Senin

27 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 9 Juni 2015 | 00:15 WIB

    Telah dibaca 1086 kali

    Dua Anggota DPRDSU Beda Pendapat, Guntur & Mustofawiyah Nyaris Saling Sikat

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU Mustofawiyah Sitompul (kiri) dan Guntur Manurung saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (8/6/2015). (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

    Stempel terhormat untuk Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) dan 100 wakil rakyat sepertinya kembali dipertanyakan publik Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, hanya lantaran berbeda pendapat dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin pagi (8/6/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, anggota Komisi B DPRDSU Guntur Manurung (F-Demokrat) dan Ketua Komisi D DPRDSU Mustofawiyah Sitompul (F-Demokrat) nyaris saling sikat. Perang kata-kata tidak terhormat dilontarkan bebas oleh keduanya dalam forum resmi Paripurna, sementara perilaku saling tantang menyeruak deras setelah Paripurna ditutup.

    Pengamatan dan informasi dihimpun MartabeSumut, Sidang Paripurna DPRDSU kala itu membahas 2 agenda dan dihadiri utusan Gubsu bahkan puluhan Pimpinan SKPD Provinsi Sumut. Kedua agenda diantaranya; penyampaian laporan hasil klarifikasi dan kajian Kemendagri terhadap Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang pemberian insentif/kemudahan penanaman modal serta pengumuman perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRDSU (AKD). Namun setelah pembahasan berakhir dan sebelum Paripurna ditutup sekira pukul 11.25 WIB, anggota Komisi A DPRDSU Sutrisno Pangaribuan (F-PDIP) mempertanyakan kelanjutan pengesahan Pansus Danau Toba yang seharusnya disahkan melalui forum Paripurna. "Pembentukan Pansus Danau Toba kenapa tidak dijadwalkan di Banmus dan masuk Paripurna," ucapnya bertanya. Namun masalah tersebut hanya ditanggapi pimpinan Paripurna dengan menyatakan bahwa agenda yang dibahas dan dibaca sesuai yang disampaikan Sekretariat Dewan. Beberapa menit kemudian, pernyataan Sutrisno dibantah Guntur Manurung dan Ketua Komisi B DPRDSU Donald Lumban Batu (F-Gerindra). "Kami tidak pernah menyatakan hasil rapat gabungan antara Komisi A, B dan D akan merekomendasikan pembentukan Pansus Danau Toba. Komisi B tidak pernah merekomendasikan apalagi dikomunikasikan soal pembentukan Pansus Danau Toba," singkap Donald. Sutrisno pun interupsi seraya membacakan notulen rapat gabungan Komisi A, B dan D tertanggal 23 Februari 2015 tentang pembentukan Pansus Danau Toba. Usai dibacakan, Guntur justru angkat bicara. Dia interupsi dan menilai keberadaan Pansus Danau Toba terkesan kurang berguna sebab selain telah dibahas Komisi B, juga membuang-buang anggaran Rp. 300-400 juta. "Sudah pernah kami bahas itu di Komisi B, kami kurang setuju ada Pansus Danau Toba dan sebaiknya ditunda dulu," tegasnya.

    Pansus Danau Toba Diganjal?

    Mendengar komentar tersebut, Mustofawiyah langsung interupsi. "Hasil rapat pimpinan sudah diserahkan ke Banmus. Tapi di Banmus sepertinya keputusan pembentukan Pansus Danau Toba ini diganjal," duga Mustofawiyah. Interupsi selanjutnya dilakukan Guntur saat Mustofawiyah bicara dan begitu pula sebaliknya. Alhasil, Guntur dan Mustofawiyah mulai terlibat perang mulut bak pedagang dan pembeli di pasaran. "Saya diganggu-ganggu saat bicara pimpinan. Tolong pimpinan keluarkan ada yang ganggu-ganggu saya di belakang ini," cetus Mustofawiyah kepada pimpinan Sidang Paripurna, yang posisi duduk keduanya persis berdekatan. "Sok paten kau dan bla bla bla bla bla" (banyak kata-kata kasar lain yang tidak bijak dituliskan terlontar deras dari bibir Guntur maupun Mostofawiyah-Red). Aksi saling hujat dan caci maki antara keduanya sempat terjadi beberapa menit dan sangat tidak etis didengarkan publik karena telah masuk menyerang ranah pribadi. Melihat kondisi yang kian tidak kondusif, Sekwan DPRDSU Drs H Randiman Tarigan, MAP, yang berada di belakang meja pimpinan sidang langsung maju kedepan menertibkan keadaan. Sedangkan Pimpinan Sidang Paripurna akhirnya menutup Paripurna sembari menyatakan persoalan akan dibawa ke Pimpinan Dewan dan Banmus untuk ditindaklanjuti. Ironisnya lagi, usai Paripurna ditutup, saat ke-2 politisi Partai Demokrat tersebut masih berada dalam ruangan Paripurna dan bersiap-siap keluar, perang kalimat-kalimat tidak terhormat kembali bergema bersahut-sahutan. "Sini, sini kau kalo berani keluar," tantang Guntur menatap Mustofawiyah. "Kutunggu kau nanti diluar," balas Mustofawiyah lantang. Untung saja Sekwan DPRDSU Randiman Tarigan turun tangan lagi sehingga aksi saling sikat tidak sampai terjadi. Randiman Tarigan terlihat menemui Guntur dan membawanya keluar dari ruang Paripurna.

    Komentar Guntur & Mustofawiyah

    Terkait beda pendapat berujung konflik pribadi yang nyaris saling sikat, MartabeSumut bersama sejumlah wartawan di gedung Dewan, mengkonfirmasi terpisah Mustofawiyah Sitompul, Guntur Manurung, Donald Lumban Batu, Sutrisno Pangaribuan dan Ketua Badan Kehormatan DPRDSU (BKD) Ramses Simbolon. Mustofawiyah mengakui, perdebatan yang terjadi berakar dari masalah pribadi. "Dia tidak puas tapi kok diledakkan dalam Paripurna," herannya, sembari membeberkan masalah hutang piutang Rp. 50 juta yang belum tuntas sampai sekarang. Menurut Mustofawiyah, Guntur Manurung selaku Jubir Komisi B dalam Paripurna sepatutnya bijak menanggapi pertanyaan Sutrisno Pangaribuan soal keputusan pembentukan Pansus Danau Toba. "Harapan saya dia berubah, ya bayar hutangnya. Urusan pribadi kok dibawa ke Paripurna, saya gak ada niat ngadu ke BKD atau Fraksi Demokrat. Tapi kalo dia mau ngadu, ya saya silahkan," ujarnya. Hal senada diungkapkan Guntur Manurung. "Memang karena masalah pribadi. Saya tidak minta dibatalkan, tapi ditunda dulu," aku Guntur. Dia memastikan, bila Mustofawiyah membawa masalah ke Fraksi Demokrat atau BKD, dirinya sangat siap melayani. "Biar clean and clear. Saya sangat siap. Kita berharap dia berubah sikap saja," ingat Guntur. Pada sisi lain, Pansus Danau Toba disebut Guntur tidak memiliki hal mendesak apalagi semua sudah jadi rencana Pimpinan Dewan. Sebagai anggota Banmus, imbuhnya lebih jauh, Komisi B hanya meminta agar Pansus Danau Toba ditunda dulu. "Kita mau tahu apa hasil Pansus Danau Toba yang dibentuk tahun 2013 silam ? Kita amati, setiap Pansus dibentuk pasti keluar dana Rp. 300-400 juta. Lalu tanggal 12 Juni 2015 nanti akan ada LPJ Gubsu dan pasti membentuk Pansus juga. Belum lagi Pansus MEA, Pansus Asset dan lainnya yang mengganggu AKD termasuk kinerja Komisi. Terlalu banyak Pansus DPRDSU tapi hasilnya gak jelas, buang-buang anggaran" yakin Guntur.

    Tidak Pernah Rekomendasi Pansus

    Ketua Komisi B DPRDSU Donald Lumban Batu menambahkan, sesuai Tata Tertib (Tatib)  DPRDSU Pasal 63 ayat 2, Pansus dibentuk dalam Paripurna setelah mendengar pertimbangan Banmus. Kemudian dalam Pasal 65 dijelaskan penyediaan alokasi anggaran dan fasilitas Pansus sesuai kondisi APBD. "Dalam Paripurna tadi saya katakan, saya tidak pernah teken keputusan Komisi A, B dan D soal pembentukan Pansus Danau Toba. Komisi B tidak pernah merekomendasikan dan tidak pernah dikomunikasikan pembentukan Pansus Danau Toba," tegas Donald dengan nada tinggi. Saking kesalnya melihat pola komunikasi yang dianggapnya kurang etis dilakukan Ketua Komisi D, Donal pun menunjukkan lampiran surat yang baru diterimanya dan diteken Ketua Komisi D Mustofawiyah Sitompul, berdasarkan surat utama yang dikeluarkan pada 8 Juni 2015 oleh Ketua DPRDSU Ajib Shah kepada Gubsu tentang penugasan instansi terkait beragenda Raker/RDP gabungan Komisi B dan D tertanggal 11 Juni 2015 membahas pembangunan PLTA Meranti Utara Desa Meranti Utara Kec Pintu Pohan Kab Tobasa yang dilaksanakan PT Subur Sari Lastderich dengan PLTA Asahan III, sehingga mengakibatkan tumpang tindihnya fungsi lahan terhadap penetapan izin lokasi PLTA Meranti Utara Tobasa dan PLTA Asahan III di Kab Asahan.

    Insiden Kecil

    Sementara itu, Ketua BKD Ramses Simbolon menilai perdebatan dan perbedaan pendapat hingga konflik antara Guntur dan Mustofawiyah adalah insiden kecil. "Biasa saja. Walau Paripurna sudah ditutup, kedepannya tetap harus diselesaikan. Ketidakcocokan pribadi saja saya rasa," akunya. Tatkala ditanya MartabeSumut apakah ada rencana BKD selaku "polisi" di DPRDSU memanggil keduanya atas indikasi kuat pelanggaran etika, Ramses cuma tersenyum kecil. Bagi dia, kedua belah pihak akan dapat menyelesaikan dengan cara-cara bijak. "Kita yakin itu bisa diselesaikan. Kita percayakan dulu kepada fraksinya," tepis Ramses diplomatis.

    Pansus Danau Toba Telah Disepakati

    Sedangkan anggota Komisi A DPRDSU Sutrisno Pangaribuan berkeyakinan, Komisi A, B dan D telah sepakat membentuk Pansus Danau Toba berdasarkan aksi demo massa Jalin D Toba yang diikuti keputusan rapat gabungan pada 23 Februari 2015. "Seharusnya dibantah saat saya baca keputusan Pansus Danau Toba dalam Paripurna tadi. Kenapa lagi substansi dipersoalkan dalam Paripurna ? Kenapa di Banmus ada perubahan ? Ini yang membuat DPRDSU inkonsisten bila ada yang berniat merubah diam-diam di Banmus apalagi bermaksud membatalkan Pansus," sesal Sutrisno, sambil menunjukkan notulen rapat gabungan Komisi A, B danD pada 23 Februari 2015. Bila ada yang mau membatalkan dengan alasan menunda, Sutrisno memastikan akan mengejar siapapun dengan alasan yang dikemukakan. Lalu bagaimana alasan membuang-buang anggaran Rp. 300-400 juta atau fungsi Pansus yang hasilnya dinilai kurang berguna seperti tahun 2013 ? Sutrisno justru terlihat memperbaiki cara duduk. Sembari menatap Jurnalis MartabeSumut Budiman Pardede yang duduk di sampingnya, Sutrisno tampak menampilkan rona wajah tegas. "Berapapun anggaran itu tidak ada masalah sepanjang sesuai aturan. Kalo ada yang meragukan kejelasan Pansus seperti tahun 2013, maka dorong saya jadi Ketua Pansus supaya saya siapkan hasil yang jelas periode DPRDSU sekarang," tantang Sutrisno lantang. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Dua Anggota DPRDSU Beda Pendapat, Guntur & Mustofawiyah Nyaris Saling Sikat'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER