Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 20 Agustus 2013 | 16:24 WIB

    Telah dibaca 1310 kali

    Massa SPKA Unjukrasa ke PN Medan, Kantor Walikota dan DPRDSU

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi A DPRDSU Drs H Raudin Purba (berpeci) saat menerima aspirasi massa SPKA, Selasa siang (20/8/2013) di DPRDSU. (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Ribuan orang massa Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) berunjukrasa ke Pengadilan Negeri (PN) Medan di Jalan Pengadilan, kantor Walikota Medan di Jalan Maulana Lubis dan gedung DPRDSU di Jalan Imam Bonjol, Selasa (20/8/2013). Mereka menuding PN Medan dan Walikota Medan telah berkonspirasi dengan mafia tanah untuk menguasai lahan milik PT Kereta Api (KA) seluas 74 ribu meter persegi atau 7,4 Ha di kawasan Jalan Jawa Medan.

     

    Pantauan MartabeSumut, akibat aksi massa tersebut, sejak pukul 09.00 WIB polisi menutup total ruas Jalan Pengadilan, depan gedung PN Medan. Sementara pada aksi kedua, ruas Jalan Maulana Lubis depan kantor Walikota juga tampak mengalami kemacetan parah. Sedangkan di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol terkena imbas kemacetan tatkala massa melakukan aksi ketiga pukul 12.

     

    Masnan, salah seorang pengunjukrasa, yang dikonfirmasi MartabeSumut di gedung DPRDSU, mengatakan, pihaknya menolak tegas ganti rugi sebesar Rp. 13 Miliar karena menuntut pembangunan 288 rumah dinas pegawai PT KAI di lahan tersebut. Menurutnya, polemik sengketa lahan milik PT PT KAI dengan PT Arga Citra Kharisma (ACK) di  Kompleks Medan Centre Point Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, itu tidak terlepas dari sikap Walikota Medan dan PN Medan yang terindikasi berpihak kepada mafia tanah. "Besar kemungkinan mafia tanah bermain di balik sengketa lahan ini. Melibatkan beberapa oknum aparat penegak hukum. Kenapa aset negara bisa sampai jatuh ke tangan pengembang," sesal Masnan dengan nada tinggi.

     

    Lahan Milik PT KAI

     

    Sementara itu, saat beraksi di gedung DPRDSU pukul 12.00 WIB, pengacara SPKA, Yahya Rasyid, membeberkan, lahan PT KAI di Jalan Jawa murni milik PT KAI sesuai surat Menteri Keuangan No S-1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990 dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 530.22-134, tertanggal 9 Januari 1991 lalu. "Surat tersebut menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan hasil konversi hak barat yang dikuasai BUMN. Mahkamah Agung (MA) tidak seharusnya mengabulkan permohonan PT ACK meski memberikan ganti rugi sebesar Rp 13 Miliar," cetus Yahya. Menurut dia, asset negara seharusnya tidak boleh dilepas begitu saja. "Kami minta DPRDSU jangan tutup mulut dengan aksi oknum pemerintah, oknum penegak hukum dan mafia tanahyang berkolaborasi menjual asset negara ini. Kami mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang melaporkan kasus lahan PT KAI ke Kapolri beberapa waktu lalu," terangnya.

     

    Selang beberapa menit berorasi, anggota Komisi A DPRDSU Drs H Raudin Purba dan Humas DPRDSU Rospita Pandiangan menemui pengunjukrasa di depan pagar pintu masuk. Politisi PKS itu berjanji akan mengagendakan pemanggilan aparat penegak hukum, Pemko Medan, PT ACK, PT KAI dan pihak terkait lain untuk melakukan koordinasi dalam satu pertemuan RDP. "Saya sepakat dan setuju mengusut kasus sengketa lahan PT KAI. Saya juga tidak setuju bila ada oknum pemerintah atau penegak hukum yang mencari keuntungan pribadi dengan menjual asset negara," cetus Raudin, diikuti tepuk tangan dan sorak sorai demonstran. Usai mendengar tanggapan Raudin, ribuan orang akhirnya membubarkan diri secara teratur. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Massa SPKA Unjukrasa ke PN Medan, Kantor Walikota dan DPRDSU'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER