Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 25 Januari 2014 | 00:36 WIB

    Telah dibaca 6978 kali

    Alamakjang....Ngurus KTP dan KK di Kel Dwikora Kec Helvetia Medan Tembus Rp 700 Ribu ?

    Golfrid Hutagaol
    Salah satu contoh Kartu Keluarga (KK) milik warga Kota Medan. (Foto : MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

     

    Perasaan geram kembali dirasakan warga negara Indonesia atas perlakuan oknum aparat Kepala Lingkungan (Kepling) V inisial "A" Kelurahan Dwikora Kec Helvetia Medan. Bukan apa-apa, seorang pria sebut saja "C", yang sejak beberapa tahun terakhir pindah dari Kab Samosir ke Kota Medan, "diperas" uang Rp. 700 ribu terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

     

    Modus "pemerasan" Kepling V Kel Dwikora Kec Helvetia Medan inisial "A" ini sebenarnya tergolong klasik. Jamak terlihat dan terdengar di penjuru Kota Medan tatkala warga pendatang membutuhkan pembuatan KTP. Namun fakta mitis ini selalu saja berulang terjadi. Padahal, berdasarkan informasi dari Pemko Medan, pembuatan KTP dan KK tidak dikenakan tarif alias gratis. Bahkan realita gratis pembuatan KTP/KK ini besar kemungkinan berlaku sama diterapkan pemerintah daerah pada 33 provinsi di Indonesia. Tapi kenyataan di lapangan tetap saja memposisikan pengurusan administrasi kependudukan KTP/KK sebagai lahan empuk dan seksi bagi oknum Kepling, Lurah dan Camat dalam "memeras" rakyat. Apalagi yang butuh KTP/KK tidak punya dasar hukum semisal surat pindah. Maka janga heran, oknum aparat semakin cenderung bersikap feodalis tanpa peduli pelayanan publik yang dibiarkan terkikis. Rakyat pun dalam posisi dilematis. Butuh KTP tapi harus membayar mahal. Sebab bila permintaan tidak dipenuhi, tentu saja segudang alasan untuk mempersulit akan muncul ke permukaan. Setidaknya begitulah situasi terkini pemerintahan yang dipantau MartabeSumut, khususnya di Kota Medan.

     

    Menurut cerita "X" kepada MartabeSumut, Kamis (23/1/2014), pindah dari Kab Samosir ke Kota Medan adalah tuntutan menempuh studi di bangku kuliah. Realita kehidupan baru di Medan sedari beberapa tahun lalu, membuatnya tidak nyaman bila belum memiliki KTP Medan. "X" pun mulai mengajukan pengurusan berjenjang administratif melalui Kepling V Kel Dwikora Kec Helvetia. Hasilnya ? Ternyata sangat membuat "X" bingung dan kecil hati. Kendati memberikan bekal surat pindah dari daerah asal Kab Samosir, toh uang pengurusan awal sebesar Rp. 250 ribu yang diberikan beberapa waktu lalu tidak membuahkan hasil. Beberapa hari kemarin, kata "X", Kepling V inisial "A" kembali meminta uang Rp. 450 ribu. Merasa butuh dengan KTP/KK, "X" memenuhi permintaan sang Kepling V walau ada perasaan tidak nyaman. "Saya butuh KTP/KK itu bang. Saya sudah pernah kasi Rp. 250 ribu dan tambahan Rp. 450 ribu. Jadi total mencapai Rp. 700 ribu.Sampai sekarang KTP/KK belum selesai," herannya, seraya menyatakan kesal dan meminta namanya disamarkan. Ketidaknyamanan perasaan "X" akhirnya membuat dia mempertanyakan tarif resmi setiap pengurusan KTP/KK. Saat disampaikan bahwa pengurusan KTP/KK tidak punya tarif yang diatur pemerintah/UU dan bersifat gratis, "X" tampak terdiam lesu. Bagi dia, biaya KTP/KK Rp. 1 juta pun akan dibayar sepanjang benar ditentukan peraturan, UU atau keputusan pemerintah. "Kalau resmi kan harusnya pakai kuitansi pembayaran. Ini saya tidak terima kuitansi," herannya.

     

    Walikota Medan Harus Panggil Lurah dan Camat

     

    Terpisah, pengamat kebijakan publik Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi, yang dikonfirmasi MartabeSumut, Jumat malam (24/1/2014), meminta Walikota Medan segera memanggil Lurah Dwikora dan Camat Helvetia. Sebab kedua pejabat tersebut dinilainya ikut bertanggungjawab atas perilaku oknum Kepling V. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu memastikan, kuat dugaan sang Kepling V berani "memeras" rakyat lantaran "pembusukan budaya" yang diperankan Lurah Dwikora dan Camat Helvetia. "Inilah kebijakan sesat para oknum pejabat kita sampai sekarang. Bahkan RT, RW dan Keling bisa berlagak melebihi pejabat lantaran sikap-sikap pejabat yang berada di level atas seperti Lurah dan Camat," yakin Shohibul. Oleh sebab itu, saran Shohibul, praktik pembusukan budaya kebijakan sesat oknum aparat pemerintah di level atas sampai paling bawah harus segera dihentikan. Caranya dikatakan Shohibul dengan sikap berani warga mengadu ke Lurah, Camat bahkan Walikota. Media massa juga diharapkan Shohibul ikut melakukan koreksi dengan jalan mengkonfirmasi masalah yang disampaikan rakyat kepada pejabat terkait berwenang. "Konfirmasi saja Lurah Dwikora atau Camat Helvetia. Beritahukan masalah pengurusan KTP/KK di wilayahnya mencapai Rp. 700 ribu. Bila urat malu Lurah dan Camat di sana masih ada, pasti mereka akan memanggil oknum Kepling V atau siapa saja yang terlibat," cetus Shohibul tersenyum kecil.

     

    Camat Helvetia Tidak Bisa Dikonfirmasi

     

    Sebelumnya pada Jumat sore (24/1/2014) pukul 17.30 WIB, MartabeSumut mencoba menghubungi Camat Helvetia Arahman Pane. Sayang sekali, Camat Helvetia Arahman Pane tidak berkenan mengangkat ponselnya kendati dihubungi berkali-kali. Bahkan pesan singkat short messages service (SMS) yang dikirimkan ke ponselnya untuk kepentingan konfirmasi, tetap saja tidak kunjung dibalas sampai berita ini diturunkan. Jadi, benar tidaknya cerita "X" terkait pengurusan KTP/KK hingga mengeluarkan biaya Rp. 700 ribu, masih menyisakan penasaran besar bagi MartabeSumut. Sehingga bila tidak ada aral melintang, MartabeSumut berencana menemui Kepling V inisial "A", Lurah Dwikora atau Camat Helvetia Arahman Pane di kantor masing-masing pada Senin, (27/1/2014). (MS/GOLFRID)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Alamakjang....Ngurus KTP dan KK di Kel Dwikora Kec Helvetia Medan Tembus Rp 700 Ribu ?'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER