Gara-gara dinilai sukses meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perek) Hatta Rajasa memberikan award (penghargaan) Government 2012 untuk 9 kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat pagi (11/5) di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan. Akademisi Dr Warjio justru memandangnya sinis.
Beberapa bupati/walikota tampak hadir sementara sebagian lagi hanya diwakilkan. Sembilan kepala daerah di Sumut yang menerima penghargaan diantaranya; Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaedi, Bupati Serdangbedagai T Erry Nuradi, Bupati Deliserdang Amri Tambunan, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih, Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang dan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi.
Pantauan MartabeSumut usai penganugerahan, selain para kepada daerah, penghargaan juga diberikan kepada pimpinan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumut yang dianggap telah menunjukkan kepedulian meningkatkan perekonomian masyarakat lewat program-program corporate social responsibility (CSR). Beberapa BUMN dan BUMD itu meliputi; Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu, Dirut PT Perkebunan Nusantara III Megananda Daryono, Dirut PTPN IV Erwin Nasution, Dirut PT Pelindo I Alfred Natsir,Dirut PT Kawasan Industri Medan (PT KIM) Gandi Tambunan dan Dirut PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) Darwin Nasution.
Memberi Inspirasi
Panitia Pelaksana Government Award 2012 (General Manager Marcomm SINDO) Caecilia Hamzah, kepada MartabeSumut di lokasi kegiatan, mengatakan, pemberian penghargaan bagi kepala daerah dan perusahaan-perusahaan nasional di Sumut sebetulnya bukan ditentukan oleh pihaknya selaku pelaksana. Melainkan merupakan kerjasama dengan Menko Perekonomian. “Tujuannya adalah memberi inspirasi dan penghargaan atas kreatifitas pejabat di daerah Sumut sesuai perkembangan dan hasil kemajuan ekonomi daerah kurun waktu 2010-2011. Makanya Pak Menko yang langsung memberi award,” kata Caecilia.
Menurut dia, penetapan figur/lembaga yang telah dianugerahkan penghargaan didasari bidang perekonomian makro yang meningkat. Baik secara kreatif, efektif atau efisiensi. “Yang kita perhatikan itu perekonomian daerahnya. Tahun depan mungkin beda daerah dan orang lagi sesuai pengamatan 2011-2012,” ungkapnya. Diakui Caecilia, penganugerahan award adalah yang pertama kali dilakukan. Karena selama ini pihaknya mengamati jajaran pemerintah daerah di Sumut yang konsern/peduli meningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. “Kita lihat secara keseluruhan progress peningkatan pada 9 kepala daerah dan kita tidak pakai nomor-nomor urut. Intinya, award bertujuan memberi inspirasi. Sebab dengan cara demikianlah kita mungkin bisa rangsang mereka agar lebih kreatif, efisien dan efektif melahirkan kebijakan untuk mengajak pemerintah daerah, BUMN dan stakeholder memikirkan kemajuan ekonomi daerah,” ujarnya. Saat disinggung soal ‘jual beli’ award yang dilandasi uang dan kepentingan tersembunyi, Caecilia langsung membantahnya. “Ah gak dong, kita murni memberi inspirasi saja,” tutupnya.
Rakyat Sumut yang Majukan Ekonominya Sendiri
Dalam kesempatan terpisah, akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Warjio memandang skeptis pemberian penghargaan tersebut. Pengamat sosial politik dan hukum tata negara ini memastikan, momentum pemberian award itu sangat tidak tepat dan kurang relevan. Berdasarkan fakta empiris kekinian di Sumut, katanya, warga Sumut sendirilah yang justru terlihat berusaha mati-matian memajukan ekonominya sendiri. “Implementasi kebijakan perekonomian Pemda saja selama ini hampir-hampir tidak mampu menyelesaikan agenda kerja apalagi memikirkan rakyat,” sindir Warjio kepada MartabeSumut, Jumat sore (11/5).
Award Bernuansa Ganjil
Dihubungi melalui saluran telepon, Warjio berkeyakinan, kalau ukuran perekonomian 9 daerah yang dianggap sukses, maka itu menjadi sesuatu yang bernuansa ganjil dan besar kemungkinan salah sasaran. “Saya rasa tidak benar itu. Perekonomian kita justru lebih banyak diusahakan warga. Bukan gara-gara dipicu ekses ekonomi pembangunan/kebijakan Pemda,” terangnya. Bila akhirnya 9 kepala daerah dipandang berhasil memajukan ekonominya lalu dijadikan acuan pemberian award, Warjio malah menilai pembangunan perekonomian di penjuru Sumut sekarang justru stagnan. Buktinya disebut Warjio tatkala banyak kepala daerah, pimpinan SKPD, BUMD dan BUMN yang terlibat korupsi hingga indikasi memperkaya diri/kelompok. “Jadi tidak berhasil seperti yang mereka bangga-banggakan. Award government tidak tepat dan sia-sia,” sesal Warjio, sembari mengusulkan pemberian award kedepan harus benar-benar selektif sesuai kondite kinerja kepala daerah/lembaga ekonomi pemerintah. Artinya, imbuh Warjio lebih jauh, pejabat daerah harus terbukti bersih dan sungguh-sungguh bekerja dulu baru pantas diberi award. Dia mencontohkan, keseriusan pemerintah daerah memprogram agenda pemberdayaan/pendidikan sosial, UKM, Koperasi dan sejenisnya kepada masyarakat luas, wajib hukumnya bisa dirasakan masyarakat secara berkesinambungan. “Terlalu mudah award itu diobral-obral. Entah karena ada praktik jual beli kepentingan atau terselip setoran uang saya gak ngertilah. Tapi coba saja lihat di Kota Medan kita ini yang tahun 2010 lalu dapat award dari Menhub terkait tertib transportasi lalu lintas. Faktanya kok memalukan, lalu lintas di Medan terbukti semrawut, buruk dan menakutkan,” cetusnya sambil tertawa kecil.
