Selasa

16 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 3.101,   Bulan Ini : 42.464
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 15 Juni 2015 | 00:00 WIB

    Telah dibaca 747 kali

    Cuma 24 Anggota DPRDSU Hadiri Paripurna LHPK, BPK Ingatkan Kelemahan Pemprovsu Hutang DBH Rp.2,1 T

    Budiman Pardede
    Anggota BPK (menandatangan), Gubsu (tengah) dan pimpinan DPRDSU saat penyerahan LHPK APBD Sumut 2014, Jumat siang (12/6/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

    Kendati Provinsi Sumatera Utara (Provsu) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) APBD Sumut tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, toh hutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprovsu yang kerap diributkan rakyat Sumut itu tetap jadi bagian peringatan BPK terhadap pengelolaan umum keuangan Provsu. BPK secara tegas menyatakan hutang DBH pajak kepada kab/kota se-Sumut sebesar Rp. 2.142.272.794.815,75 adalah salah 1 kelemahan Pemprovsu yang wajib diselesaikan tahun 2016.

    Pengamatan MartabeSumut saat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) beragenda penyerahan LHPK APBD Sumut 2014 kepada Gubsu dan Ketua DPRDSU, Jumat (12/6/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, kegiatan dimulai pukul 14.55 WIB dengan kehadiran fisik 24 anggota DPRDSU dari total 100 orang. Tampak hadir Gubsu Gatot Pujo Nugroho, anggota III BPK RI Prof Dr Eddy Mulyadi Supandi, SE, Ak, MM, CFr, A.CA, Sekwan DPRDSU Drs H Randiman Tarigan, MAP, Sekda Provsu Hasban Ritonga dan jajaran pimpinan SKPD Provsu.

    Lima Kelemahan Pemprovsu

    Dalam sambutannya, anggota III BPK RI Eddy Mulyadi Supandi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provsu tahun anggaran 2014, BPK memberi opini WTP dengan beberapa paragraf penjelas termasuk 5 kelemahan sistem pengendalian internal yang jadi temuan. Diantaranya; pertama, pada sisi penerimaan negara. Meliputi penggunaan langsung penerimaan biaya penggantian pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 2.364.910.000,00 dan retribusi pelayan kesehatan Askessos Rp. 82.107.035,00. Kemudian ada pula kelemahan seputar pungutan sumbangan pihak ketiga kepada masyarakat yang tidak memenuhi defenisi sumbangan sebesar Rp. 4.809.735.00,00. Kedua, kelemahan belanja negara. BPK mendapat temuan meliputi; 18 paket pekerjaan peningkatan jalan provinsi yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 2.204.361.909,39 sehingga harus dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp. 759.487.044,91. Lalu kekurangan volume pekerjaan pada 10 SKPD Provsu sebesar Rp. 796.471.961,54.

    Ketiga, persoalan pengelolaan keuangan dari sisi asset. Diantaranya; saldo investasi non permanen dana bergulir senilai Rp. 6.333.499.055,00 dan dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp. 1.716.500.945,00 yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Item lain menyangkut penatausahaan serta pengamanan asset tetap pada pengurusan barang SKPD belum tertib dengan saldo asset tetap senilai Rp. 91.341.062.076,50 yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Selanjutnya masalah penyajian saldo asset lain juga tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp. 21.470.876.640,00. Keempat, pada sisi pasiva. BPK menemukan kelemahan hutang Pemprovsu terkait Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kepada kab/kota se-Sumut sebesar Rp. 2.142.272.794.815, 75. Kelima, sistem pengendalian internal BLUD RSU Haji Medan yang masih memerlukan perbaikan. BPK menemukan mekanisme pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban pendapatan dan belanja RSU Haji Medan belum dijalankan sesuai Permendagri Nomor 61 tahun 2007.

    Sesuai UU Nomor 1/2004

    Eddy Mulyadi Supandi mengingatkan, penyerahan laporan atas pemeriksaan keuangan APBD Sumut tahun 2014 dilakukan sesuai UU Nomor 1 tahun 2004 Pasal 1 ayat 6 tentang Perbendaharaan Keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan provinsi dipastikanya bermaksud mewujudkan tujuan negara di provinsi. "Pengelolaan keuangan harus tertib, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Dalam UUD 1945 Pasal 23 E menegaskan perlunya pemeriksaan keuangan termasuk UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara," singkapnya. Sedangkan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, terang Eddy Mulyadi Supandi lebih jauh, BPK RI memiliki tugas konstitusi berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 15 tahun 2004 yang mengamanatkan keharusan daerah menyerahkan hasil LHPK kepada lembaga perwakilan rakyat di daerah serta pimpinan entitas sesuai tingkat kewenangan masing-masing. "Pemeriksaan keuangan diperlukan untuk memberikan opini bila ada potensi kecurangan atau penyimpangan pengelolaan keuangan secara keseluruhan," katanya.

     

    Oleh sebab itu, pinta Eddy Mulyadi Supandi, Pemprovsu patut segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai amanat Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 yang memerintahkan setiap pejabat memberikan jawaban atau penjelasan LKPD selambat-lambatnya 60 hari LHPK diserahkan. "Kami berkomitmen mewujudkan transparansi keuangan daerah. Semoga hasil pemeriksaan bisa mendorong perbaikan kedepan," imbaunya, sembari mengungkapkan urgensitas tata kelola keuangan harus berlandaskan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah (SAP). "Pemprovsu kami sarankan mengikuti langkah-langkap penyediaan SDM yang paham SAP berbasis teknologi supaya pelaksanaan APBD bisa lebih akuntabel dan transparan," timpalnya lagi di akhir sambutan. Masih berdasarkan pantauan MartabeSumut, usai pembacaan sambutan penilaian, anggota III BPK RI Prof Dr Eddy Mulyadi Supandi, SE, Ak, MM, CFr, A.CA, melakukan penandatanganan dan penyerahan buku LHPK kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Ketua DPRDSU H Ajib Shah, S.Sos yang diwakili Ruben T. Terpisah setelah Paripurna ditutup, anggota Komisi B DPRDSU dari Fraksi PDIP, Wasner Sianturi, ketika ditanya MartabeSumut mengaku tak bisa berkomentar banyak. "Kami masuk jadi anggota DPRDSU September 2014. Jadi bagi saya WTP itu "wajar tanpa penjelasan"," sindirnya tertawa-tawa, seolah-olah tak habis fikir Pemprovsu dapat opini WTP disela-sela segudang persoalan keuangan Pemprovsu yang kerap diributkan publik.. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER