Minggu

17 Feb 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 9 September 2014 | 00:09 WIB

    Telah dibaca 1112 kali

    Gubsu Diingatkan Dana Rp. 10 Miliar untuk Pengukuran Ulang Lahan Bermasalah di Sumut

    Budiman Pardede
    Syamsul Hilal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Fraksi PDIP. (Foto Dok : MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Dana senilai Rp. 10 Miliar untuk pengukuran ulang lahan-lahan bermasalah semisal HGU, HPH dan sejenisnya harus dicantumkan dalam buku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2015. Khusus untuk Gubernur Sumut (Gubsu), supaya lebih serius memperhatikannya dan bersifat proaktif terhadap segala jawaban Mendagri.

     

    Peringatan itu dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Syamsul Hilal, melalui interupsinya dalam Sidang Paripurna beragenda pengambilan keputusan/pengesan R-APBD Sumut 2015, Senin siang (8/9/2014) di gedung PRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. Pantauan MartabeSumut di lokasi sidang, interupsi dilakukan Samsul Hilal disela-sela 10 fraksi sedang menyampaikan pendapat akhir. Di hadapan pimpinan Paripurna Saleh Bangun, Kamaluddin Harahap dan Chaidir R, serta disaksikan Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang didampingi Wagubsu HT Erry Nuradi, politisi gaek PDIP tersebut menegaskan, tanah atau lahan HPH dan HGU bermasalah di penjuru wilayah Sumut wajib diukur ulang. "Selama 72 jam buku R-APBDSumut 2015 ini baru sampai. Ini membuktikan hak kami sebagai anggota Dewan sudah dirampas fraksi. Oleh sebab itu, melalui forum ini saya minta dana pengukuran ulang Rp. 10 Miliar dicantumkan dalam buku R-APBD Sumut 2015," cetus Syamsul Hilal dengan nada lantang.


    Menanggapi aspirasi Syamsul Hilal, Pimpinan Paripurna Chaidir R langsung menyatakan telah mencatat dan menampungnya. Namun Syamsul Hilal tidak puas. Dia angkat bicara lagi. "Setahu saya pada tahun 2015 dana pengukuran sudah masuk Rp. 5 Miliar dalam APBD. Kenapa Depdagri menolaknya. Kita tahu hampir semua perusahaan perkebunan di Sumut ini merampok tanah rakyat. Pemprovsu harus proaktif. Tanya apa alasan penolakan Mendagri. Ini pelanggaran HAM," imbau Syamsul Hilal. "Kita sudah catat dan tampung Pak Syamsul Hilal," tepis Chaidir lagi, yang langsung melanjutkan pendapat akhir fraksi-fraksi. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Gubsu Diingatkan Dana Rp. 10 Miliar untuk Pengukuran Ulang Lahan Bermasalah di Sumut'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER