Selasa

18 Jun 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 16 September 2013 | 16:51 WIB

    Telah dibaca 1433 kali

    Massa Kembali Ributkan Dugaan Pencurian Uang Rakyat dari BDB, BOS, DBH dan Bansos

    Budiman Pardede
    Massa menyerukan pengungkapan kasus dugaan korupsi dan pencurian uang rakyat, Senin siang (16/9/2013) di gedung DPRDSU. (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Dugaan pencurian uang rakyat dari sektor Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2012 kembali diributkan massa. Kali ini belasan orang berbendera Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) dan Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Garda Sumut) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Senin siang (16/9/2013).

     

    Berdasarkan pemantauan MartabeSumut, aksi massa terjadi di luar pagar utama DPRDSU. Mereka memajang spanduk, karton dan tulisan-tulisan besar bernada kecaman terhadap pencuri uang rakyat. Demonstran berteriak-teriak sembari membeberkan dana BDB senilai Rp. 1,8 Triliun yang disebut-sebut tidak disalurkan secara benar kepada 33 kab/kota di Sumut. Mereka pun meminta Kapoldasu dan Kajatisu untuk proaktif memeriksa kembali pencairan dana BDB, BOS, DBH, Bansos dan Hibah yang dinilai sarat korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN). "Usut penyimpangan uang rakyat di Sumut. Kepolisian dan Kejaksaan wajib memeriksa kebocoran dana APBD Sumut tahun 2011 dan 2012 yang terindikasi bernunasa korupsi," teriak Koordinator Aksi MF Daulay.

     

    Selain itu, dia juga mengungkapkan dugaan penggerogotan uang rayat dari sektor BOS senilaiRp. 14 Miliar yang dialokasikan kepada seluruh sekolah-sekolah di Sumut. "Bendahara Kas Umum Pemprovsu Ilyas Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus BOS. Kami yakin tersangka tidak sendirian tapi banyak oknum pejabat Pemprovsu lain yang terlibat," katanya. Sedangkan kebocoran anggaran DBH senilai Rp. 1,9 Triliun diduganya terjadi akibat kompromi tertutup antara pejabat pemprovsu dan kab/kota tertentu saja. Sementara dugaan korupsi pada dana Hibah dan Bansos sekira Rp. 100 Miliar dinilai alokasinya tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan praktik 'pemerasan' pejabat Pemprovsu terhadap lembaga-lembaga yang diberi bantuan. "Kami minta DPRDSU berani bersikap tegas bila memang tidak terlibat penyimpangan atau pencurian uang rakyat," cetus Daulay.

     

    Dugaan Korupsi di Lembaga Pemerintahan

     

    Pada sisi lain, dia juga mengatakan, pihaknya memiliki data-data terkait dugaan penyimpangan uang rakyat melanda beberapa lembaga pemerintahan di Sumatera Utara. Menurut Daulay, indikasi pencurian uang negara itu berasal dari dana APBD Sumut tahun 2011, APBD Sumut tahun 2012 dan APBN tahun 2012. Menurutnya, oknum-oknum pejabat yang terindikasi korup berseliweran pada lembaga pemerintah seperti; Dinas Pertanian Sumut, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumut, Badan Wilayah Sungai Sumatera II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera I, Dinas Perikanan Kelautan Kab Langkat, Dinas PU Kab Langkat, Dinas Kesehatan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai hingga perusahaan-perusahaan daerah milik Pemprovsu.

     

    "Gubsu , DPRDSU, Poldasu dan Kejatisu jangan tidur saja. Periksa semua pejabat korup dan tangkap koruptor yang berkeliaran di lembaga pemerintahan Sumut. Mereka telah merugikan negara triliunan rupiah. DPRDSU harus memanggil semua pimpinan lembaga tersebut," tegas Daulay, diikuti yel-yel massa 'tangkap pejabat korup, tangkap koruptor, bersihkan Sumut dari pejabat yang suka korupsi'. Masih berdasarkan pengamatan MartabeSumut di lokasi, selang 15 menit berorasi, anggota Komisi B DPRDSU Japorman Saragih, Irwansyah Damanik, Dermawan Sembiring dan Sri Mulyani menemui pengunjukrasa. Didampingi Humas DPRDSU Rospita Pandiangan, anggota Dewan berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRDSU. "Kita sepakat menuntaskan masalah korupsi di Sumut," yakin Irwansyah Damanik. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Massa Kembali Ributkan Dugaan Pencurian Uang Rakyat dari BDB, BOS, DBH dan Bansos'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER