Senin

22 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 19 Juni 2014 | 15:35 WIB

    Telah dibaca 1077 kali

    BPK RI Nyatakan Pemprovsu Langgar UU Soal Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2013

    Budiman Pardede
    Sidang Paripurna DPRDSU beragenda LKPD Sumut TA 2013 dan Hak Interpelasi yang sukses batal," Kamis (19/6/2014) di gedung DPRDSU. (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

     

    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Agung Firman Sampurna, SE, MSi, secara tegas menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah melanggar aturan dan tidak mematuhi UU terkait pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2013. Opini penilaian berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemprovsu yang dilakukan Tim BPK RI sebelumnya.

     

    Pengamatan MartabeSumut saat Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) beragenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 kepada Ketua DPRDSU dan Gubsu, Kamis pagi (19/6/2014) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Anggota BPK RI Dr Agung Firman Sampurna, SE, MSi, memastikan, sesuai amant UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka defenisi keuangan daerah adalah bagian dari keuangan negara. "Setelah BPK RI melakukan pemeriksaan keuangan Pemprovsu beberapa waktu lalu dengan mengacu pada amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, kami temukan 4 hal-hal yang mengakibatkan penilaian pengecualian dan mengingatkan Pemprovsu 5 masalah kedepan yang perlu ditindaklanjuti," cetus Dr Agung Firman Sampurna, di hadapan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRDSU H Saleh Bangun, puluhan anggota DPRDSU dan jajaran pimpinan SKPD Provsu.


    Rincian 4 Pengecualian Pengelolaan Keuangan Pemprovsu

     

    Dr Agung Firman Sampurna membeberkan, mengacu pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprovsu Tahun Anggaran 2013, keputusan memberikan opini WDP disebabkan 4 dasar pengecualian. Diantaranya: Pertama, pendapatan dan belanja Rumah Sakit Haji Medan tahun 2013 tidak melalui mekanisme pembahasan APBD dan tidak didukung catatan yang meadai. Kedua, asset teap senilai Rp. 948,9 Miliar tidak dapat diyakini karena tidak didukung catatan dan keterangan memadai serta tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Ketiga, asset lainnya senilai Rp. 55, 5 Miliar tidak didukung dengan dokumen dan keterangan yang memadai. Keempat, Pemprovsu tidak mematuhi UU Nomor 28 tahun 2009 sehingga terdapat kekurangan penyaluran dana bagi hasil (DBH) pajak daerah ke kab/kota senilai Rp. 2,2 Triliun. "Selain 4 pengecualian tersebut, BPK memandang perlu mengingatkan Pemprovsu agar mencermati, memberi perhatian dan menindaklanjuti 5 masalah-masalah yang ada di depan," sindir Dr Agung Firman Sampurna.

     

    Nih 5 Peringatan BPK untuk Ditindaklanjuti

     

    Menurut Dr Agung Firman Sampurna, 5 masalah itu meliputi; Pertama, saldo investasi non permanen dana bergulir senilai Rp. 6,3 Miliar dan dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp. 1,7 Miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Kedua, realisasi jasa pelayanan atas pendapatan dana jaminan kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan sosial Tahun Anggaran 2013 pada Rumah Sakit Jiwa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 3,7 Miliar. Ketiga, belanja perjalanan dinas luar daerah senilai Rp. 787,3 Juta tidak dapat diyakini keterjadiannya. Keempat, kekurangan volume pekerjaan pada 4 SKPD Provsu senilai Rp. 3,7 Miliar. Kelima, belanja hibah dan bantuan sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 308,9 Miliar belum dipertanggungjawabkan dan belanja Bansos sebesar Rp. 43,7 Miliar tidak sesuai ketentuan. "Jawaban atas semua penjelasan BPK RI di atas selambat-lambatnya kami terima 60 hari setelah laporan kami terima dengan berita acara yang dibuat. Itu sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa pejabat dalam hal itu adalah gubernur, walikota, bupati yang memberikan tindaklanjut/jawaban atas rekomendasi BPK RI. Sedangkan Pasal 21 UU tersebut meminta lembaga perwakilan rakyat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai kewenangannya," imbau Dr Agung Firman Sampurna, sembari menambahkan, Pemprovsu harus melakukan langkah-langkah perbaikan/mengeliminiasi kelemahan-kelemahan untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa datang sebab tahun 2015 penyusunan laporan keuangan APBD berbasis akrual (metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi dan bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan-Red).

     

    Penilain BPK RI Pukulan Telak Bagi Sumut

     

    Terpisah, di lokasi sama usai BPK memberikan penilaian WDP, MartabeSumut mengkonfirmasi anggota Fraksi Partai Golkar Sudirman Halawa, SH dan anggota Fraksi PPRN Rinawati Sianturi, SH. Menurut Sudirman, penilaian buruk BPK terkait pelanggaran aturan dalam pengelolaan keuangan daerah itu menjadi pukulan telak bagi Sumut. Apalagi, katanya, niat pengajuan Hak Interpelasi (minta keterangan-Red) yang bergulir deras sejak 3 bulan lalu, itu terbukti dibatalkan. "Agenda meminta penjelasan kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho soal DBH, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bansos dan pengelolan keuangan Pemprovsu sudah tepat memunculkan Hak Interpelasi DPRDSU. Namun sayang, kayaknya niat Interpelasi sukses batal lantaran lebih dulu masuk angin," sesal Sudirman. Sementara Rinawati Sianturi menyatakan tekad akan tetap mengajukan Hak Interpelasi kepada Gubsu sesuai opini WDP pengeolaan keuangan daerah. "Saya tidak ikut dalam kelompok 26 yang mengajukan Hak Interpelasi. Malu juga kita, 14 mencabut usulan dan 12 tidak sehingga Interpelasi dibatalkan. Padahal BPK sendiri sudah jelas memberikan penilaian pelanggaran aturan atas pengelolaan keuangan daerah," heran Rinawati, seraya memastikan, dirinya akan ikut meneken rencana Hak Interpelasi berikutnya terkait agenda buruk pengelolaan keuangan Pemprovsu.

     

    Paripurna Interpelasi Sukses Batal

     

    Masih berdasarkan pantauan MartabeSumut di gedung Dewan, pimpinan Paripurna/Wakil Ketua DPRDSU HM Affan, S.Sos, sempat akan menutup Paripurna tapi langsung diinterupsi beberapa anggota DPRDSU. Sebab masih ada 1 agenda Paripurna lagi terkait pembahasan Hak Interpelasi DPRDSU kepada Gubsu. "Sesuai Tatib dan aturan, Hak Interpelasi hanya bisa dilakukan bila mencapai 15 pengusul. Tapi faktanya, dari 26 yang mengusulkan beberapa waktu lalu, saat ini terdapat 14 orang anggota Dewan yang telah mencabut usulannya. Jadi Paripurna Interpelasi dibatalkan karena cuma 12 pengusul," kata HM Affan. Niat Affan menutup Paripurna langsung diinterupsi oleh beberapa anggota DPRDSU selaku peserta Sidang Paripurna. Bukan apa-apa, 12 pengusul Hak Interpelasi yang tidak mencabut usulan meminta nama-nama ke-14 orang yang mencabut usulannya agar dibacakan dalam forum Paripurna. HM Affan pun menskors sidang sekira 30 Menit. Usai mencabut skors, Affan kembali menyatakan tetap membatalkan jadwal Interpelasi DPRDSU kepada Gubsu lantaran 14 oarng dari 26 pengusul mencabut usulannya. "Sesuai mufakat dan lobby 10 fraksi DPRDSU, maka sebanyak 8 fraksi sepakat membatalkan Paripurna Interpelasi dan tidak membacakan nama-nama 14 orang yang mencabut usulan," ungkap Affan. Mendengar kalimat politisi muda PDIP itu, interupsi kembali mengalir deras di permukaan. Kali ini meminta nama-nama 12 orang yang tidak mencabut usulan Interpelasi dibacakan di Paripurna dengan alasan supaya publik tahu siapa anggota DPRDSU transaksional dan mana yang serius mengajukan Interpelasi. Affan tak bisa mengelak lagi dan meminta Sekwan DPRDSU Drs H Randiman Tarigan, MAP, membacakan 12 nama tersebut. Melalui Staf Bag Persidangan, Manurung, ke-12 nama akhirnya dibacakan dalam Paripurna. Diantaranya: 1. Guntur Manurung (Demokrat), 2. Ramli (Demokrat), 3. Rahmad P Hasibuan (Demokrat), 4. Mustofawiyah Sitompul (Demokrat). 5. Sopar Siburian (Demokrat), 6. Syahrial Harahap (PAN), 7. Ahmad Hosen Hutagalung (PPP), 8. Rizal Sirait (PPP), 9. Murni E Munthe (PDS), 10. Aduhot Simamora (Hanura), 11. Elezaro Duha (GBBR) dan 12. Washington Pane (PPRN).

     

    Aroma Suap Rp. 450 Juta Membatalkan Hak Interpelasi

     

    Untuk diketahui, sejak 1 pekan lalu, kabar tak sedap beraroma suap menyeruak kencang dari gedung DPRDSU. Pasalnya, niat 26 anggota DPRDSU mengajukan Hak Interpelasi kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho terkait tuduhan atas kegagalan Pemprovsu mengelola keuangan daerah, tidak bagusnya manajemen keuangan daerah, pelanggaran Dana Bagi Hasil (DBH), tidak adilnya dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) hingga masalah dana bantuan sosial (Bansos), itu dinilai banyak pihak bakal berujung indikasi suap UUD alias ujung-ujungnya duit. Penyebabnya dilatarbelakangi dugaan kuat 1 peristiwa pada Kamis (12/6/2014) kemarin. Saat itu dikabarkan, ada anggota DPRDSU yang tidak ikut mengajukan Interpelasi justru mengkondisikan penerimaan down payment entah dari mana (DP/dana panjar awal) sekira Rp. 450 juta untuk tujuan membatalkan pengajuan Hak Interpelasi. Bisa ditebak, setelah DP mengalir, sebanyak 10 anggota pengusul Hak Interpelasi bahkan beberapa anggota DPRDSU yang tidak mengajukan usulan Interpelasi pun terindikasi kecipratan dana transaksional haram tersebut. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'BPK RI Nyatakan Pemprovsu Langgar UU Soal Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2013'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER