Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 13 Februari 2015 | 00:06 WIB

    Telah dibaca 1678 kali

    PT Rapala vs LSM Maranatha dan FPMKL, Komisi A DPRDSU Sarankan Pengukuran Lahan Bersama

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU RDP dengan PT Rapala, BPN Langkat dan BPN Sumut, Kamis (12/2/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bojol Medan. (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

     

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menyarankan pengukuran ulang lahan bersama terkait konflik dan klaim 510,4 Hektare tanah antara manajemen PT Raya Padang Langkat (Rapala) dengan LSM Maranatha dan Forum Pemerhati Masyarakat Kabupaten Langkat (FPMKL).

     

    Pantauan MartabeSumut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRDSU, Kamis pagi (12/2/2015) di gedung Dewan Jalan Imam Bojol Medan, tampak hadir Direktur PT Rapala Ir H Syafril, Kepala BPN Langkat Kasten Situmorang, SH, dan Kepala BPN Sumut Ir Sudarsono, MM. Sementara perwakilan dari LSM Maranatha dan FPMKL tidak ada yang datang. RDP sendiri dipimpin oleh anggota Komisi A DPRDSU Dr Januari Siregar, SH, MHum dan Drs Anhar A Monel, MAP. Beberapa anggota Komisi A DPRDSU lainnya juga ikut menghadiri pertemuan.

     

    Direktur PT Rapala Ir H Syafril, dalam pemaparannya di hadapan Komisi A DPRDSU, menjelaskan, perkebunan Padang Langkat di Kec Gebang Kab Langkat Sumut awalnya memiliki HGU Nomor 1/1970 dengan luas awal areal 2.131,4 Hektare berdasarkan SK Menteri Agraria Nomor SK.952/KA tertanggal 23 Desember 1960 dan berakhir 27 Juli 1995. PT Rapala disebutnya mendapat perpanjangan HGU selama 25 tahun lagi sesuai SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Pusat Nomor 53/HGU/BPN/96 tanggal 28 November 1996 sebagai tanah perkebunan Padang Langkat seluas 1.621 Hektare. "Areal HGU PT Rapala seluas 510,4 Hektare tidak diperpanjang lagi namun dikuasai negara karena terdapat garapan penduduk, perkampungan warga serta beberapa fasilitan umum," katanya. Sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Pusat Nomor 122-VI-1998 tanggal 19 Oktober 1998, lanjut Syafril, SK itu menegaskan bahwa status tanah negara sebagai objek pengaturan penguasaan tanah Landreform seluas 510,4 Hektare yang terletak di Desa Padang Langkat Kec Gebang Kab Langkat. 

     

    Sedangkan pihak BPN Langkat dan BPN Sumut mengungkapkan, solusi atas konflik dan klaim warga melalui LSM Maranatha dan FPMKL terhadap 510,4 Hektare lahan yang disebut-sebut berada di dalam HGU PT Rapala seluas 1.621 Hektare, adalah dengan melakukan pengukuran pengembalian batas. "Karena akan terperiksa semua lahan yang diklaim dan supaya ada berita acaranya," ucap Kepala BPN Langkat Kasten Situmorang.

     

    Masalah Tidak Rumit

     

    Masih berdasarkan pantauan MartabeSumut, menyahuti beragam pendapat berkembang, Pimpinan RDP Dr Januari Siregar, SH, MHum, mengakui kalau konflik PT Rapala dengan LSM Maranatha dan FPMKL bukanlah masalah rumit. "Saya rasa ini soal sertifikat saja. Awalnya HGU PT Rapala seluas 2.131,4 Hektare lalu berubah jadi 1.621 Hektare. Warga menganggap lahan yang 510,4 Hektare itu berada/masuk dalam 1.621 Hektare," cetus Januari. Politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ini melanjutkan, walau penyelesaian masalah tidak tergolong rumit, namun pihak-pihak terkait harus mengajak masyarakat melakukan pengukuran ulang. "Yang paling berkepentingan tentu saja PT Rapala. Saya rasa BPN sudah tepat mengeluarkan lahan 510,4 Hektare itu dari 2.131 Hektare," terang Januari. Menurut Legislator asal Dapil Sumut II Medan B wilayah Sunggal, Selayang, Tuntungan, Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Petisah itu, persoalan lapangan sebaiknya diselesaikan lapangan pula. PT Rapala diminta Januari membuka diri agar jangan ada konflik yang menimbulkan jatuhnya korban. Sehingga masyarakat merasa ada keadilan pada mereka sebab warga yang menggugat sekarang merasa dirugikan PT Rapala. "Mungkin saja PT Rapala selama ini memblok diri kepada masyarakat ? Komisi A DPRDSU tidak ingin ada konflik horizontal di sana. Lakukanlah pengukuran ulang bersama oleh semua pihak terkait. Bisa saja biayanya ditanggung PT Rapala selaku pihak yang lebih mampu," saran Januari. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'PT Rapala vs LSM Maranatha dan FPMKL, Komisi A DPRDSU Sarankan Pengukuran Lahan Bersama'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER