Selasa

18 Jun 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 2 November 2013 | 10:46 WIB

    Telah dibaca 1712 kali

    Pemerintah Pusat & Gubsu Langgar HAM Karena Tetapkan Jadwal Ujian CPNS pada Hari Minggu

    Golfrid Hutagaol
    Salah satu kelompok massa berunjukrasa menuntut pelaksanaan seleksi CPNS 2013 dilakukan jujur, Kamis (31/10/2013) di gedung DPRDSU. (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Umat Nasrani khususnya peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Sumatera Utara (Sumut) menuding pemerintah pusat dan Gubsu Gatot Pujo Nugroho melangggar Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penetapan jadwal tes yang digelar Minggu 3 November 2013. Sebab, ujian yang dimulai pukul 09.00 WIB, itu dipastikan membuat banyak peserta yang beragama Nasrani bakal tidak menjalankan badah.

     

    Drs Faber Nainggolan (55), salah seorang warga di Kec Medan Kota, kepada MartabeSumut, Jumat siang (1/11/2013), mengatakan, tes yang diselenggarakan Pemprovsu dan serentak di seluruh Indonesia tersebut sangat merugikan calon-calon yang beragama Nasrani. Menurut Nainggolan, Gubsu dan Pemprovsu sepatutnya bijak menetapkan jadwal ujian tanpa merugikan hak-hak peserta. "Kalau jadwal ujian besok (Minggu-Red) adalah keputusan Gubsu, berarti dia sangat tidak bijaksana. Namun bila ternyata keputusan pemerintah pusat, ya tentu pusat yang bersikap otoriter. Itu sama saja kebijakan yang tidak mengayomi rakyat alias mengangkangi hak-hak prinsip warga negara," sesal Nainggolan dengan nada tinggi.

     

    Pemerintah Pusat/Gubsu Langgar HAM

     

    Hal senada dilontarkan Rosmawaty Saragih, SE, warga Jalan Bahagia Medan. Menurut pegawai salah satu bank swasta di Medan ini, pemerintah pusat dan Gubsu bisa dijerat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebab mengabaikan hak-hak sipil untuk beribadah. Entah penetapan jadwal itu diputuskan si pusat atau yang di bawah pusat, lanjut Rosmawaty, hari Minggu adalah jadwal umat Nasrani untuk beribadah. "Apa pemerintah kita ini bego atau bloon ya," keluhnya kepada MartabeSumut, Jumat sore (1/11/2013). Dia pun mengingatkan, bisa saja keikutsertaan peserta CPNS yang beragama Nasrani di Sumut berjumlah ribuan orang dan se-Indonesia mencapai jutaan. Sehingga akibat penetapan ujian hari Minggu itu berdampak buruk kedepan terhadap psikologi pribadi anak bangsa yang merasa kecil hati dengan sikap pemerintah. "Terkesan kuat pemerintah memudahkan kebijakan, meremehkan hak-hak warga negara serta terbukti mengakui perbedaan Indonesia sebatas di bibir saja. Jangan sampai ada aparat pemerintah menyampaikan pembenaran dengan mengatakan pelaksanaan ibadah bisa sore atau malam hari setelah ujian selesai digelar," cetusnya, dengan rona sangat serius.

     

    CPNS jadi Tidak Beribadah ke Gereja

     

    Salah seorang CPNS perempuan berinisial AKS (27), yang dikonfirmasi MartabeSumut, Jumat sore (1/11/2013), mengakui kalau setiap hari Minggu pukul 10.00 WIB dirinya beribadah di gereja. Seraya meminta namanya disamarkan, warga Jalan Pendidikan Medan ini blak-blakan menyesalkan kebijakan pemerintah yang memutuskan ujian pada hari Minggu. "Saya bukan tidak bisa beribadah sore atau malam hari. Tapi sudah terbiasa pagi. Mau bilang apa lagi kita, saya akan ikut ujian pagi hari dan terpaksa beribadah di rumah saja," ucapnya pelan.


    Perlu Perbaikan Kebijakan yang Mengakui Kepluralan

     

    Sebelumnya, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Ramli, mengimbau pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Indonesia supaya memperbaiki kebijakan yang benar-benar mewujudkan kepluralan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Setahu saya ujian serentak CPNS di Indonesia ini kerjasama pusat dan daerah. Harusnya jangan hari Minggu dong, kan banyak waktu lain yang bersifat menghormati kebinekaan rakyat Indonesia," ujar Ramli kepada MartabeSumut, Kamis siang (31/10/2013) di gedung DPRDSU. Bagi legislator membidangi hukum dan pemerintahan itu, harusnya persoalan jadwal ujian tidak menjadi masalah besar namun lebih melihat realita seleksi yang akuntabel, adil, jujur dan tanpa kecurangan. "Tapi sekarang warga mengeluh, berarti ada masalah besar yang disepelekan. Saya minta kedepannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperbaiki kebijakan yang betul-betul menghormati kepluralan bangsa," tutup politisi Partai Demokrat ini, seraya mengajak semua pihak mengawasi seleksi CPNS 2013.

     

    Keputusan Pemerintah Pusat

     

    Terpisah, MartabeSumut mencoba menghubungi Sekda Pemprovsu Nurdin Lubis, Sabtu siang (2/11/2013). Namun sayang konfirmasi tidak membuahkan hasil sementara pesan singkat SMS dengan 2 pertanyaan juga tidak dibalas. Sedangkan Asisten Pemerintahan Provinsi Sumut Hasiholan Silaen yang dikonfirmasi MartabeSumut via ponselnya, Sabtu sore (2/11/2013), justru enggan berbicara banyak. Dengan nada tergesa-gesa Hasiholan menyatakan jadwal tes CPNS hari Minggu 3 November 2013 adalah keputusan pemerintah pusat dan bukan Gubsu/Pemprovsu. "Kebijakan pemerintah pusat itu ujian CPNS hari Minggu besok di seluruh Indonesia. Udah dulu ya, saya lagi bawa mobil ini," tepisnya. Ketika dikejar lagi terkait jadwal ujian hari Minggu adalah waktu bagi umat Nasrani beribadah dan pemerintah dituding melanggar hak-hak sipil/asasi manusia, Hasiholan dengan enteng mengatakan bahwa ibadah bisa dilakukan sore hari. "Ya ibadah sore hari kan bisa setelah selesai ujian, udah dulu ya," tepisnya enteng sembari menutup telepon.

     

    Jalankan Seleksi CPNS dengan Jujur

     

    Terkait seleksi dan ujian CPNS tahun 2013 yang digelar Minggu, 3 November 2013, belasan orang berbendera Satria Hanura Kota Medan telah pula mendatangi gedung DPRDSU, Kamis pagi (31/10/2013). Koordinator aksi Febrinaldi Siregar, dalam orasinya mengatakan, pihaknya mencurigai seleksi CPNS se-Indonesia khususnya Pemprovsu dan 14 kab/kota di Sumut, bakal dilakukan tidak jujur. "Jalankan seleksi CPNS dengan jujur. Kunci jawaban ujian harus diumumkan setelah tes dilaksanakan. Kemudian rangking dan nilai ujian peserta wajib diumumkan terbuka ke publik. Bentuk lembaga independen yang mengawasi seleksi dan hasil ujian peserta," kata Febrinaldi, sambil meminta DPRDSU memanggil Gubsu agar dapat menjelaskan teknis seleksi hingga sistem penetapan CPNS yang dinyatakan lulus nantinya. Data dihimpun MartabeSumut, Gubsu Gatot Pujo Nugroho jauh-jauh hari telah mengeluarkan surat resmi nomor 800/17787/BKD/II/2013 pada 18 September 2013 tentang pengumuman pengadaan CPNS Daerah, pelamar umum dan pelatih olahraga dari atlet berprestasi untuk Pemprovsu tahun 2013. Merujuk surat Gubsu tersebut, jadwal pendaftaran CPNS dibuka sedari 23 September - 4 Oktober 2013 sementara ujian dilaksanakan pada hari Minggu, 3 November 2013 pukul 09.00 WIB - selesai.(MS/BUD/GOLFRID)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Pemerintah Pusat & Gubsu Langgar HAM Karena Tetapkan Jadwal Ujian CPNS pada Hari Minggu'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER