Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 19 Mei 2015 | 00:04 WIB

    Telah dibaca 2367 kali

    Konflik Lahan 5.537 Ha di Asahan, Komisi A DPRDSU Bentuk Tim 3 Atur Kesepahaman Damai

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU menggelar RDP soal konflik lahan seluas 5.537 Ha di Tanjung Kasau Kab Asahan, Senin (18/5/2015) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan


    Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) membahas konflik lahan seluas 5.537 Ha di Tanjung Kasau Kab Asahan memutuskan pembentukan Tim 3 yang bertugas mengatur kesepahaman damai para pihak, Senin siang (18/5/2015) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. Perdamaian diharapkan tercapai sehingga ahli waris Raja Jintan Ali dan beberapa perusahaan tidak lagi melakukan aksi saling gugat.


    Pantauan MartabeSumut di lokasi RDP, Ketua Komisi A DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM, membacakan rekomendasi di akhir pertemuan dan tidak mendapat penolakan dari semua peserta rapat. "Mari kita bangun musyawarah dan mufakat. Komisi A DPRDSU menugaskan Sdr Fajar Waruwu, Anhar Monel dan Sutrisno Pangaribuan untuk mengatur mekanisme perdamaian antara ahli waris Raja Jintan Ali dengan beberapa perusahaan seperti  PT Gotong Royong (Mandaris) dan  PT Perkebunan Sumut," katanya. Toni mengingatkan, kedepan jangan ada lagi acara gugat menggugat antara ahli waris dan para pihak namun mulai bisa bersikap legowo. "Rapat saya skors menunggu nota-nota kesepahaman damai yang dipersiapkan 3 anggota Komisi A DPRDSU," tutup Toni.

    Masih berdasarkan pantauan MartabeSumut, dalam RDP tampak hadir ahli waris Raja Jintan Ali diantaranya Tengku Darwin. Terlihat pula Direktur Umum PT Perkebunan Sumut Elvina Hasibuan, Manajemen PT Gotong Royong (Mandaris), perwakilan BPN Sumut dan BPN Asahan. Usai RDP, PERJUANGAN BARU menemui kembali Ketua Komisi A Toni Togatorop di ruang kerjanya. Politisi Partai Hanura tersebut memastikan, Komisi A DPRDSU mendukung sepenuhnya putusan lembaga hukum terkait konflik lahan di Tanjung Kasau Asahan yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Kita ajak semua pihak membuat kesepahaman dan kesepakatan. Kita sarankan, demi menghormati putusan hukum yang sudah ikrah di MA, maka tidak ada lagi hak-hak ahli waris Raja Jintan Ali," tegas Toni.

     

    Para Pihak Beberkan Data


    Data MartabeSumut saat RDP pertama digelar Komisi A DPRDSU, Senin siang (6/4/2015) lalu di gedung Dewan, 4 pihak perusahaan perkebunan yang diundang membeberkan kronologis kepemilikan lahan masing-masing. Ahli waris Raja Jintan Ali juga membawa 2 bundel berkas kepemilikan lahan yang disebut-sebut berdasarkan konsesi kontrak Raja Jintan Ali dengan perusahaan Belanda/Inggris. Direktur Umum PT Perkebunan Sumut Elvina Hasibuan menceritakan, alas hak lahan mereka berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU). "Gugatan ahli waris tahun 2001 ditolak pengadilan Kisaran. Tahun 2002 keluar juga putusan penolakan dari Pengadilan Tinggi di Medan. Lalu putusan Kasasi perdata tingkat MA tahun 2003 juga ditolak. Dan tahun 2009 pengaduan muncul lagi di Pengadilan Kisaran," singkap Elvina. Head PT Lonsum (Harison) Endah Resmiati mengatakan, perusahaan mereka tidak memiliki HGU di Kab Asahan kecuali di Gunung Melayu Kab Lab Batu. Sedangkan Kepala Kantor PT Paya Pinang Irham mengakui memiliki HGU di lokasi konflik. Manajer Perkebunan PT Gotong Royong (Mandaris) Erning Syahputra menyatakan telah berdiri sejak 1968 dan tidak memiliki lahan HGU di Tanjung Kasau. Ahli waris Tengku Darwin mengungkapkan, alas hak lahan pihaknya berdasarkan kontrak tertulis pemerintahan Belanda dengan Raja Jintan Ali. "Saya sudah lahir saat kontrak dibuat. Ada 5.537 Ha lahan kami di sana. Bulan lalu saya ke lokasi ada kebun sawit dan perkampungan," singkapnya. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER