Sabtu

20 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 3 November 2013 | 13:19 WIB

    Telah dibaca 1967 kali

    "Alas Hak tak Jelas & Mafia Bermain, Benarkah Hukum Kalah dalam Konflik Lahan Eks HGU"

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU saat menggelar RDP terkait sengketa lahan eks HGU Nomor 2 Sei Mati, Selasa (29/10/2013) di DPRDSU. (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

     

    Satu lagi konflik lahan eks HGU Nomor 2 di Kel Sei Mati Kec Medan Labuhan Kota Medan seluas 1.137 Ha menambah deretan antrean 'bom waktu'. Warga mengklaim atas dasar kepemilikan turun temurun sedangkan perusahaan memegang dasar surat pengalihan. Satu korban jiwa melayang tahun 2012 tapi konflik tetap meruncing. Hukum kalah dengan kepentingan mafia dan penguasaan lahan tanpa alas hak ?

     

    Pantauan MartabeSumut tatkala Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga berbendera Forum Perjuangan Tanah Rakyat Asli Batang Kilat (FPTRABK) Kel Sei Mati Kec Medan Labuhan Kota Medan, PT Mandiri Makmur Lestari (MML), BPN Medan, Polres KP3 Belawan, Poldasu dan Lantamal I Belawan, Selasa sore (29/10/2013) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, suasana rapat tampak berjalan dengan tensi sangat tinggi. Bahkan tak jarang perang mulut dan saling tuding terjadi silih berganti. Masing-masing pihak yang berseteru mempertahankan argumentasi masing-masing. Para petinggi hukum/lembaga otoritas terkait juga memiliki tafsir sendiri-sendiri. Sedangkan anggota Komisi A DPRDSU yang hadir tidak ketinggalan dengan komentar sesuai selera pribadi. Sehingga akhirnya Komisi A DPRDSU 'buang badan' dengan merekomendasikan penyelesaian ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan.

     

    Masih berdasarkan pengamatan MartabeSumut, petinggi-petinggi hukum dan lembaga pemegang otoritas aturan yang seharusnya bisa menengahi justru terkesan bicara tiori belaka dengan segudang justivikasi menegakkan hukum tapi kental sebatas di bibir saja. Toh realitanya memunculkan aura teramat kuat kalau semua lembaga pemegang otoritas aturan dan petinggi-petinggi hukum telah membonceng kepentingan tersembunyi masing-masing. "Negara ini negara hukum. Jangan ada kesan anarkis. Kami mau diselesaikan dengan baik," kata Kadiskum Lantamal I Belawan Letkol Leonard M. Mendengar itu, anggota Komisi A DPRDSU Syamsul Hilal naik pitam. "Anda mengatakan negara ini negara hukum. Kalau hukum berjalan, kenapa kasus ini terjadi," tuding Syamsul Hilal kepada Letkol Leonard. Tudingan itu tentu saja membuat Letkol Leonard menginterupsi Syamsul Hilal. Namun Syamsul Hilal kian berang. "Hukum tidak jalan, Negara tidak menjalankan hukum. Anda selaku aparat negara yang berpangkat tinggi tidak harus meletakkan pangkat bila tidak menjalankan hukum," serang Syamsul Hilal dengan nada tinggi kepada Letkol Leonard.  Menurut Syamsul Hilal, UU Pokok Agraria Pasal 44 memerintahkan tanah untuk rakyat dan bukan kepada investor. "Apa ini yang namanya negara hukum? Kemana Anda selaku petinggi hukum yang berpangkat ? Cabut izin perusahaan PT MML karena eks HGU itu hak rakyat," cetus Syamsul Hilal, sembari kembali menuding kinerja polisi. "Kalo polisi saja tidak bisa menjamin pengukuran ulang lahan sengketa eks HGU, ya kapan lagi ? Ini yang namanya negara hukum," sindir politisi PDIP itu blak-blakan.

     

    Penyelesaian dengan Semangat Kekeluargaan

     

    Wadir Reskrimum Poldasu AKBP Wawan Munawar juga tidak mau ketinggalan beretorika soal penegakan hukum. Menurut Wawan, Poldasu selalu mengingatkan semua pihak berkepentingan agar dapat menyikapi sengketa lahan dengan semangat penyelesaian secara kekeluargaan. "Jangan ada konflik apapun apalagi berujung korban. Rekomendasi Poldasu, kedua belah pihak menahan diri atau menempuh jalur hukum. Harus ada alas hak yang keemilikan lahan yang bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya. Kasudit Harta Poldasu AKBP Yusuf Saprodin menambahkan, saat ini pihaknya serius mencermati 7 kasus di lahan sengketa eks HGU. "Sepengetahuan kami pengukuran lahan sengketa berangkat dari kebutuhan dan kepentingan proses penyidikan," kata Yusuf. Terkait adanya laporan PT MML dan laporan warga Batang Kilat, Yusuf memastikan, kebutuhan penyidikan bertujuan menetapkan batas-batas tanah sesuai acuan BPN. "Asas praduga tak bersalah kami utamakan. Namun pengukuran akan tetap harus dilakukan," yakinnya.

     

    BPN Belum Lakukan Pengukuran Ulang

     

    Sedangkan Kepala Kantor BPN Medan Dwi Purnama menguraikan, sesuai data dan pengaduan atas nama Bambang Susanto terkait penggarapan lahan tanpa izin, polisi sudah meminta pengukuran lapangan namun belum bisa ditindaklanjuti. "Pengkuruan ulang belum bisa dilakukan terhadap beberapa Hak Guna Bangunan (HGB) di Kel Sei Mati," tegas Purnama. Namun dijelaskannya sudah sesuai surat ukur pada lahan seluas 650 Ha atas nama PT Lamhotma yang dijual kepada PT Pondok Tirta Satria. "PT Lamhotma juga memecah lahan dan dipisahkan untuk dijual kepada PT Pondok Tirta Satria. Kemudian PT Pondok Tirta Satria menjual lagi lahan kepada PT MML," ucapnya. Purnama mengakui sudah ada izin pengukuran ulang lahan sengketa tapi pihaknya belum turun ke lapangan karena kondisi yang kurang kondusif..

     

    Mediasi Sejak 3 Tahun Terakhir

     

    Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol R Dayan menyatakan, sejak 3 tahun belakangan pihaknya sudah memanggil dan melakukan mediasi antara warga dan PT MML. "Saat itu telah sepakat meminta BPN mengukur tanah. PT MML memiliki 315 Ha. Berapa yang kosong dan berapa yang ditempati warga. Ada rencana memberi tali asih. Pengukuran pertama berjalan. Kemudian pengukuran kedua batal," cetusnya, sembari mengungkapkan, pada 12 April 2012 bentrok terjadi dan 1 karyawan PT MML meninggal dunia saat mengukur lahan. Dayan menyesalkan, tidak ada titik temu kedua belah pihak walau sudah 5 kali pertemuan. Terakhir bentrok disebutnya pecah pada 20 September 2013. "Kami Polri sudah memakai Inpres 02 tahun 2012 agar masalah daerah dibahas FKPD. Sebab masalah hukum belum tentu menyelesaikan masalah sosial," akunya.

     

    Warga Klaim Kepemilikan Lahan Turun Temurun

     

    Sebelumnya di lokasi rapat, Ketua FPTRABK KH Zulkarnain membeberkan, sejak awal tahun 1911 tanah sudah dikuasai warga lokal secara turun temurun dengan bukti kuburan yang masih ada di lahan sengketa. Tanah disebutnya diusahai rakyat dengan berladang dan berkebun nipah. Setelah 25 tahun beroperasi atau persisnya tahun 1994, masa HGU PT Pulahan Seruwai di lahan seluas 1.137 Ha berakhir dan tidak diperpanjang pemerintah. Lalu Gubsu mengeluarkan SK Nomor 593.61/086/K/tahun 1993. "Sejak itu tanah bekas perkebunan kelapa tersebut terlantar dan tidak dikuasai siapapun. Menjadi belantara hutan hingga akhirnya masyarakat yang tinggal turun temurun di sana mulai kembali menguasai serta mengusahai perkebunan dengan membentuk kelompok tani," ungkap Zulkarnain. Dia pun menyesalkan pihak-pihak yang muncul kemudian untuk selanjutnya menggusur rakyat dari lahan yang sudah semakin produktif bertambak udang dengan asset mencapai Rp. 20 Miliar. "Tahun 2011 PT MML menyerang dan mengusir warga dari lahan yang sedang dikelola warga Batang Kilat. Di sana ada ribuan orang berusaha tambak karena anggota saja ada 300 orang. Dengan usaha tersebut warga mulai sejahtera dan pengangguran teratasi. Kok sekarang kami digusur," sesalnya

    Tahun 2011 Tanah di-Take Over PT MML

     

    Penjelasan berikutnya disampaikan Dirut PT MML Zainal Abidin Zen. Menurut dia, tahun 2011 tanah sudah di-take over PT MML. Sejarah kepemikan lahan pun ditegaskannya bersumber dari lahan di objek Eks HGU No 2 Sei Mati seluas 1.137 Ha. "Sempat ada peralihan lahan kepada PT Lamhotma yang mengelola sampai tahun 1994. Lalu PT Lamhotma mengalihkan kepada PT Pondok Tirta Satria. Selanjutnya PT Pondok Tirta Satria mengalihkan lagi ke PT MML seluas 315 Ha dengan 7 sertivikat. Alas hak PT MML ini diakui negara/BPN Medan," kata Zainal. Diungkapkannya lagi, PT MML saat ini memiliki 27 sertivikat hak bangunan dari PT Lamhotma sesuai SK Gubsu tertanggal 5 Februari 1993 dan berdasar pengalihan hak dari PT Pulahan Seruwai. PT MML dipastikannya pula telah menerima secara resmi berbagai pengalihan hak dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. "Tapi saat kami mau melakukan pengelolaan lahan muncul konflik di lapangan. Hal ini sudah kami laporkan kepada pihak polisi. Dan segala sesuatunya bisa kami pertanggungjawabkan," kata Zainal.

     

    DPRDSU Usulkan ke FKPD Medan

     

    Anggota Komisi A DPRDSU Marahalim Harahap mengatakan, PT MML harusnya mengurus surat silang sengketa di kepling, lurah dan camat sejak awal. "Bapak beli lahan, ya beli juga masalahnya. Gak sanggup ya angkat kaki," ujarnya. Sedangkan Ahmad Ikhyar Hasibuan berpendapat, apa kata FKPD/Muspida Kota Medan, sebaiknya itulah penyelesaian sosial dan hukum di lahan eks HGU No 2 Sei Mati. "Yang penting bagi kita selesaikan masalah sesuai arahan FKPD. Hanya ini yang pokok diselesaikan. Apa kata Muspida ya itulah rekomendasinya," tegas Ikhyar. Rapat pun berakhir sekira pukul 16.00 WIB dengan rekomendasi penyelesaian di FKPD Medan. RDP membahas konflik hak penguasaan lahan pertanahan eks HGU No 2 di Sei Mati seluas 1.137 Ha antara FPTRABK dengan PT MML itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRDSU Layari Sinukaban, Wakil Ketua Raudin Purba dan Sekretaris Alamsyah Hamdani. Tampak hadir anggota Komisi A seperti Oloan Simbolon, Ahmad I Hasibuan, Syamsul Hilal dan Marahalim Harahap. Perlu diketahui, berdasarkan catatan MartabeSumut kurun 5 tahun periode DPRDSU sejak 2009-2014, tak satu pun kasus sengketa tanah eks HGU yang berhasil dijembatani penyelesaiannya. DPRDSU dengan kekuatan posisi 'bukan eksekutor', selalu dalam posisi dilematis sehingga cuma mampu memberi rekomendasi. Sementara petinggi hukum dan pemegang otoritas aturan yang kerap hadir RDP juga lantang berteriak penegakan hukum dalam sengketa yangt terus bertambah. Korban berjatuhan dan 'bom waktu' konflik sosial kian bertambah namun masalah tidak kunjung menemukan solusi. Lalu, apakah satu kasus di atas ini jadi bukti kalau sebenarnya hukum/aturan telah benar-benar kalah dalam sengketa lahan eks HGU ?? Wallahualam, kita lihat sama-sama..! (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda '"Alas Hak tak Jelas & Mafia Bermain, Benarkah Hukum Kalah dalam Konflik Lahan Eks HGU"'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER