Senin

22 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 2 September 2013 | 18:19 WIB

    Telah dibaca 1484 kali

    APATTISS "Curhat" ke DPRDSU, Bulan Oktober Manajemen PTPN III Gunung Pamela Dipanggil RDP

    Budiman Pardede
    Kelompok tani APATTISS menunjukkan foto-foto bentrokan di lahan sengketa kepada Komisi A DPRDSU, Senin (2/9/2013) di DPRDSU. (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Aliansi Petani Tertindas Tebing Tinggi Sipis-pis (APATTISS) menyampaikan curahan hati (Curhat) kepada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Senin siang (2/9/2013). Mereka mengeluhkan sikap manajemen PTPN III Gunung Pamela yang dituding telah melakukan penindasan terhadap petani.

     

    Pengamatan MartabeSumut di gedung Dewan, puluhan orang massa APATTISS diterima oleh Ketua Komisi A DPRDSU Oloan Simbolon, ST, Wakil Ketua Syamsul Hilal, Sekretaris Hasbullah Hadi dan anggota Raudin Purba. Dalam kesempatan itu, pimpinan aksi Darwin Saragih membeberkan, saat ini ada 9 kelompok tani di Kec Sipispis dan Kec Tebing Tinggi di Kab Sergai yang menjadi korban penindasan atas lahan seluas 400 Hektare. "Masyarakat secara turun temurun telah telah menguasai lahan di sana melalui bukti yuridis. Tahun 1963 kantor Agraria menyatakan tanah pertanian masyarakat di sekitar PTPN III Gunung Pamela merupakan objek land reform. Tapi semua tidak dihiraukan PTPN III melainkan merusak dan melakukan intimidasi dengan kekuatan polisi," sesalnya.

     

    Menurut Darwin, bentrokan dan penindasan terakhir terjadi pada hari Rabu dan Kamis (28-29/8/2013) lalu. Bentrok disebutnya terjadi di Desa Bah Sumbu tatkala polisi melakukan pengawalan alat berat (beko) milik manajemen PTPN III yang meratakan semua tanaman petani. "Aksi pengawalan beko dan perusakan tanaman petani itu dipimpin langsung Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andi Rian. Bagaimana naib kami kalau polisi saja sudah tidak berpihak kepada masyarakat petani," keluh Darwin, sambil meminta DPRDSU memanggil manajemen PTPN III, Kapolres Tebing Tinggi, Poldasu dan pihak terkait lainnya. Menanggapi Curhat tersebut, ke-4 anggota Komisi A berjanji akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada bulan Oktober 2013.

     

    Cermin Penindasan Petani

     

    Kepada MartabeSumut, usai pertemuan, Kepala Desa Bah Sumbu Suhartoyo, anggota kelompok tani Wendi Hutabarat dan Wahab Abdi Saragih, mengatakan, koflik yang terjadi saat ini merupakan cermin penindasan yang dilakukan kekuasaan terhadap masyarakat petani. "Kami berusaha mempertahankan hidup dengan melakukan usaha tani. Tanah itu adalah warisan keluarga yang memiliki surat-surat resmi. Kenapa sekarang PTPN III membawa polisi untuk merusak tanaman dan mengusir kami dari tanah sendiri," sesal Wendi Hutabarat. Sementara Suhartoyo menambahkan, perusakan tanaman petani yang kerap dilakukan PTPN III pernah dilaporkan ke Poldasu pada tanggal 25 Juli 2013. "Saat itu ada 4 orang karyawan PTPN III yang kami laporkan dan diterima Bripda Henni Santa Ana Gurusinga. Tapi sampai sekarang kelanjutan proses hukumnya tidak jelas," singkap Suhartoyo. Sedangkan Wahab Abdi Saragih mengungkapkan, dirinya sudah 40 tahun tinggal di Kec Sipispis dengan surat akte Camat tahun 1977 yang dimiliki orangtuanya. Kok sejak beberapa tahun terakhir muncul masalah dari PTPN III yang mengklaim HGU atas tanah-tanah kami," herannya.

     

    Langgar HAM

     

    Anggota Komisi A DPRDSU Raudin Purba menyatakan, apa yang dialami 9 kelompok tani di Kec Sipispis dan Kec Tebing Tinggi di Kab Sergai adalah wujud dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bila benar tanah-tanah petani seluas 400 Ha diklaim PTPN III sebagai HGU tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, kata Raudin, maka kuat dugaan telah terjadi pelanggaran HAM. Buktinya, aku Raudin lagi, petani yang bernama Wahab Abdi Saragih merupakan keponakan kandungnya yang lahir dan besar di daerah tersebut. "Polisi harusnya melindungi rakyat dan bukan mengamankan kepentingan bisnis perkebunan. Kalau ada sengketa, lebih baik jangan mengamankan kepentingan bisnis salah satu pihak apalagi mengintimidasi rakyat," tegasnya kepada MartabeSumut, di ruang Komisi A. Menurut Calon Legislatif (Caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapem) Sumut 3 Nomor Urut 6 itu, peristiwa yang menimpa keponakannya dan ratusan masyarakat petani lain, tidak terlepas dari aksi pembiaran pemerintah sejak 40 tahun lalu. "Makanya kita jadwalkan saja RDP bulan Oktober depan. Semoga bisa ditelisik apa masalah sebenarnya dalam sengketa lahan ini," tutup Raudin.(MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'APATTISS "Curhat" ke DPRDSU, Bulan Oktober Manajemen PTPN III Gunung Pamela Dipanggil RDP'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER