Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 13 Juli 2013 | 11:53 WIB

    Telah dibaca 1164 kali

    Menkumham ke Tanjung Gusta, 10 Narapidana Angkat Bicara

    Dekson H
    Menkumham Amir Syamsudin bersama pejabat Muspida Plus Sumut melakukan pertemuan bersama 10 perwakilan Narapidana, Jumat siang (12/7/2013). (Foto: Ist).

    MartabeSumut, Medan

     

    Setelah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta Medan dibakar ratusan Narapidana pada Kamis malam (10/7/2013), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsudin akhirnya datang dan melakukan pertemuan khusus bersama 10 perwakilan Narapidana pada Jumat siang (12/7/2013).

     

    Percakapan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas 1 Medan Jalan Permasyarakatan Tanjung Gusta Medan, itu diikuti Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Kapolda Sumut Irjen Syarif Gunawan, Pangdam I/BB Mayjen Burhanudin Siagian, Dirjen Pemasyarakatan Muhammad Sueb dan beberapa unsur terkait lain. Di hadapan Menkumham dan pejabat Muspida Plus Sumut, sebanyak 10 Narapidana angkat bicara menyangkut load LP yang melebihi kapasitas, saluran listrik dan air yang kerap padam serta penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 yang mengatur Remisi (pengurangan hukuman). 

     

    LP Tanjung Gusta Tidak Berperikemanusiaan

     

    Perwakilan Narapidan berkeyakinan, kondisi LP Tanjung Gusta sudah sangat tidak berperikemanusiaan. Sementara PP 99 tahun 2012 dinilai membatasi kesempatan manusia tahanan untuk mendapat hak Remisi. Menanggapi aspirasi tersebut, Menkumham berjanji akan mengevaluasi kembali PP 99 2012. "Tapi tidak dalam waktu singkat, para Napi harus bersabar. Sebab PP itu belum tersosialisasi secara baik," ujar Menkumham, sembari menyampaikan penghargaan kepada aparat kepolisian, TNI, Dinas Pemadam Kebakaran dan masyarakat yang membantu pengamanan atas insiden kebakaran di LP Tanjung Gusta.

     

    Kebencian Terhadap Korupsi

     

    Pada sisi lain, Menkumham juga menegaskan, munculnya PP 99 tidak terlepas dari rasa peduli masyarakat yang benci terhadap oknum pelaku tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Menurut Menkumham, PP bertujuan membatasi kesempatan pelaku kejahatan extra ordinary semisal korupsi, Narkoba maupun illegal logging. "Supaya mereka yang terlibat dan divonis kasus tersebut tidak mudah mendapat remisi, yang kerap diberikan pada hari besar keagamaan dan HUT Kemerdekaan RI," tandas Menkumham. Sebagai Menteri Hukum dan HAM, Amir mengaku berkewajiban memperhatikan aspirasi rakyat yang berkembang.(MS/DEKSON)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER