimbau agar lebih bersikap proaktif. Sebagaimana diatur Pasal 30 tentang kewajiban anggota DPRDSU ayat g, beber Sutrisno, dinyatakan bahwa anggota Dewan mempunyai kewajiban menaati Tatib dan Kode Etik. Selanjutnya Pasal 56 ayat 1 tentang BKD yang mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau tata tertib DPRD dalam menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Sutrisno berkeyakinan, pembiaran yang dilakukan Pimpinan DPRDSU dan BKD terhadap polemik rapat gelap dapat mengundang kerisauan baru bahkan dugaan kesengajaan memelihara polemik berkepanjangan. "Polemik surat dan rapat gelap akan mengganggu tugas utama DPRDSU. Sekali lagi, ada apa di rapat gelap Sekdaprovsu, Wakil Ketua DPRDSU dan Ketua Komisi C," tutup Sutrisno bertanya, sembari menambahkan, Pimpinan dan anggota DPRDSU yang hadir dalam rapat gelap 11 Juli 2015 di kantor Gubsu diduga telah melanggar Peraturan DPRDSU Nomor 4/K/2014 tentang Tatib Pasal 49 Ayat 1, Pasal 47 Ayat 1, Pasal 74 Ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2.(MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Ada Apa di Rapat Gelap Sekda Provsu, Wakil Ketua DPRDSU dan Ketua Komisi C ?'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER