Kamis

21 Mar 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 7 April 2015 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 4044 kali

    Konflik Lahan 5.537 Ha di Asahan: Perkebunan Tak Siap Bahan, DPRDSU Batalkan Pembahasan

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU menggelar RDP soal sengketa lahan tapi membatalkan pembahasan, Senin siang (6/4/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto : MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

    Lantaran 4 perusahaan perkebunan tidak menyiapkan bahan-bahan dan bukti pendukung saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) beragenda konflik lahan seluas 5.537 Ha di Tanjung Kasau Kab Asahan, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) memutuskan membatalkan pembahasan, Senin siang (6/4/2015) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan.

    Pantauan MartabeSumut, RDP dimulai pukul 14.15 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM, Wakil Ketua Fernando Simanjuntak serta Sekretaris Rony R Situmorang. Tampak hadir anggota Komisi A Dr Januari Siregar, SH, MHum, Hasaiddin Daulay, Sarma Hutajulu, Fajar Waruwu, Burhanuddin Siregar, Anhar A Monel, Hartoyo, Sutrisno dan Herman Sembiring. Sementara pihak undangan meliputi BPN Sumut, BPN Asahan, Kepala Kantor PT Paya Pinang Irham, Manajer Perkebunan PT Gotong Royong (Mandaris) Erning Syahputra, Head PT Lonsum (Harison) Endah Resmiati dan Direktur Umum PT Perkebunan Sumut Elvina Hasibuan. Sedangkan pihak yang merasa dirugikan atas lahan 5.537 Ha di Tanjung Kasau itu diantaranya Kuasa Hukum ahli waris Lukman Hakim, para ahli waris Raja Jintan Ali seperti Tengku Darwin, Tengku Azmi dan Tengku Affan.

     

    Tidak Bawa Bahan Rapat


    Masih berdasarkan pengamatan MartabeSumut di lokasi RDP, dari 4 pihak perusahaan perkebunan yang hadir, tidak satupun membawa bahan untuk dipelajari angggota Dewan. Hanya pihak ahli waris Raja Jintan Ali saja yang membawa 2 bundel berkas kepemilikan lahan berdasarkan konsesi kontrak Raja Jintan Ali dengan perusahaan Belanda dan dilanjutkan perusahaan Inggris. Direktur Umum PT Perkebunan Sumut Elvina Hasibuan, misalnya. Saat diminta Komisi A DPRDSU membagikan bahan atas lahan kepemilikan, dia justru menceritakan alas hak lahan mereka berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU). "Gugatan ahli waris tahun 2001 ditolak pengadilan Kisaran. Tahun 2002 keluar juga putusan penolakan dari Pengadilan Tinggi di Medan. Lalu putusan Kasasi perdata tingkat MA tahun 2003 juga ditolak. Dan tahun 2009 pengaduan muncul lagi di Pengadilan Kisaran," ujar Elvina. Head PT Lonsum (Harison) Endah Resmiati mengatakan, perusahaan mereka tidak memiliki HGU di Kab Asahan kecuali di Gunung Melayu Kab Lab Batu. Kepala Kantor PT Paya Pinang Irham mengakui memiliki HGU di lokasi konflik. Manajer Perkebunan PT Gotong Royong (Mandaris) Erning Syahputra menyatakan telah berdiri sejak 1968 dan tidak memiliki lahan HGU di Tanjung Kasau. Ahli waris Tengku Darwin mengungkapkan, alas hak lahan pihaknya berdasarkan kontrak tertulis pemerintahan Belanda dengan Raja Jintan Ali. "Saya sudah lahir saat kontrak dibuat. Ada 5.537 Ha lahan kami. Bulan lalu saya ke lokasi ada kebun sawit dan perkampungan," singkapnya.

    Komisi A DPRDSU Kesal


    Mendengar penjelasan perwakilan 4 perusahaan perkebunan tanpa kesiapan bahan RDP, Ketua Komisi A DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM langsung menampakkan rona kesal. "Bahan saja tidak ada bagaimana kami bisa memahami persoalan dan mempelajarinya dalam RDP? PT Perkebunan Sumut kita tahu tidak pernah beruntung tapi disuntik terus selama ini dari dana penyertaan modal. Sebaiknya RDP ditunda untuk dijadwalkan ulang. Kami minta semua pihak menyediakan bahan-bahan pendukung," tegas legislator Partai Hanura tersebut. Pihak BPN Sumut dan BPN Asahan memastikan, saat ini hanya ada 2 perusahaan di lahan konflik perkebunan Tanjung Kasau. BPN menyebut, perusahaan yang memiliki HGU adalah PT Lonsum (Harison) dan PT Perkebunan Sumut. "Yang lain kami belum dapat info. PT Paya Pinang ada HGU tapi di Kab Sergai. HGU PT Gotong Royong juga ada di Sergai. PT Lonsum dan PT Perkebunan Sumut lahannya dari konsesi perusahaan Belanda dan dilanjutkan perusahaan Inggris. Konsesi itu ada perjanjian dengan pemerintah Indonesia," terang Hotman Saragih dari BPN Asahan. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Konflik Lahan 5.537 Ha di Asahan: Perkebunan Tak Siap Bahan, DPRDSU Batalkan Pembahasan'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER