Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 8 Juni 2015 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 888 kali

    Asset Provsu Kerap Hilang, Pansus DPRDSU Meradang

    Budiman Pardede
    Pansus Asset DPRDSU menggelar Raker bersama Pemprovsu dan jajaran SKPD Sumut, Kamis pagi (4/6/2015) d gedung DPRDSU. (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

    Panitia Khusus (Pansus) Asset Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) meradang. Bukan apa-apa, asset fisik Provsu dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disinyalir kerap hilang tak berbekas tanpa penjelasan resmi. Sementara bila mobil dinas DPR belum kembali, SKPD langsung sibuk bicara di media massa.

    Fakta asset kerap hilang dan meradangnya anggota DPRDSU itu terungkap dalam rapat kerja (Raker) Pansus Asset bersama Pemprovsu serta jajaran SKPD Sumut, Kamis pagi (4/6/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pengamatan MartabeSumut, Raker dipimpin Ketua Pansus Asset Provsu HM Affan. Tampak hadir anggota Pansus Asset Provsu seperti Drs H Yulizar P Lubis, MPsi, H Muchrid Nasution, Zahir dan beberapa anggota Pansus lainnya. Sementara dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dihadiri Sekda Provsu Hasban Ritonga, Kepala SKPD/Badan/Lembaga BUMD Sumut.

    Sekda Provsu Tidak Mengingkari

    Dalam pertemuan, Sekda Hasban Ritonga tidak mengingkari bahwa asset Provsu banyak telah hilang, tumpang tindih pencatatan bahkan tidak berbentuk lagi. Menurut Hasban, bukan mustahil bila secara fisik asset tidak berbekas lagi bentuknya tapi sesuai ketentuan harus ada penjelasan resmi. Baik itu surat keterangan hilang dari polisi maupun catatan tertulis dokumentasi inventarisasi. "Ini catatan Kabiro Perlengkapan kepada saya. SKPD dengarkan baik-baik ya. Jika asset tidak diketemukan barangnya, jangan dikatakan hilang. Namun lengkapi surat-surat polisi. Sebab dalam buku, asset harus tetap dicatatkan," ingat Hasban. Pada sisi lain, Hasban juga meminta jajaran SKPD Sumut agar jangan mengandalkan temuan BPK RI untuk dijadikan acuan perbaikan tata kelola asset Provsu. Tapi menata semenjak dini dengan pola administrasi penyusunan, pengaturan hingga inventarisasi yang memiliki dokumentasi tercatat. "Penataan dan pengelolaan asset Sumut perlu selalu transparan walau tanpa ada temuan BPK sekalipun," terang Hasban.

    DPRDSU Miris

    Sebelumnya, anggota Pansus Asset H Muchrid Nasution telah "curhat" seputar penertiban asset yang cenderung tegas terhadap anggota DPR tapi lemah kepada institusi sendiri. "Kami miris sebagai anggota DPRDSU. Baru 7 bulan pensiun, sudah ribut di headline media pengembalian mobil dinas. Kalo SKPD, bertahun-tahun tak ada masalah. Mari kita jujur," ucap Muchrid, sembari menyindir IPAL PDAM Tirtanadi di Sunggal yang masih menyalurkan air di Kota Medan tanpa sertifikat. Muchrid mengimbau, jangan ada pengalihan, penyewaan atau sistem BOT dulu terkait inventarisasi asset Provsu. "Mana kontrak-kontak asset kita mau tahu dulu. Gak bermanfaat ya kita jual saja. Pabrik besi Sari Petojo misalnya, kalo gak guna ya jual saja," kata politisi Golkar tersebut. Oleh sebab itu, imbuhnya lagi, keseriusan Pemprovsu dan jajaran SKPD Sumut wajib hukumnya bersinergi membenahi asset Sumut. Sehingga SKPD punya rasa memiliki serta paham kondisi terkini asset sekecil apapun. "Atau, ada fikiran aneh-aneh kita karena akan mutasi suatu saat nanti? Bayangkan, Unimed saja mau membantu kita agar kelak asset Provsu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," sindir Muchrid.

    Asset Diganti, Jual dan Lelang

    Anggota Pansus Asset, Zahir, berpendapat, kalau ada asset Provsu yang telah kedaluarsa, sebaiknya diganti atau dilelang dengan alokasi anggaran baru. "Jangan ada lagi sepeda motor dan mobil tahun lama masuk asset," tegasnya. Zahir membeberkan, sampai sekarang ada asset milik warga Kab Batubara yang dikuasai PT Perkebunan Sumut dan PT Paya Pinang. Padahal persoalan itu bisa digugat secara hukum dan memungkinkan Pemprovsu kalah. "Semangat kita semua perlu disahuti seluruh SKPD, BUMD dan Pemprovsu," ucap Zahir, sambil menyingkap informasi bahwa selama ini pimpinan SKPD susah sekali menemui Gubsu. "Pak Sekda wajah lama sudah kembali. Jadi dengan ada Bapak, maka semoga mempermudah urusan pemerintahan," timpalnya lagi.

    SKPD Patut Terbuka

    Ketua Pansus Asset DPRDSU HM Affan menyimpulkan, SKPD patut terbuka menyangkut semua asset Provsu walau kondisinya tanpa legal history. Affan mengingatkan, anggaran sertifikasi asset juga butuh ketegasan dari Pemprovsu dimana akan dibuat. "Atau kita share pada seluruh BUMD dan SKPD? Bagaimana yang terbaik, dimasukkan ke mata anggaran mana," cetus Affan bertanya, seraya menekankan inventarisasi asset harus terus berjalan tertib. Affan percaya, kalau dokumentasi asset Provsu kuat, niscaya semua pejabat SKPD akan tetap sehat. "Kita sudah sampaikan pada Gubsu soal asset ini. Gubsu sendiri bilang pusing. Semoga kedepan lebih akurat lagi kedepan," tutupnya. Beberapa anggota Pansus lainnya mengungkapkan pula keberadaan asset-asset Provsu di Kab/Kota yang amburadul pencatatannya seperti rumah dinas, tanah, mobil dinas, sepeda motor dinas, bangunan dan yang paling banyak disoroti adalah asset Dinas Tarukim.

    Oknum Pejabat Bermain Nakal

    Sementara itu, salah seorang staf SKPD Provsu yang mengikuti Raker tersebut mengatakan, samapai bumi runtuh pun tertib dokumentasi asset Provsu tidak bakal terwujud lantaran banyak oknum pejabat SKPD "bermain nakal" tapi terkesaan dibiarkan Gubsu. "Kelemahan tata kelola asset mengakibatkan penguasaan/pemanfaatan pribadi oleh kelompok tidak jelas termasuk pihak ketiga. Baik di wilayah Sumut bahkan di luar daerah. Dilakukan sistematis dan terorganisir sebab menguntungkan banyak oknum pejabat di Sumut," singkapnya kepada MartabeSumut seusai Raker. Sembari meminta namanya tidak dituliskan, sumber yang merupakan pejabat esselon IV Pemprovsu ini mencontohkan, bukan sedikit lagi asset fisik mobil dinas, sepeda motor dinas dan tanah milik Provsu dikaburkan lebih dulu secara inventarisasi resmi, untuk selanjutnya dimiliki pribadi atau dijual diam-diam kepada kalangan tertentu. Makanya, imbuh sumber lebih jauh, dokumentasi asset harus dibuat jelas supaya oknum pejabat yang berniat "main nakal" dalam satu institusi bisa ditangkal. "Intinya, tegakkan aturan, jangan beri kesempatan pada mereka mengaburkan data apalagi menghilangkan asset tanpa keterangan jelas. Kita semua tak mau asset Provsu selalu dikondisikan sebagai beban daerah sehingga mereka punya modus "merampok" anggaran secara berjemaah," akunya blak-blakan. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Asset Provsu Kerap Hilang, Pansus DPRDSU Meradang'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER