Minggu, 7 Juni 2015 | 00:08 WIB

Telah dibaca 928 kali

Pendidikan Tinggi Indonesia Terpuruk, Lucu Gelar Guru Besar Diambil Tapi Non Aktif di Akademis

Golfrid Hutagaol

Ilustrasi out put pendidikan tinggi yang tidak tahu mau kemana. (Courtesy Google).

MartabeSumut, Medan

Pendidikan Tinggi di Indonesia saat ini terus terpuruk sesuai penelitian QS World University Rankings tahun 2012. Berdasarkan statistik dunia, Universitas Indonesia (UI) berada pada posisi 273. Namun tahun 2014 UI melorot di urutan 310. Lucunya lagi, kalau dalam minggu ini bisnis ijazah palsu marak terungkap, maka jauh-jauh hari gelar Guru Besar di Indonesia jadi ironi miris sebab kerap disandang pejabat publik yang justru non aktif dalam lingkungan Akademis.

Penegasan tersebut disampaikan Idhamsyah Eka Putra, alumni Doktoral Psikologi dari Johannes Kepler University of Linz Austria. Dia mengatakan, seharusnya Direktorat Pendidikan Tinggi Indonesia (Dikti) berupaya memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan. Bukan justru melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung upaya peningkatan mutu. Idhamsyah mencontohkan, kepangkatan sabagai Guru Besar adalah jenjang tertinggi dalam dunia akademis. Sedangkan institusi perguruan tinggi merupakan wadah bagi para ilmuwan, akademisi dan peneliti bekerja maupun meniti karir. "Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen diatur pada Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014," ujarnya.

Kualifikasi Pendidikan Luar Negeri Melarang

Bagi Idhamsyah, bila diamati kualifikasi pendidikan tinggi di luar negeri semisal Inggris atau Amerika Serikat, seorang Profesor yang diangkat jadi Menteri, pegawai tetap di pemerintahan atau swasta (bukan Universitas), maka jabatan Profesornya dilarang dipakai alias akan dicabut atau di-non-aktifkan. Hal itu dikarenakan pada masa tersebut yang bersangkutan tidak lagi berafiliasi terhadap institusi perguruan tinggi. Selain itu, pemegang gelar Guru Besar juga tidak bisa lagi menjalani fungsi sebagai Profesor, yaitu melakukan aktivitas rutin keilmiahan meneliti, mengajar, membimbing dan membuat publikasi berdasarkan kepakarannya. Namun demikian, lanjut Idhamsyah, orang tersebut bisa diangkat lagi sebagai Profesor tatkala kembali aktif di dunia akademis.

Beberapa hari terakhir, lanjut Idhamsyah, muncul pemberitaan media cetak/elektronik terkait Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Dr Yudhi Chrisnandi diangkat jadi Guru Besar pada salah satu perguruan tinggi Swasta di Jakarta. Sebelumnya pada 17 April 2015 lalu terjadi pula kepada Chairul Tanjung, seorang pengusaha dan mantan Menko Perekonomian. Chairul Tanjung dikukuhkan sebagai Guru Besar di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Surabaya. Hal serupa dialami pula oleh mantan Presiden RI Dr Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY dikukuhkan sebagai Guru Besar pada 11 Juni 2014 di Universitas Negeri yang dikelola Kementerian Pertahanan. "Di Indonesia sangat berbeda. Persoalan menjadi terbalik karena SBY justru diangkat saat sedang menjalankan tugas sebagai presiden," heran Idhamsyah.

Idhamsyah mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang Menteri atau Presiden dapat menjalakan fungsi sebagai Guru Besar ? Bagaimana pula aktivitas keilmiahannya dapat dilakukan mengingat tugas utama mereka begitu banyak dan penting bagi negara ? "Begitu juga ketika seorang SBY masih menjabat Presiden lalu diangkat sebagai Guru Besar. Bagaimana caranya Presiden aktif dapat menunaikan fungsi Guru Besar," sindir Idhamsyah bertanya. Pertanyaan kritis selanjutnya, timpal Idhamsyah lebih jauh, apakah setelah habis massa sebagai pejabat publik masih menjabat Guru Besar atau tidak? "Jika ya, apa aktivitas keilmiahan yang dilakukan dan adakah mahasiswa yang dibimbing," tegasya tak habis fikir

Tiga Petisi Kepada Menristek Dikti

Oleh sebab itu, tegas Idhamsyah, saat ini ada 3 Peitisi yang telah disampaikan kepada Menteri Ristek Dikti serta Dirjen Dikti yang memuat harapan. Diantaranya: Pertama, penghentian sistem kepegawaian terpusat dan kontrol kepegawaian oleh Dikti. Pekerjaan seperti itu Idhamsyah hanya menambah kerja Dikti tetapi hasil yang didapat sangat tidak produktif serta kurang menguntungkan perguruan tinggi. Kedua, Dikti cukup menjadi regulator dan pengawas saja. Bertugas mengembangkan standardisasi mutu suatu Universitas. Dimana salah satu penilaiannya dikatakan Idhamsyah adalah berdasarkan aktivitas ilmiah Universitas itu sendiri. Dengan demikian, terangnya, jika suatu departemen di sebuah Universitas dinilai tidak dapat memenuhi standardisasi penilaian Dikti, misalnya jumlah pubilkasi, tentu saja Dikti berhak menutup setiap institusi yang mengatasnamakan lembaga pendidikan. Ketiga, membuat standard gaji untuk jenjang akademik yang ditentukan. Dalam konteks ini, Indhamsyah mengimbau agar Universitas diberikan hak menentukan gaji pegawainya sendiri asalkan tidak dibawah standard ketentuan UU/peraturan.

"Sejak tanggal 26 Mei 2015 Petisi sudah digulirkan dan ditandatangani sebanyak 595 orang. Ini akan terus berlanjut dan kebanyakan ditandatangani oleh Dosen seluruh Indonesia," tutup Idhamsyah. Berikut alamat Petisi untuk klik online: https://www.change.org/p/menteri-ristek-dikti-dirjen-dikti-stop-dagelan-di-perguruan-tinggi-guru-besar-milik-institusi-yang-menjujung-tinggi-aktivitas-keilmiahan?recruiter=73472044&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-md-share_petition-reason_msg&fb_ref=Default (MS/JS/GOL)