Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 27 Mei 2015 | 00:24 WIB

    Telah dibaca 1036 kali

    RDP Tegang dan Alot, Komisi A DPRDSU Usir Kuasa Hukum PTPN III

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU saat RDP membahas sengketa tanah antara warga Bandar Betsy II Simalungun dengan PTPN III, Selasa siang (26/5/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto : MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

    Satu peristiwa menarik terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Jalan Imam Bonjol Medan saat Komisi A DPRDSU menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas sengketa tanah antara warga Bandar Betsy II Kec Pematang Bandar Kab Simalungun dengan manajemen PTPN III, Selasa siang (26/5/2015). Bukan apa-apa, nuansa rapat yang tegang dan alot sejak awal, akhirnya berujung kekisruhan tatkala 2 anggota Komisi A DPRDSU Rony R Situmorang dan Sutrisno Pangaribuan mengusir paksa kuasa hukum PTPN III.

    Pantauan MartabeSumut, pengusiran kuasa hukum PTPN III bermula setelah Kabag Hukum PTPN III Irwadi Lubis menjawab kembali berbagai pendapat anggota Komisi A DPRDSU dan Asisten Pemerintahan Pemprovsu Hasiholan Silaen, terkait solusi penyelesaian sengketa yang berada di tangan Direksi PTPN III bila mau mengajukan surat pelepasan lahan seluas 943 Ha kepada Meneg BUMN. Pada pukul 16.20 WIB jelang detik-detik akhir pertemuan RDP, Irwadi Lubis menjawab semua pendapat, yang isinya terindikasi membenarkan sikap PTPN III menghadapi sengketa lahan dengan warga. "Kami jangan pula jadi dibenci. Kami juga menjalankan usaha negara yang patuh hukum. Persoalan sengketa tanah dan pelepasan lahan 943 Ha yang diklaim warga Bandar Betsy II Kec Pematang Bandar Kab Simalungun, ya tentu harus melalui jalur aturan atau proses hukum," katanya. Komentar itu langsung ditanggapi Hasiholan Silaen. "Kami minta Direksi PTPN III mengajukan surat pelepasan lahan 943 Ha kepada Meneg BUMN minggu depan, itu satu-satunya solusi. Sebab dasar sudah kuat dari surat Gubsu tanggal 24 Februari 2000, surat Meneg BUMN yang intinya menunggu surat usulan pelepasan lahan dari Direksi PTPN III bahkan penegasan BPN Sumut tentang izin HGU PTPN III yang sudah habis tahun 2005 dan tidak diperpanjang akibat belum clean/clear," ucap Hasiholan.

    Kronologis Pengusiran

    Masih berdasarkan pengamatan MartabeSumut, pada pukul 16.25 WIB, usai Hasiholan bicara, tiba-tiba seseorang yang mengaku kuasa hukum PTPN III meminta izin bicara. Awalnya ditentang Sutrisno Pangaribuan dengan alasan jangan lagi bertujuan membenarkan sikap-sikap PTPN III. Namun niatnya bicara akhirnya dikabulkan Ketua Komisi A Toni Togatorop, SE, MM. Saat mendapat kesempatan bicara, orang tersebut langsung protes terhadap pernyataan Hasiholan Silaen yang memberi limit waktu minggu depan. "Kami rasa kita semua dari tadi menyatakan patuh hukum walau anggota DPRDSU yang terhormat ada yang mendahului hukum. Mari kita semua patuh hukum, karena beberapa waktu lalu kami bersama Pemkab Simalungun dan warga di sana menyatakan lahan sengketa stanvas untuk sementara waktu," tegasnya. Belum selesai dia bicara, Sutrisno Pangaribuan yang merasa disindir langsung naik pitam. "Pimpinan, dia bukan berurusan dengan saya jadi jangan membawa-bawa saya," cetusnya. Kegaduhan pun terjadi beberapa saat. Setelah itu, Sekretaris Komisi A Rony R Situmorang ikut angkat bicara dan menegaskan sikap bahwa PTPN III harus segera mengusulkan surat pelepasa lahan kepada Meneg BUMN. Kalimat Rony malah diinterupsi sang kuasa hukum PTPN III. "Point of clarification pimpinan sidang," ucapnya berkali-kali memotong kalimat Rony. Melihat gelagat tersebut Sutrisno dan Rony semakin panas. "Mana surat kuasa Anda di sini. Amankan Satpam, keluarkan dia. Ada gak surat tugasnya," teriak Rony dan Sutrisno. Beberapa Satpam internal DPRDSU datang mengamankan keadaan berdiri di depan sang kuasa hukum. Kemudian si kuasa hukum dan seluruh rombongan manajemen PTPN III meninggalkan RDP Komisi A begitu saja. Selanjutnya Ketua Komisi A DPRDSU Toni Togatorop menutup rapat.

    HGU Berakhir, PTPN III Tetap Beroperasi

    Sebelumnya, Kabag Hukum PTPN III Irwady Lubis mengungkapkan, sesuai izin HGU tahun 1989, pihaknya memiliki lahan seluas 5.348, 9 Ha dan tidak pernah menambah area di sana. Diakuinya, HGU memang sudah berakhir dan masih menguasai produksi tanaman. "Kami yang duduk juga bukan pelaku sejarah yang tahu persis kronologis tanah. Kita juga tak mau ada masalah dengan penggarap/masyarakat. Konflik ini sudah cukup lama akibat munculnya kelompok baru," ucap Irwady. Dia menambahkan, PTPN III bekerja sesuai HGU tahun 1989 yang telah berakhir tahun 2005. "Secara perdata kami tetap menjalankan tugas/fungsi. Kami cuma operator di lahan negara. Kami pakai asas taat hukum. Kita juga siap beri suguh hati," timpalnya lagi. Sedangkan Drs BP Tamba selaku kuasa warga Bandar Betsy II Kec Pematang Bandar Kab Simalungun berbendera Kesatuan Organisasi Reformasi Keadilan Rakyat (Koreker) menegaskan, permasalahan terjadi sejak jaman Jepang tahun 1942. PTPN III disebutnya beroperasi tanpa HGU selama 9,5 tahun. "Tapi mereka tetap berproduksi. Lalu itu tanah siapa? Kalo lahan 943 Ha dikeluarkan, maka akan ada perpanjangan HGU. Tanah ini tanah kebun atau tanah negara," herannya.

     

    Kades Tak Tahu Kronologis

     

    Kades Subhan (Pangulu Nagori) mengaku tidak tahu kronologis tanah yang sekarang disengketakan. "Siapa sebenarnya penggarap lahan? Kami sangat miris dengan situasi ini. Perusahaan mengatakan hak mereka. Sebagai bahan rujukan, lahan sengketan 943 Ha yang dikaim warga telah dihuni 705 KK. Kalo tak diselesaikan jadi momok dan duri dalam daging," ingatnya. Pihak BPN Sumut Damargalih N menjelaskan, untuk sementara waktu pihaknya belum bisa memperpanjang HGU PTPN III karena tidak clean and clear. "Hak Perdata yang dimiliki PTPN III karena ada hukum asset. Jadi kalo HGU berakhir, bukan berarti harus dibagi-bagi begitu saja atau jadi hak milik," tegasnya. Mayor Infantri Adi Sutrisno menyatakan tetap memonitor keadaan dan selalu siap mengamankan teritorial. Tampak hadir dalam RDP anggota Komisi A DPRDSU seperti Dr Januari Siregar, MHum, Burhanuddin Siregar, Fajar Waruwu dan Anhar Monel. Uniknya lagi, kekisruhan dan pengusiran kuasa hukum PTPN III itu menuntun Ketua Komisi B DPRDSU Donald Lumban Batu, SE mampir melihat situasi ke ruang rapat Komisi A. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER