Senin

27 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 24 April 2015 | 00:06 WIB

    Telah dibaca 835 kali

    Pasca-Usul Hak Interpelasi, SKPD Provsu Takut Lakukan Tender Proyek Pembangunan

    Budiman Pardede
    Ketua Komisi B DPRDSU Donald Lumban Batu, SE saat diwawancarai MartabeSumut di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (23/4/2015). (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan


    Pasca-usulan hak Interpelasi dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) pada Senin (20/4/2015) kemarin, ternyata situasi emosional pimpinan, jajaran dan staf Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengalami kondisi yang tidak menentu. Realitas tersebut terlihat dari reaksi SKPD yang terkesan takut melakukan tender proyek-proyek pembangunan.


    Penilaian tersebut dilontarkan Ketua Komisi B DPRDSU Donald Lumban Batu, SE, kepada MartabeSumut, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B bersama Bulog Divre Sumut dan Badan Ketahanan Pangan Sumut, Kamis pagi (23/4/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. "Saya membaca situasi RDP tadi. Bahasa tubuh mereka (SKPD) terlihat takut melakukan tender proyek," ungkap Donald. Makanya, kata Donald lagi, sebelum menutup RDP dirinya mengingatkan realitas politik berkembang di DPRDSU dengan Pemprovsu/Gubsu. "Saya bilang Interpelasi sudah terkubur. Mari kita lanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan termasuk tender proyek pembangunan di SKPD Provsu masing-masing," ucap Donald.


    Politisi Partai Gerindra ini berkeyakinan, bila persoalan Interpelasi Gubsu masih saja jadi momok bagi SKPD untuk mengeluarkan kebijakan, niscaya pembangunan Sumut bakal mengalami gangguan. Sebab sekarang telah memasuki tahun berjalan triwulan I dan akan menuju triwulan II. "Bagaimana kita evaluasi mereka kalo kegiatan SKPD belum ditender," cetus Donald bertanya. Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Humbahas, Kab Samosir, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu pun tidak mengingkari bahasa tubuh yang takut tersebut terjadi pada hampir semua SKPD Sumut pasca-usul Interpelasi berlangsung. "Kita di Komisi B DPRDSU mengimbau semua mitra/counter-part supaya kembali fokus memulai proyek pembangunan," ingat Donald.

     

    Rekomendasi Komisi B


    Sebelumnya, pantauan MartabeSumut saat RDP, pimpinan rapat Donald Lumban Batu, SE dan Ikrimah Hamidy membacakan rekomendasi Komisi B DPRDSU terkait pembahasan yang dilakukan. Tampak hadir mengikuti RDP anggota Komisi B seperti Ir Tigor Lumban Toruan, Ir Ramses Simbolon, MSc, Guntur Manurung, SE, Aripay Tambunan dan beberapa anggota komisi lainnya. Kepada Badan Ketahanan Pangan Sumut Komisi B DPRDSU menyerukan 3 sikap meliputi; pertama, Badan Ketahanan Pangan Sumut menjalankan semua program penanganan secara integral dan menyeluruh untuk dijadikan acuan ditengah-tengah masyarakat. Kedua, program kedaulatan pangan harus sejalan dengan kondisi daerah dan tetap berkoordinasi kepada pemerintah pusat. Ketiga, program-program ketahanan pangan dikembangkan terus melalui pendekatan sosiologis, kultural dan religi.

    Sementara kepada Bulog Divre Sumut, Komisi B DPRDSU mengingatkan 4 poin pentng. Diantaranya; pertama, penyimpanan beras di Bulog harus dijaga agar kualitasnuya sampai ke rakyat selalu baik. Kedua, walau Bulog Divre Sumut hanya menyalurkan dan mendata dari Pemda terkait beras miskin (Raskin), tapi adalah sesuatu yang aneh bila data permintaan belum kunjung turun sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional makin membaik. Permintaan dan alokasi Raskin yang tidak turun atau tetap setiap tahun, seharusnya menuntun Bulog Divre Sumut melakukan verifikasi pendataan valid di lapangan/kepada kepala daerah agar tidak sekadar minta data sehingga orang yang meninggal atau yang tidak miskin juga mendapat jatah. Ketiga, komoditi beras dan cabai yang sudah dibeli Bulog kepada petani Sumut sudah tepat namun kuantitasnya harus ditingkatkan terus supaya ada stabilitas harga pada petani/konsumen. Keempat, Bulog melakukan pemetaan potensi komoditi agar bisa sinkron dengan rencana DPRDSU membuat Perda tentang perlindungan komoditas petani. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Pasca-Usul Hak Interpelasi, SKPD Provsu Takut Lakukan Tender Proyek Pembangunan'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER