Senin

27 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 8 Juli 2015 | 00:00 WIB

    Telah dibaca 794 kali

    Paripurna DPRDSU Beragenda "Pengampunan Dosa" APBD Sumut 2014 Dibanjiri Interupsi

    Budiman Pardede
    Ketua DPRDSU H Ajib Shah, S.Sos (2 dari kanan) dan Gubsu Gatot Pujo Nugroho (meneken) menandatangani keputusan, Selasa (7/7/2015). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) beragenda pengesahan (pengampunan dosa-Red) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) APBD Sumut 2014 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa pagi (7/7/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, diwarnai banjir interupsi anggota Dewan.

     

    Pengamatan www.MartabeSumut.com, Paripurna yang dipimpin Ketua DPRDSU H Ajib Shah, S.Sos dan dihadiri Gubsu Gatot Pujo Nugroho, itu baru dimulai pukul 11.15 WIB. Ketika Paripurna dimulai, anggota Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan, ST, langsung mempertanyakan agenda Paripurna terkait pengesahan Ranperda PjP APBD Sumut 2014 menjadi Perda. "Kami tidak dengar ada Paripurna hari Senin 6 Juli 2015 semalam. Tidak ada pula Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan hari ini. Betulkah ada Paripurna semalam dan betulkah kemarin ada penundaan Paripurna pengesahan Ranperda PjP APBD Sumut 2014 menjadi Perda," heran Sutrisno bertanya.


    Ketua DPRDSU Ajib Shah menyahuti, sehari sebelumnya Paripurna telah berlangsung namun diskors untuk ditunda hari ini. "Semalam diskors jadi dilakukan Selasa sekarang. Semalam dibuka dan diskors Wakil Ketua DPRDSU Zulkifli Effendi Siregar. Tanya pimpinan fraksi. Sekwan tolong jelaskan. Betul ada paripurna semalam pukul 09.00 WIB lewat," ujar Ajib Shah. Sekwan DPRDSU Drs H Randiman Tarigan, MAP, memberitahukan, jadwal Paripurna Senin 6 Juli 2015 ditunda jadi hari Selasa 7 Juli 2015. "Pak Zulkifli Effendi Siregar selaku pimpinan Paripurna sudah mengumumkan," kata Randiman. Kalau itu benar, jawab Sutrisno lagi dalam interupsinya, maka penundaan Paripurna harus memiliki berita acara. Interupsi berikut mengalir dari Jantoguh Damanik. "Kita belum punya Tata Tertib (Tatib) baru di lembaran daerah. Kita pakai Tatib baru atau lama? Sidang Paripurna adalah forum pengambil keputusan tertinggi," ucap dia.

     

    Selanjutnya anggota Fraksi Gerindra Ramses Simbolon angkat bicara. "Saya rasa perlu dokumen berita acara penundaan Paripurna semalam. Gak susah kok," tegasnya. Burhanuddin Siregar dari Fraksi PKS juga interupsi. "Dilanjut saja agenda sekarang. Minta maaflah kalau bagian persidangan ada kesalahan administrasi," ingatnya. "Paripurna forum tertinggi pengambilan keputusan. Jadi bisa dilanjut sekarang," sahut Fajar Waruwu dari Fraksi Gerindra. Melihat sidang dibanjiri interupsi, Ketua DPRDSU meminta Kabag Persidangan Setwan DPRDSU Toman Nababan memberi penjelasan. "Agenda Paripurna hari ini adalah pengambilan keputusan Ranperda PjP APBD Sumut 2014 jadi Perda dan perumusan pokok-pokok fikiran DPRDSU," ujarnya.

     

    Penundaan Paripurna Hal Prinsip

     

    Sutrisno Pangaribuan tidak berhenti interupsi. Anggota Komisi A DPRDSU itu kembali "berkokok". "Pimpinan sidang, saya tidak bicara hal kecil, tapi hal prinsip dan essensial. Saya meragukan Paripurna semalam karena berita acara penundaanya tidak jelas. Saya mau DPRDSU jadi milik semua," terangnya. Saleh Bangun dari Fraksi Demokrat ikut pula interupsi. "Paripurna adalah forum tertinggi dan kita semua bisa putuskan di sini," katanya. Anggota Fraksi PDIP Efendi Panjaitan kembali melanjutkan interupsi. Menurut dia, Sutrisno Pangaribuan mengirimkan pesan agar kedepan administrasi persidangan DPRDSU tidak lagi  menyalahi dan bisa diperbaiki lebih baik. "Pembelajaran bagi kita semua," akunya. Ajib Shah menyikapi, memang ada kesalahan dari staf Persidangan. "Tentunya tidak ada manusia yang sempurna," cetus Ajib. Interupsi lain mengalir dari bibir anggota Fraksi Demokrat Guntur Manurung, Ketua Fraksi PDIP Budiman P Nadapdap, SE dan Ramses Simbolon. Intinya meminta sidang diskor sembari melengkapi kekurangan administrasi serta mempertanyakan kelanjutan Paripurna kepada floor DPRDSU. "Kita lanjutkan atau melegkapi administrasi," tanya Ajib Shah. "Tanyakan saja ke floor Paripurna," balas Budiman Nadapdap. Ketua DPRDSU Ajib Shah pun mempertanyakan floor dan dijawab lanjutkan oleh mayoritas anggota Dewan.


    Laporan Jubir Banggar DPRDSU


    Usai banjir interupsi berakhir, sidang dilanjutkan dengan mendengar Penyampaian Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubsu oleh Jubir Fajar Waruwu. Kemudian Ketua DPRDSU H Ajib Shah mempertanyakan peserta sidang terkait pendapat akhir fraksi-fraksi sebelum Ranperda disahkan jadi Perda. Namun anggota Fraksi PKB H Bustami, Hs, MM memberikan suara seputar masalah tersebut. "Setelah saya cek, pada 7 Januari 2015 Tatib DPRDSU sudah diundangkan jadi lembaran daerah. Jadi kita tidak perlu lagi memunculkan pendapat akhir fraksi tapi persetujuan fraksi saja," ungkap Bustami.


    Mendengar masukan Bustami, Ajib Shah pun menskors sidang 10 menit untuk lobby pimpinan Dewan dan fraksi. Skors dicabut pukul 12.35 WIB. "Kami tanyakan kepada peserta rapat sekarang, apakah Ranperda yang kita maksud bisa disetujui jadi Perda," tanya Ajib Shah. Peserta rapat serentak menyatakan setuju tanpa pendapat akhir fraksi. Selanjutnya Sekwan DPRDSU Randiman Tarigan membacakan konsep keputusan bersama DPRDSU dan Gubsu. Lalu Ajib Shah melanjutkan sidang dengan mempertanyakan forum Paripurna. "Apa forum setuju yang dibacakan Sekwan untuk ditetapkan jadi Perda," tanya Ajib. Peserta Paripurna kembali menyetujui. Acara pun mengalir lancar dengan agenda penandatanganan keputusan bersama pengesahan "penghapusan dosa" Ranperda PjP APBD Sumut 2014 menjadi Perda oleh Ketua DPRDSU dan Gubsu. Selesai penandatanganan keputusan, Gubsu Gatot Pujo Nugroho dapat kesempatan memberikan sambutan. Sidang diskor lagi sampai pukul 14.00 WIB untuk agenda ke-2 Paripurna tentang Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Peraturan DPRDSU tentang Pokok-pokok Pikiran DPRDSU. Seperti diberitakan MartabeSumut jauh-jauh hari, beberapa "dosa" Gubsu/Pemprovsu dalam mengelola keuangan daerah tahun 2014 diantaranya; temuan BPK RI atas 18 paket pekerjaan jalan provinsi senilai Rp. 2,2 Miliar yang tidak sesuai kontrak. Ada pula pelanggaran aturan seputar Bagi Hasil Pajak (BHP) kepada kab/kota se-Sumut senilai Rp. 2,1 Triliun. Dua "dosa" tersebut kerap diributkan warga Sumut sejak 3 tahun terakhir. Sementara rakyat Sumut juga tak habis fikir dan geleng kepala tatkala 2 "dosa" Pemprovsu yang ujung-ujungnya rentan praktik korupsi, itu justru membuat BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprovsu pada Jumat 12 Juni 2015 lalu.

     

    Laporan Pansus Pokok Pikiran DPRDSU

     

    Masih berdasarkan pengamatan www.MartabeSumut.com, Sidang Paripurna dibuka kembali oleh Wakil Ketua DPRDSU Ruben T pukul 14.55 WIB. Sedangkan mewakili Gubsu tampak Sekda Provsu Hasban Ritonga. Jubir Pansus/Ketua Pansus Bustami Hs, MM, diberi kesempatan membacakan laporannya. Disusul pembacaan konsep Rancangan Peraturan DPRDSU tentang Pokok-pokok Pikiran DPRDSU oleh Sekwan Randiman Tarigan. Terpisah setelah Paripurna ditutup, www.MartabeSumut.com menemui Ketua Pansus H Bustami, Hs, MM. Menurut dia, pokok-pokok pikiran DPRDSU merupakan hasil-hasil Reses, temuan Komisi, Banggar dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. "Kita himpun dan serahkan melalui Paripurna ke Gubsu sebagai aspirasi DPRDSU. Diberikan DPRDSU kepada Gubsu 5 bulan sebelum penyusunan anggaran berikut," terang Bustami. Dijelaskan Bustami, konsep pokok-pokok pikiran akan menjadi panduan DPRDSU dalam memberikan masukan ke Gubsu terkait penyusunan APBD kedepan. Setelah laporan Pansus disetujui Paripurna, timpal Bustami lagi, maka hasilnya diserahkan ke Mendagri selama 7 hari untuk diverifikasi.(MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Paripurna DPRDSU Beragenda "Pengampunan Dosa" APBD Sumut 2014 Dibanjiri Interupsi'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER